Hujan deras dan longsor memutus jalur darat, jembatan rusak, banyak desa terisolasi ketika bencana besar datang ke Aceh, tiga kabupaten secara resmi meminta bantuan provinsi.
Di tengah kerusakan masif dan ribuan korban, pemerintah pusat bilang para bupati tidak menyerah total tapi memang punya keterbatasan.
Situasi ini bukan sekadar soal siapa semangat bekerja. Ini soal bahwa skala bencana telah melebihi kemampuan sistem darurat kita.
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, memastikan bahwa meskipun ada kabar tiga bupati disebut menyerah, kenyataannya mereka tetap bekerja semampu mereka.
"Bukan menyerah total. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada hal-hal yang mereka tidak mampu tangani sendiri," kata Tito, dikutip dari Suara.com pada Kamis (4/12/2025).
Salah satu contoh ekstrem adalah di Aceh Tengah longsor memutus akses jalan dari utara maupun selatan sehingga bantuan makanan, BBM, atau alat berat tidak bisa disalurkan lewat jalur darat.
"Mereka tidak punya pesawat untuk dropping bantuan. Mereka juga tidak punya kemampuan alat berat yang cukup. Di situlah mereka meminta bantuan," jelas Tito.
Tiga bupati dari Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah memang sudah mengirim surat resmi kepada pemerintah provinsi, meminta agar penanganan darurat dialihkan ke tingkat provinsi karena beban bencana dianggap di luar kendali.
Kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, ditambah dampak sosial di mana warga mengungsi, layanan publik lumpuh, membuat kapasitas kabupaten jebol.
Pernyataan dari pusat dan realitas di lapangan memang berbeda narasi tetapi tidak bisa dibaca sebagai saling bantah tanpa konteks.
Fakta bahwa kabupaten memerlukan bantuan tambahan menunjukkan bahwa sistem penanganan bencana lokal saja tidak cukup bila bencana berskala besar. Mitigasi, logistik, dan kesiapsiagaan di luar mekanisme darurat kecil.
Kali ini bukan sekadar soal siapa menyerah melainkan soal seberapa siap sistem kita dalam menghadapi bencana.
Pemerintah daerah bisa semangat, pusat bisa turun tangan, tetapi apabila infrastruktur, jalur akses, dan sistem tanggap darurat tetap rapuh, ketika bencana datang, semuanya bisa terkena dampak.
Ketika banyak warga masih menunggu bantuan, apakah kita akan terus menggantungkan harapan pada respons darurat atau mulai serius membangun sistem mitigasi dan adaptasi agar bencana tidak terus jadi tragedi yang bisa diprediksi?
Baca Juga
-
Dari Lumpur Pantai Baros: Mengubah Aksi Tanam Mangrove Jadi Seni dan Refleksi Diri
-
Lebih dari Sekadar Angkat Senjata, Ini Cara Bela Negara di Kehidupan Sehari-hari
-
Restitusi untuk Korban Tindak Pidana Masih Sulit Direalisasikan
-
Dirut ANTAM dari Eks Tim Mawar, Negara Tutup Mata soal Rekam Jejak HAM
-
Rp17 Miliar Terkumpul, Musisi Indonesia Peduli bagi Korban Bencana
Artikel Terkait
-
SPBU Banda Aceh Diawasi Ketat, Polisi Waspadai Penimbunan BBM hingga Antrean Panjang Pasca Bencana
-
Akses Darat Terputus, BBM Disalurkan via Udara ke Bener Meriah dan Aceh Tengah
-
Update Banjir Bandang Nagan Raya Aceh: 1.807 Rumah Warga Rusak, Ini Data Rincinya
-
Ketua MPR Ungkap Alasan Pemerintah Belum Naikkan Status Bencana di Sumatera
-
Pendidikan Pasca Banjir Sumatra, JPPI: Banyak Sekolah Terendam Lumpur Hingga Hilang Terbawa Arus
Kolom
-
Ketika Perhatian Menjadi Senjata: Membaca Ulang Ancaman Child Grooming
-
Misteri Hitungan "Per Jam Pelajaran": Transparansi atau Jebakan bagi Guru?
-
Indonesia di Kursi Puncak Dewan HAM PBB, Rekam Jejak Diperdebatkan?
-
Sisi Gelap Organisasi Kampus: Waspada Kepemimpinan Narsistik dan Manipulatif
-
Mendadak Jadi Wali Kota: Fenomena TheoTown di Tengah Pemain Indonesia
Terkini
-
Segera Rilis, Sekuel Paranormal Activity Dijadwalkan Tayang pada Mei 2027
-
Gajah yang Mendengar Suara Semut
-
Bukan Kaleng-Kaleng, Ini 5 Gamepad Rexus yang Paling Worth It
-
Bulgaria Resmi Bergabung, Bakal Menjadi Penyelamat Marwah FIFA Series 2026 Indonesia?
-
Belajar Melihat Orang Lain Tanpa Prasangka di Novel 'Kiblat Cinta'