ASN Baru dari Program MBG: Konsekuensi Panjang dan Nasib Keberlanjutan

Pemerintah berencana mengangkat sekitar 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dikaitkan langsung dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Dari perspektif sosial, kebijakan ini tampak positif. Negara hadir menjamin kesinambungan layanan publik, membuka lapangan kerja, serta memberikan kepastian status bagi para pekerja di lapangan. Program MBG juga memberikan manfaat langsung bagi keluarga penerima, terutama dalam konteks ketahanan pangan dan gizi anak. Pada titik ini, apresiasi publik memang patut diberikan.

Namun, kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari niat baik dan manfaat jangka pendek. Ia perlu diuji melalui analisis keberlanjutan fiskal, fleksibilitas birokrasi, serta dampaknya dalam konteks perubahan politik. Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apa yang akan terjadi jika arah kebijakan nasional berubah?

Dalam sistem demokrasi, pergantian pemerintahan adalah keniscayaan. Jika pada 2029 kepemimpinan nasional berganti dan pemerintah baru memutuskan untuk menghentikan atau merevisi secara signifikan program MBG, maka konsekuensi administratifnya tidak sederhana. ASN PPPK yang telah diangkat tidak otomatis kehilangan statusnya hanya karena program induk dihentikan. Negara tetap memiliki kewajiban terhadap gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lainnya.

Artinya, risiko kebijakan tidak berhenti pada program, tetapi melekat pada struktur birokrasi yang telah dibentuk. Tanpa perencanaan lintas rezim yang matang, negara berpotensi menanggung beban aparatur yang tidak lagi memiliki fungsi optimal, atau harus direalokasikan ke sektor lain yang belum tentu membutuhkan tambahan pegawai.

Persoalan berikutnya adalah tren pertumbuhan ASN itu sendiri. Pengangkatan 32.000 pegawai SPPG berpotensi menjadi preseden. Dalam praktik birokrasi Indonesia, satu kebijakan sering kali diikuti oleh ekspansi struktural: penambahan jabatan pendukung, koordinator, pengawas, hingga unit-unit baru. Jika tidak dikendalikan secara ketat, jumlah ASN dapat terus bertambah seiring lahirnya ide dan program baru, tanpa evaluasi kebutuhan riil jangka panjang.

Penting untuk ditegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan kepada individu pekerja. Mereka adalah penerima kebijakan, bukan perancangnya. Bagi mereka yang diangkat menjadi ASN PPPK atau keluarga yang memperoleh manfaat dari MBG, tidak ada alasan untuk merasa diserang. Kritik kebijakan tidak identik dengan delegitimasi manfaat sosial yang nyata.

Namun, ada aspek lain yang patut mendapat perhatian publik, yakni struktur ekonomi di balik pelaksanaan MBG. Program ini tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga menciptakan rantai bisnis berskala besar, khususnya melalui pengelolaan dapur dan penyediaan logistik. Dalam skema anggaran yang sangat besar, keuntungan finansial cenderung terkonsentrasi pada pengelola dengan modal dan jaringan kuat.

Jika total perputaran anggaran MBG mencapai ratusan triliun rupiah, maka margin keuntungan yang relatif kecil. Misalnya 10 persen, sudah menghasilkan puluhan triliun rupiah per tahun. Pada skala kepemilikan dapur yang besar, akumulasi keuntungan tersebut dapat melampaui penghasilan aparatur negara dalam rentang waktu yang sangat panjang. Di sinilah muncul ketimpangan antara risiko yang ditanggung negara dan keuntungan yang dinikmati sektor tertentu.

Negara menanggung beban jangka panjang berupa aparatur dan belanja rutin, sementara keuntungan ekonomi bersifat privat dan terkonsentrasi. Ketika program berjalan, pelaku usaha menikmati hasilnya. Ketika program berhenti, negara tetap memikul konsekuensinya.

Oleh karena itu, diskursus publik seharusnya bergerak melampaui perdebatan emosional pro dan kontra MBG. Yang dibutuhkan adalah pengawasan kebijakan yang rasional dan berbasis data. Apakah rekrutmen ASN benar-benar didasarkan pada kebutuhan jangka panjang, apakah ada skenario transisi kebijakan lintas pemerintahan, serta bagaimana mekanisme akuntabilitas ekonomi dijalankan.

Manfaat sosial boleh dirayakan, tetapi kewaspadaan kebijakan tetap diperlukan. Dalam program sebesar ini, keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari dampak hari ini, melainkan dari ketahanan negara menghadapi perubahan esok hari.