Ironi Ruang Publik: Spanduk Protes Ditertibkan, Bendera Partai Dibiarkan

Aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), menjadi perhatian setelah 11 aktivis memanjat Patung Selamat Datang dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap krisis iklim serta tingginya biaya hidup.

Dua pesan yang mereka bawa, yakni “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah” dan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, mengangkat persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini.

Namun, aksi tersebut tidak berlangsung tanpa intervensi. Aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, dan BPBD turun tangan untuk mengevakuasi para aktivis. 11 orang itu kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya dibebaskan pada malam hari.

Selain soal keamanan, peristiwa ini turut membuka diskusi tentang batas-batas penyampaian aspirasi dan penggunaan ruang publik untuk menyuarakan kritik. Selama ini, ruang publik di kota-kota Indonesia memang dipenuhi berbagai bentuk ekspresi politik.

Bendera partai, misalnya, kerap dipasang berderet di pinggir jalan, bahkan terkadang mengganggu trotoar, menutupi rambu, atau berisiko mencelakai pengguna jalan. Belum lagi baliho dan spanduk-spanduk bergambar tokoh politik. Pemandangan tersebut sering kali terasa lumrah karena sudah terlalu biasa dijumpai.

Jika spanduk protes seperti yang dibentangkan oleh aktivis Greenpeace cepat-cepat ditertibkan, mengapa keberadaan bendera partai yang juga berpotensi mengganggu ketertiban malah dinormalisasi?

Kritik Bikin Gerah, Bendera Partai Kok Betah?

Rupanya, gangguan di ruang publik bisa punya nasib berbeda. Ada yang langsung dianggap masalah, ada yang dibiarkan sampai berbulan-bulan, lalu berakhir menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari.

Lihat saja bendera partai yang dipasang berderet di pinggir jalan dan flyover. Tiangnya menjulang, jaraknya rapat, kainnya bertebaran ke mana-mana. Ada yang menempel di pohon, menghalangi rambu, bahkan memakan ruang trotoar. Pemandangan seperti ini lumrah setiap musim politik.

Ironisnya, bendera partai bisa berjejer di pinggir jalan, memenuhi flyover, bahkan menghalangi trotoar dan rambu lalu lintas. Tiang bambu yang miring dan atribut yang sudah rusak pun kerap dibiarkan begitu saja. Lama-lama, pemandangan semrawut ini dianggap biasa, padahal dampaknya dirasakan langsung oleh pengguna jalan.

Jangan sampai kita begitu terbiasa melihat bendera partai sampai lupa bahwa jalanan bukan lahan pribadi mereka. Kalau sesuatu yang mengganggu terus dibiarkan hanya karena sudah sering terjadi, itu bukan tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Itu tanda bahwa kita mulai menormalisasi masalah.

Kampanye Boleh Meriah, Kritik Rakyat Tak Diberi Wadah

Bagi partai, bendera mungkin alat untuk menunjukkan eksistensi. Namun bagi rakyat, bendera yang dipasang sembarangan bisa menjadi gangguan yang tidak pernah mereka minta. Kalau sampai ada yang tersandung atau tertimpa, siapa yang bertanggung jawab? Apakah warga cukup diberi ucapan maaf karena sudah menjadi korban dari pemasangan atribut yang tidak tertib?

Belum lagi bendera yang sudah robek, pudar, atau nyaris roboh tetapi tidak kunjung dicopot. Saat pemasangan, semangatnya luar biasa. Saat harus membereskan, semangat itu mendadak menghilang. Akhirnya, warga mewarisi pemandangan kumuh yang bukan mereka buat. Pasang atributnya ramai-ramai, urusan beres-beresnya entah siapa yang peduli.

Di sisi lain, ketika rakyat ingin menyampaikan keresahan lewat kritik, ruangnya malah dipersempit. Bendera boleh berkibar, baliho boleh menjulang, tetapi spanduk kritik malah bikin kelabakan. Kalau ruang publik hanya boleh dipenuhi pesan yang nyaman bagi pihak tertentu, lalu di mana tempat warga menyampaikan keresahan mereka?

Lagi pula, menurut saya lucu karena selembar kain yang dibentangkan bisa mengundang begitu banyak perhatian, sementara masalah yang tertulis di kain tersebut masih menunggu jawaban yang entah kapan dituntaskan.