Represi Aparat dan Hilangnya Ruang Demokrasi: Akankah Sejarah Berulang?

Gelombang protes yang meledak di berbagai kota akibat revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah memperlihatkan sebuah pola yang semakin mengkhawatirkan: represi aparat terhadap masyarakat sipil.

Demonstrasi yang seharusnya menjadi ekspresi sah dari kebebasan berpendapat kembali dijawab dengan tindakan kekerasan.

Gas air mata, pemukulan, dan intimidasi kembali menjadi senjata utama untuk membungkam kritik. Seolah-olah, sejarah berulang tanpa henti, dengan penguasa tetap menggunakan pendekatan yang sama terhadap suara-suara yang berbeda.

Jakarta menjadi saksi betapa ruang demokrasi semakin sempit. Aparat keamanan membubarkan massa dengan cara yang jauh dari prinsip profesionalisme dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejumlah mahasiswa dipukuli, ada yang ditarik paksa, bahkan seorang pengemudi ojek online menjadi korban hanya karena berada di lokasi kejadian.

Kekerasan tidak hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga merambah ke kota-kota lain seperti Semarang, Yogyakarta, hingga Manado. Para demonstran yang menyuarakan aspirasi mereka justru dibungkam dengan brutal.

Pemandangan ini mengingatkan pada masa-masa kelam, kritik terhadap kekuasaan selalu dibayar dengan mahal, sangat mahal. Demokrasi yang sejatinya memberikan ruang bagi perbedaan pendapat kini tampak rapuh.

Aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat justru berubah menjadi alat represi. Ironisnya, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. 

Dalam banyak demonstrasi sebelumnya, kekerasan oleh aparat selalu menjadi momok yang menghantui. Tidak ada evaluasi serius, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, hanya pengulangan peristiwa dengan aktor dan korban yang berbeda.

Lebih parahnya lagi, penggunaan kekuatan berlebihan ini bukan sekadar aksi spontan di lapangan. Ada pola yang terstruktur, ada pengabaian sistematis terhadap hak-hak sipil.

Ketika mahasiswa dan aktivis diseret, dipukul, bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas, pertanyaan besarnya adalah: apakah kebebasan berpendapat masih memiliki tempat di negeri ini? Ketika aparat lebih sigap mengamankan kepentingan elite dibandingkan melindungi hak-hak rakyat, masihkah demokrasi bisa dikatakan sehat?

Tindakan represif ini juga tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menciptakan efek jera. Tujuan akhirnya jelas: menciptakan ketakutan agar tak ada lagi yang berani turun ke jalan.

Namun, sejarah membuktikan bahwa kekerasan tidak pernah benar-benar bisa membungkam suara rakyat. Justru sebaliknya, represi yang berlebihan hanya akan melahirkan perlawanan yang lebih kuat.

Orang-orang mungkin terdiam sesaat, tetapi api ketidakpuasan tetap membara. Apalagi di era digital, setiap tindakan represif dengan mudah tersebar luas, menciptakan gelombang solidaritas yang lebih besar.

Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat semata. Ada kegagalan sistemik dalam menegakkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Tidak ada mekanisme yang benar-benar memastikan bahwa aparat bertindak sesuai hukum.

Investigasi yang dilakukan pasca-insiden sering kali berakhir tanpa kejelasan, sementara korban dibiarkan mencari keadilan sendiri. Hukuman bagi pelaku kekerasan aparat pun kerap tidak setimpal, atau bahkan hilang dalam proses yang berlarut-larut.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak menunjukkan niat serius untuk menghentikan praktik ini. Pernyataan-pernyataan normatif seperti "akan dievaluasi" atau "sedang dalam penyelidikan" tidak lagi cukup.

Hal yang dibutuhkan adalah tindakan konkret—penegakan hukum yang jelas terhadap aparat yang melakukan kekerasan, reformasi institusi keamanan, dan jaminan bahwa hak berpendapat tetap dilindungi tanpa ancaman.

Bagaimana kalau pola ini terus berlanjut? Ya, bukan tidak mungkin lagi nantinya ruang demokrasi semakin tertutup. Ketika negara lebih memilih membungkam kritik dengan pentungan daripada mendengar aspirasi rakyat, maka yang sedang terjadi bukan lagi demokrasi, melainkan pergeseran menuju otoritarianisme.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS