Negara Bisa Sat-Set: Menggugat Kecepatan Selektif Antara Gizi dan Guru

Sobat Yoursay, ada satu pelajaran penting yang diam-diam bisa kita petik dari rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat 32 ribu PPPK pada Februari 2026: negara sebenarnya bisa bergerak sangat cepat. Administrasi rampung, formasi jelas, jadwal pasti. Bahkan jabatan-jabatan baru yang belum lama dikenal publik pun bisa segera memiliki status aparatur negara. Pertanyaannya kemudian bukan lagi mampu atau tidak mampu, melainkan kepada siapa kecepatan itu diberikan.

Dari total 32 ribu formasi, mayoritas dialokasikan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau dapur program Makan Bergizi Gratis. Sebuah program strategis nasional, kata negara. Para pengisinya pun sudah disiapkan melalui jalur khusus, lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Semuanya rapi, terstruktur, dan nyaris tanpa drama. Dalam hitungan bulan, mereka resmi menyandang status PPPK.

Di sisi lain, sobat Yoursay tentu tidak asing dengan cerita guru honorer dan tenaga kesehatan honorer. Bertahun-tahun mengabdi, berpindah sekolah, menunggu formasi yang entah kapan dibuka. Tes berkali-kali, gagal bukan karena tidak layak, tapi karena kuota terbatas. Ada yang sudah mengajar hampir dua dekade, digaji ratusan ribu per bulan, namun tetap harus bersaing dalam sistem yang tak pernah benar-benar berpihak.

Kontras inilah yang membuat publik gelisah, karena negara terlihat jauh lebih sigap ketika yang dipertaruhkan adalah program, bukannya pengabdian. Negara lebih datang cepat jika kebijakan itu berlabel unggulan, strategis, dan punya nilai politis. Untuk pengabdian sunyi di ruang kelas atau puskesmas, negara mendadak jadi sabar, hati-hati, dan penuh alasan.

Sobat Yoursay, negara selama ini sering berdalih bahwa pengangkatan honorer sulit karena keterbatasan anggaran, rumitnya administrasi, dan kehati-hatian kebijakan. Namun rencana BGN ini membuktikan bahwa ketika negara mau, semua itu bisa disederhanakan. Anggaran bisa disiapkan, koordinasi lintas kementerian bisa berjalan, dan ribuan orang bisa diangkat hampir bersamaan.

Maka wajar jika muncul pertanyaan pahit, mengapa mekanisme secepat ini tidak pernah benar-benar diberikan kepada guru dan nakes honorer? Apakah pengabdian puluhan tahun kalah nilainya dibandingkan satu program yang baru berjalan? Atau jangan-jangan, dalam logika kebijakan hari ini, manusia baru dihitung ketika ia menjadi bagian dari proyek?

Kritik publik yang bermunculan bukanlah bentuk kecemburuan. Mereka adalah jeritan kelelahan. Ketika orang-orang yang menopang pendidikan dan kesehatan bangsa harus terus “menunggu giliran”, sementara jalur cepat dibuka lebar untuk kebutuhan program, rasa keadilan pun terkikis. Negara tampak seperti berkata bahwa pengabdian lama itu penting, tapi tidak cukup penting untuk diprioritaskan.

Sobat Yoursay, ironinya semakin terasa ketika kita bicara masa depan. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi jangka panjang. Guru yang sejahtera akan melahirkan generasi yang lebih kuat. Nakes yang dihargai akan menjaga kualitas hidup masyarakat. Namun jika profesi-profesi ini terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian, siapa yang kelak mau memilih jalan pengabdian itu? Jangan heran jika suatu hari nanti, menjadi guru hanya diminati oleh mereka yang “tidak punya pilihan lain”.

Sementara itu, negara tampak sibuk memastikan program berjalan mulus. Dapur-dapur gizi disiapkan, struktur birokrasi dibangun, status ASN diberikan. Tidak ada yang salah dengan program itu sendiri. Memberi makan bergizi adalah tujuan mulia. Namun program yang baik tidak seharusnya tumbuh di atas rasa ketidakadilan. Program tidak boleh lebih penting daripada manusia yang selama ini bekerja tanpa sorotan.

Negara sering mengatakan bahwa semua kebijakan ini demi rakyat. Tapi guru honorer dan nakes honorer adalah bagian dari rakyat yang paling nyata. Mereka tidak meminta karpet merah, hanya keadilan yang wajar. Mereka tidak ingin dipuji dalam pidato, tapi hanya ingin diakui dalam kebijakan.

Sobat Yoursay, kecepatan negara seharusnya tidak selektif. Jika negara bisa bergerak cepat untuk program, negara juga harus bisa bergerak cepat untuk memperbaiki nasib mereka yang sudah lama mengabdi. Jika tidak, maka setiap pengumuman rekrutmen besar-besaran akan selalu menyisakan luka. Luka karena publik tahu, masalahnya bukan ketidakmampuan, melainkan pilihan.