Scroll untuk membaca artikel
Hernawan | Aldho Faruqi Tutukansa
Presiden AS, Donald Trump. [Saul Loeb/AFP]

Kawasan Amerika Utara merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis dan memiliki kemajuan yang sangat pesat, namun dalam bidang perekonomian lebih didominasi oleh Negara Amerika Serikat. Kerjasama di Kawasan Amerika Utara ini telah terintegrasi dengan terbentuknya NAFTA (North American Free Trade Area).

Walaupun menjadi kawasan yang sangat strategis dan memiliki daya saing tinggi, kawasan ini pastinya tidak lepas dari berbagai kasus yang terjadi yang melintas antar negara dalam satu kawasan. Hal ini terjadi antara Negara Amerika Serikat dengan Meksiko dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan imigran.

Penduduk Imigran di Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi sebuah negara dengan memiliki penduduk imigran terbesar di dunia. Dibandingkan dari negara lain, berdasarkan data dari PBB bahwa Amerika Serikat memiliki jumlah penduduk imigran sebesar 46,6 juta jiwa hingga tahun 2015 dan penduduk imigran yang berada di Amerika Serikat dalam persentase sekitar 13,5% jumlah keseluruhan penduduk AS.

Kemudian, jumlah penduduk imigran terbanyak yang berada di AS merupakan imigran yang berasal dari Meksiko yaitu sekitar 11,6 juta imigran yang mengakibatkan jalur migrasi terbesar di dunia terhadap jalur antara Amerika Serikat dengan Meksiko (United Nations, 2016). Namun, permasalahan terhadap imigran yang berada di Amerika Serikat kerap terjadi dan hal ini dapat menimbulkan sebuah krisis. Faktor umum penyebab dari krisis terhadap imigran ini, yaitu maraknya imigran gelap, atau dapat dikatakan bahwa imigran yang keluar masuk ke suatu negara tanpa memiliki perizinan terlebih dahulu atau melalui penyelundupan dari suatu kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Krisis imigran mulai menguat ketika di masa kepresidenan Donald Trump melalui kebijakannya yaitu meningkatkan keamanan di perbatasan negara antara AS - Meksiko dengan menurunkan personil pasukan militer AS. Hal ini terjadi pada tahun 2017 dengan mengeluarkan kebijakan melalui Executive Order yang berisi untuk meningkatkan keamanan di perbatasan dengan membangun tembok besar perbatasan negara antara Amerika Serikat dan Meksiko (Trump, 2017). Serta, tidak lupa juga dengan sanksi yang diberikan jika terdapat imigran yang melanggar dari kebijakan tersebut.

Selain itu, pada tahun 2018 juga terdapat sebuah kebijakan yang masih memiliki keterkaitan dengan imigran yaitu kebijakan Zero Tolerance yang dikeluarkan oleh AS. Untuk mencegah dan menghalangi kedatangan dari imigran gelap maka dibuatlah kebijakan ini. Statement dari kebijakan ini bahwa orang yang tertangkap karena melewati batas negara dengan cara ilegal akan dikenakan sanksi pidana melalui tuntutan dari wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Amerika Serikat. Akan tetapi, kebijakan ini mulai bertambah dan menguat pada tahun 2019 yaitu mengeluarkan deklarasi darurat terhadap perbatasan antara AS - Meksiko oleh Presiden Trump yang cenderung bersifat pembatasan dengan ketat (Gabbat & Pilkington, 2019). Dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Trump ini dinilai menjadi kebijakan imigrasi yang cenderung restriktif.

Politik Komparatif antara Meksiko dan Amerika Serikat

Seperti yang kita ketahui, perbandingan politik merupakan salah satu bentuk perspektif yang melibatkan berbagai hal yang berhubungan dengan politik dalam menjelaskan terhadap setiap peristiwa yang terjadi dan bukan hanya dalam bentuk teori politik saja, tetapi juga perkembangan dari situasi atau kondisi di setiap negara melalui kebijakan dan gagasan politik yang telah diterapkan (Macridis & Brown, 1992). Jika ditinjau dari pendekatan ini dapat menjelaskan dengan membandingkan politik dari Amerika Serikat dengan politik dari Meksiko. Perbandingan politik dari kasus krisis imigrasi ini memiliki kecenderungan yang lebih mengarah ke Revolusi Behavioral.

Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat sejak dahulu menganut sistem politik yang mengedepankan ideologi Liberalisme dan bentuk pemerintahannya dalam bentuk republik federal atau bisa dikatakan demokrasi liberal. Hal ini sama dengan sistem politik ataupun bentuk pemerintahan yang dimiliki oleh Meksiko, meskipun berbeda dari tokoh dan penggerak dari masing-masing pemerintahan tersebut. Lalu, melihat dari kasus ini pada kenyataannya bisa terjadi karena faktor dari kepemimpinan di salah satu pihak yang terlibat melalui kebijakannya yang kontroversial. Pada tahun 2017 setelah dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden AS, beliau langsung merencanakan dan membuat keputusan terhadap kebijakan yang telah disusun pada masa kampanye maupun masa awal menjabat presiden. Namun, melihat dari kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut ternyata dapat memberikan dampak yang sangat besar hingga mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap urusan migrasi sehingga mengakibatkan terjadinya krisis. Hal itu pun mulai terjadi perselisihan antara AS dengan Meksiko.

Namun, AS sendiri membuat kebijakan ini dengan tujuan untuk mengurangi dari berbagai kejahatan kriminal yang dilakukan oleh imigran gelap, penyelundupan imigran gelap ataupun mencegah proses penyelundupan jenis narkotika yang sebenarnya hal ini merupakan tuduhan dari AS terhadap Meksiko. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Meksiko untuk masuk ke AS selalu terjadi setiap tahun, namun karena dari faktor kepemimpinan yang berbeda yang kemudian hal ini menjadi permasalahan yang semakin kuat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh AS ini dapat menimbulkan gangguan dari stabilitas politik di Kawasan Amerika Utara maupun hubungan diplomatik kedua negara tersebut.

Meksiko dalam Menghadapi Kebijakan dari Amerika Serikat

Meksiko sampai saat ini tetap konsisten menentang dari kebijakan yang dikeluarkan oleh AS. Tidak diam begitu saja, Meksiko kemudian membentuk badan yaitu National Migration Institute untuk melindungi imigran mereka dari jeratan sanksi yang diberikan oleh AS. Akan tetapi, dominasi AS terhadap kawasan Amerika Utara yang membuat kekuatan Meksiko menjadi tidak seimbang dan masih kuatnya dependensi dari Meksiko terhadap AS yang mengakibatkan krisis imigrasi ini masih berkepanjangan.

Oleh karena itu, memang pada intinya bahwa bentuk sistem politik dari kedua negara ini sama. Seharusnya, dari kesamaan sistem politik ini dapat menjadi cara penyelesaian dengan baik terhadap krisis yang dihadapi oleh imigran Meksiko. Namun, hal ini merupakan faktor yang berasal dari kebijakan dari pemimpin di salah satu pihak yang alasannya dinilai kurang begitu kuat oleh kalangan elit politik di sekitarnya, tetapi dengan konsistennya dari pemimpin tersebut yang mengakibatkan permasalahan ini tidak berkunjung selesai. Jadi intinya, sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik melalui dengan diadakannya perundingan antara kedua pihak tersebut.

Daftar Pustaka

Gabbat, A., & Pilkington, E. (2019). Trump's Border Emergency Declaration Stands After House Vote Falls Short. www.theguardian.com. 

Macridis, R., & Brown, B. (1992). Perbandingan Politik: Catatan dan Bacaan. Jakarta: Erlangga.

Trump, D. J. (2017). Executive Order 13767: Border Security and Immigration Enforcement Improvements. Federal Register, 82(18), page 8793-8797.

United Nations. (2016). International Migration Report 2015. www.un.org.

Aldho Faruqi Tutukansa