Antara PLTU dan Janji Hijau: Dilema Transisi Energi di Tengah Krisis Iklim

Indonesia lagi-lagi dihadapkan pada pilihan yang nggak gampang: tetap mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara demi menjaga pasokan listrik tetap aman, atau benar-benar serius mengejar mimpi energi bersih demi masa depan yang lebih hijau dan sehat.

Masalahnya, meskipun kata “transisi energi” sering banget jadi bahan pidato para pejabat dan headline media, realitanya di lapangan dominasi batu bara masih begitu kuat dan sulit ditandingi.

Berdasarkan data dari Databoks Katadata, hingga akhir tahun 2024, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sudah mencapai 46,8 ribu megawatt, dan hampir setengahnya iya, hampir separuhnya masih disumbang oleh PLTU berbasis batu bara. Jadi kalau kita ngomong soal "energi bersih", ya... masih agak jauh dari kenyataan.

Padahal, semangat transisi energi sudah lama digaungkan dalam berbagai kesempatan, tetapi kebijakan jangka panjang kita justru menunjukkan arah sebaliknya.

Berdasarkan laporan dari Katadata, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, Indonesia berencana menambah kapasitas PLTU hingga mencapai 76,5 GW, meningkat cukup tajam dari posisi 49,7 GW pada tahun 2024.

Hal Ini menunjukkan bahwa, bukannya beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, kita justru semakin bergantung pada batu bara. Kebijakan seperti ini tentu membuat publik bertanya-tanya: apakah komitmen terhadap transisi energi hanya berhenti sebagai wacana?

Hal yang lebih mengejutkan, target energi terbarukan pun ikut direvisi. Berdasarkan laporan dari IESR (Indonesia Energy and Sustainability) dan Transisi Energi Berkeadilan, target bauran energi terbarukan yang semula ditetapkan 23% pada 2025, kini dipangkas jadi 17-19%. Jauh banget kan? Padahal, ini adalah salah satu komponen penting dalam Kebijakan Energi Nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Dengan revisi target yang turun drastis seperti ini, sepertinya kita makin jauh dari impian untuk mencapai energi bersih.

Lebih parahnya lagi, hingga September 2024, capaian energi terbarukan Indonesia baru mencapai 13,93%. Masih jauh banget dari angka yang ditargetkan! Ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka, tapi juga soal seberapa serius kita dalam menjalankan transisi energi. Pasalnya, meski kita punya potensi besar di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, kendala utama yang bikin gerak lambat adalah kurangnya dukungan kebijakan, insentif, dan infrastruktur yang mumpuni.

Kita bisa lihat, meski pemerintah sudah meluncurkan beberapa program seperti Indonesia Energy Transition Facility (IETF) di akhir 2024 untuk mendukung transisi ini, faktanya angka capaian yang ada justru makin menunjukkan jalan terjal yang harus dilalui. Kalau nggak ada upaya lebih keras untuk mempercepat peralihan ke energi bersih, kita bisa jadi terjebak dalam ketergantungan energi fosil lebih lama dari yang seharusnya.

Meski begitu, bukan berarti tak ada langkah positif yang dilakukan. Pada November 2024, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF), sebuah fasilitas pendanaan hibah sebesar 3 juta euro yang dirancang untuk mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia. Inisiatif ini tentunya patut diapresiasi, karena menunjukkan niat pemerintah untuk berkomitmen dalam merombak sektor energi agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut ESDM, IETF merupakan langkah konkret dalam mempercepat transformasi menuju masa depan energi bersih yang lebih hijau dan lebih aman bagi bumi kita.

Namun, meski langkah ini patut diacungi jempol, ada ironi besar di baliknya. Menurut laporan dari Bloomberg Technoz, Indonesia justru menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih aktif menambah kapasitas PLTU berbasis batu bara pada tahun 2024. Ini cukup membingungkan, mengingat semangat transisi energi yang gencar digaungkan. Jika pemerintah serius ingin beralih ke energi bersih, bagaimana bisa Indonesia justru memperbesar ketergantungannya pada batu bara, sumber energi yang diketahui memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan krisis iklim global?

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar: seberapa serius kita dalam menjalankan transisi energi? Janji-janji hijau yang sering terdengar seolah bertolak belakang dengan praktik nyata di lapangan. Jangan sampai kita terjebak dalam siklus pembicaraan tanpa aksi yang konkret. Jika pemerintah benar-benar ingin memimpin perubahan menuju energi bersih, harus ada konsistensi antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Kalau tidak, kita hanya akan terus merawat ketergantungan kita pada batu bara dan mengabaikan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Publik kini mulai gerah. Semangat menuju energi hijau tidak bisa hanya berhenti di atas kertas atau sebatas pidato politik. Diperlukan langkah konkret yang berani dan konsisten. Ini bukan hanya soal menghentikan pembangunan PLTU baru yang semakin memperburuk ketergantungan pada batu bara, tapi juga memperkuat insentif untuk pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tak kalah penting, edukasi kepada masyarakat tentang urgensi krisis iklim harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu paham bahwa perubahan ini bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan demi kelangsungan hidup kita di masa depan.

Jika kita tidak segera beraksi, kita semua akan merasakan dampaknya. Ketergantungan pada sumber energi fosil yang sudah terbukti merusak lingkungan hanya akan memperburuk keadaan. Saat itu, penyesalan mungkin datang terlambat, sementara krisis iklim yang kita hadapi semakin tak terhindarkan. Kini saatnya untuk benar-benar menunjukkan komitmen pada perubahan, bukan hanya lewat kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang bisa diukur.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS