Bimo Aria Fundrika | Fauzah Hs
Presiden RI Prabowo Subianto (Instagram/presidenrepublikindonesia)
Fauzah Hs

Di podium World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang langsung memantik reaksi beragam di dalam negeri. Ia menyebut masyarakat Indonesia sebagai yang paling bahagia di dunia, merujuk pada hasil Global Flourishing Study (GFS), riset kolaboratif Harvard University, Baylor University, dan Gallup.

Di saat yang sama, Prabowo juga mengaku terharu melihat rakyat Indonesia yang hidupnya masih serba kekurangan, tetapi tetap mampu tersenyum dan menyimpan harapan.

Sobat Yoursay, pernyataan itu memang terdengar mengesankan, tapi sangat jauh dari kenyataan. Di saat para elite bicara tentang kebahagiaan di panggung dunia, rakyat justru sedang terhimpit masalah pangan dan pekerjaan.

Pertanyaannya, kebahagiaan versi siapa yang sebenarnya sedang dirayakan jika realitas di bawah masih penuh dengan kesulitan?"

Klaim bahwa Indonesia adalah masyarakat paling bahagia di dunia memang bersandar pada riset akademik. Tetapi, Global Flourishing Study tidak sekadar mengukur kebahagiaan dalam arti ekonomi atau kesejahteraan material. Riset ini menilai banyak aspek, seperti relasi sosial, makna hidup, spiritualitas, dan optimisme.

Dalam konteks itu, masyarakat Indonesia memang dikenal memiliki daya lenting yang tinggi. Kita terbiasa tertawa di tengah keterbatasan, bergotong royong saat negara absen, dan saling menguatkan ketika hidup terasa berat.

Namun, di sinilah jebakan narasi itu bekerja. Ketika kebahagiaan dimaknai sebagai kemampuan rakyat untuk bertahan dan tersenyum di tengah kesulitan, maka penderitaan justru berisiko dinormalisasi.

Seolah-olah, selama rakyat masih bisa tertawa, negara tidak perlu terlalu gelisah memperbaiki keadaan.

Bukankah ini yang membuat sebagian publik sinis dan berkata, “Yang bahagia itu pejabatnya, bukan rakyatnya”?

Sobat Yoursay, banyak warga Indonesia memang punya karakter hangat dan optimistis. Itu modal sosial yang luar biasa. Tetapi karakter bukanlah hasil kebijakan. Karakter ini tumbuh dari budaya, sejarah, dan nilai kolektif yang diwariskan lintas generasi.

Ketika pemerintah kemudian mengutip data riset untuk menyebut rakyatnya paling bahagia, tanpa menjelaskan bahwa kebahagiaan itu lebih banyak bersumber dari karakter masyarakat, bukan dari kualitas hidup yang disediakan negara, di situlah kesan cherry picking muncul.

Tak sedikit yang bertanya, bahagia dari mana? Dari upah yang stagnan? Dari akses pendidikan yang timpang? Dari layanan kesehatan yang masih membuat orang takut jatuh sakit karena biaya? Atau dari rasa aman ekonomi yang masih rapuh bagi kelas menengah dan bawah?

Prabowo memang berempati dengan menambahkan bahwa ia terharu melihat rakyat yang belum sejahtera tetapi tetap punya harapan.

Namun, Sobat Yoursay, empati tanpa kebijakan yang nyata hanya akan berhenti sebagai retorika. Rakyat tidak butuh dikagumi karena ketabahannya. Yang rakyat butuhkan adalah negara yang bekerja agar ketabahan itu tidak terus-menerus diuji.

Sobat Yoursay, mari kita bandingkan dua jenis kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan yang lahir dari pilihan, ketika kebutuhan dasar terpenuhi dan orang bebas mengejar makna hidup.

Kedua, kebahagiaan sebagai mekanisme bertahan, ketika tersenyum menjadi satu-satunya cara agar hidup terasa tidak terlalu pahit.

Banyak warga Indonesia berada pada kategori kedua. Mereka bahagia bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena jika tidak begitu, hidup akan terasa terlalu berat.

Inilah mengapa sebagian publik merasa pernyataan Prabowo di Swiss terasa tidak sensitif. Di forum internasional, klaim “masyarakat paling bahagia” terdengar sebagai pencapaian. Nyatanya, di dalam negeri, kalimat yang sama terdengar seperti penyangkalan atas realitas.

Sobat Yoursay, tidak ada yang salah dengan mengapresiasi daya tahan masyarakat Indonesia. Kita memang hebat dalam bertahan. Tapi tugas negara bukan memamerkan ketahanan itu di forum global. Negara seharusnya mengurangi alasan mengapa rakyat harus terus bertahan dan membuat rakyat bahagia dengan kesejahteraan.

Lalu apakah pemerintah ingin rakyat bahagia karena hidup mereka layak, atau hanya karena mereka tangguh menghadapi penderitaan? Tanpa komitmen kebijakan yang nyata, narasi kebahagiaan itu hanya akan terasa kosong.

Kebahagiaan baru menjadi nyata jika dampaknya sudah dirasakan langsung di meja makan, di kualitas pendidikan ruang kelas, dan di kemudahan layanan kesehatan.

Menurut Sobat Yoursay, apakah pernyataan Presiden di Swiss ini lebih banyak memberi harapan, atau justru memperlebar jarak antara kata-kata elite dan realitas sehari-hari rakyat?

Dan yang lebih penting, kebahagiaan seperti apa yang seharusnya kita tuntut dari negara: kebahagiaan yang dirayakan di panggung dunia, atau kebahagiaan yang benar-benar dirasakan di rumah masing-masing?