Haruskah Menunggu Semuanya Krisis Dulu untuk Menyadari Ada yang Salah?

Sungguh mengkhawatirkan ketika sebuah negara harus mengalami serangkaian krisis sebelum publik benar-benar mempertanyakan arah pemerintahannya. Listrik padam di Batam, distribusi BBM di Bali terganggu, kebakaran hutan dan lahan meluas, pasar saham terpuruk, sementara ribuan anak dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Satu per satu persoalan itu mungkin memiliki penyebab berbeda. Namun, ketika semuanya muncul dalam rentang waktu berdekatan, pertanyaan yang wajar diajukan bukan sekadar apa yang terjadi, melainkan apakah negara cukup siap mengantisipasinya.

Pada 12 Oktober 2026, gangguan sistem kelistrikan menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Batam. Sehari kemudian, pemerintah kota menyatakan pasokan listrik telah pulih. Pada periode yang sama, Bali menghadapi antrean panjang di SPBU akibat gangguan distribusi BBM, termasuk kendala pengiriman dan bongkar muat kapal tanker. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat. 

Belum selesai kegelisahan publik terhadap persoalan layanan dasar, pasar modal Indonesia juga mengalami tekanan hebat. Pada 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen dalam sehari, menjadi penurunan terdalam sejak krisis moneter 1998.

Sepanjang tahun berjalan hingga tanggal tersebut, penurunannya mencapai sekitar 40 persen, menjadikan kinerja bursa Indonesia yang terburuk di antara 35 bursa yang dibandingkan BEI. Tekanan itu berkaitan dengan kekhawatiran setelah penyedia indeks global MSCI membuka konsultasi mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar Indonesia. Sumber: Kontan.

Di bidang pangan, persoalannya bahkan menyangkut keselamatan anak. Pada awal September, KPAI menyoroti laporan 1.961 orang yang diduga mengalami keracunan terkait MBG hanya dalam tiga hari. Angka tersebut bukan sekadar statistik administratif. Di baliknya ada anak-anak yang sakit, keluarga yang cemas, serta pertanyaan tentang keamanan pangan, pengawasan dapur, penyimpanan bahan, dan distribusi makanan. Program yang membawa tujuan mulia tetap harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 

Tentu, tidak semua kejadian tersebut bisa serta-merta ditimpakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gangguan teknis listrik, kendala logistik BBM, cuaca ekstrem, tata kelola pasar modal, dan keamanan pangan memiliki mekanisme penyebab yang berbeda. Kebakaran hutan, misalnya, dipengaruhi kondisi iklim sekaligus persoalan tata kelola lahan. Pasar saham juga bergerak akibat kombinasi sentimen global, kepercayaan investor, dan kualitas regulasi. Namun, kompleksitas penyebab bukan alasan bagi pemerintah untuk terbebas dari evaluasi. Justru di situlah kapasitas pemerintahan diuji: apakah mampu mengantisipasi risiko, membangun sistem pengawasan, berkomunikasi secara transparan, dan memperbaiki kesalahan sebelum dampaknya meluas?

Pemerintahan tidak bisa dinilai hanya dari besarnya program, megahnya janji, atau seberapa sering pemimpinnya tampil meyakinkan di hadapan publik. Ukurannya juga terletak pada kemampuan memastikan layanan dasar berjalan, melindungi warga, dan mengelola anggaran serta kebijakan dengan perhitungan yang matang.

Ketika kebijakan dirasa tak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, ini adalah tanda yang menuntut pemeriksaan lebih serius. Ketika masalah berulang, respons pemerintah cenderung reaktif, atau kritik justru dianggap sebagai gangguan, publik berhak mempertanyakan apakah ada persoalan mendasar dalam cara kekuasaan dijalankan.

Kita tidak semestinya menunggu listrik padam, bensin sulit diperoleh, tabungan investasi menyusut, hutan terbakar, atau anak-anak jatuh sakit untuk mulai bertanya apakah sistem bekerja sebagaimana mestinya. Kritik dan pengawasan diperlukan justru sebelum kerugian menjadi besar. Sebab, harga sebuah kebijakan yang buruk tidak selalu dibayar oleh mereka yang merancangnya. Warga membayarnya melalui waktu yang terbuang dalam antrean, udara yang tercemar, kecemasan orang tua, hilangnya nilai investasi, hingga kesempatan hidup yang terganggu. Dan itulah bagian paling menyakitkan dari semua ini: masyarakat tidak seharusnya menjadi korban terlebih dahulu hanya agar peringatan mereka akhirnya dianggap serius.

Negara boleh memiliki ambisi besar. Pemerintah boleh menjalankan program berskala luas. Namun, ambisi tanpa kesiapan adalah perjudian, dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat bukan taruhan yang pantas dipertaruhkan.

Jika rentetan persoalan ini ingin dijadikan pelajaran, pelajaran terpentingnya bukan bahwa semua hal pasti salah. Melainkan bahwa setiap krisis harus diikuti evaluasi yang terbuka, tanggung jawab yang jelas, dan perbaikan yang dapat diukur. Karena pada akhirnya, harga yang mahal bukan hanya kerugian yang sudah terjadi. Harga termahal adalah ketika tanda-tanda bahaya telah terlihat, tetapi baru dianggap penting setelah rakyat menanggung akibatnya.