Paradoks Negara Agraria dan Maritim: Kaya Alam, Miskin Akses, Pangan Mahal

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim, dengan kekayaan alam yang melimpah sebagai sumber pangan.

Namun, ironi muncul ketika harga bahan pangan justru kerap bergejolak saat memasuki pasar, kualitasnya tidak selalu sebanding dengan harga, dan produk impor semakin mendominasi rak-rak dalam negeri.

Di negeri yang tanah dan lautnya subur, pangan sehat justru tidak selalu mudah diakses.

Semestinya tidak ada anak yang mengalami stunting. Semestinya tidak ada warga yang kelaparan. Semestinya tidak ada anak yang harus menunggu makanan di rumah hingga mempertaruhkan keselamatan di jalan.

Pernyataan-pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi justru mengungkap kegagalan yang lebih dalam dan sistemik.

Ironi ini mencerminkan kondisi Indonesia hari ini. Sebuah negara yang memiliki hampir semua prasyarat untuk berdaulat pangan,tanah subur, iklim tropis, laut kaya ikan, serta hasil hutan dan perkebunan melimpah,namun masih bergulat dengan gizi buruk, stunting, kemiskinan pangan, dan ketimpangan akses terhadap makanan bergizi.

Masalahnya bukan pada ketersediaan alam, melainkan pada cara pengelolaan dan distribusi pangan. Ikan laut yang seharusnya murah di negara maritim berubah menjadi komoditas mahal ketika masuk kota.

Sayur-mayur segar justru lebih mudah diakses di desa dibanding kawasan urban padat penduduk. Rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien membuat nilai pangan meningkat di hilir, sementara pelaku di hulu tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Petani dan nelayan,dua pilar utama ketahanan pangan,justru menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Harga hasil panen sering jatuh, biaya produksi tinggi, akses pasar terbatas, dan kebijakan negara kerap tidak berpihak. Negara kaya sumber daya, tetapi para pengelolanya hidup dalam ketidakpastian.

Di saat yang sama, masyarakat secara perlahan dibentuk sebagai konsumen, bukan produsen pangan. Ketergantungan pada uang menjadi sangat tinggi. Kita membeli makanan, bukan memproduksinya. Kita mengandalkan pasar, bukan tanah. Ketika daya beli turun, akses terhadap pangan pun ikut hilang. Kelaparan tidak lagi semata soal ketiadaan pangan, melainkan ketiadaan akses.

Padahal, jika budaya bercocok tanam, mengelola lahan, dan memanfaatkan sumber daya alam ditanamkan sejak dini, ketahanan pangan akan lebih kuat secara struktural. Ketergantungan pada uang sebagai satu-satunya alat bertahan hidup justru membuat sistem pangan rapuh. Saat ekonomi goyah, yang pertama terdampak adalah makanan.

Lebih ironis lagi, kebijakan negara sering kali mengalirkan anggaran besar ke sektor-sektor yang tidak menyentuh akar persoalan. Ratusan triliun rupiah dapat habis untuk program yang tidak memperkuat kemandirian pangan rakyat. Sementara itu, petani dan nelayan tetap berjuang sendiri, tanpa perlindungan sistemik yang memadai. Di titik inilah isu pangan tak bisa dilepaskan dari kepentingan politik ekonomi dan konsentrasi sumber daya pada segelintir pihak.

Jika pengelolaan alam benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan bersama, seharusnya tidak ada anak kekurangan gizi di negeri yang lautnya penuh ikan. Tidak ada warga kelaparan di negeri yang tanahnya bisa ditanami hampir apa saja. Pangan sehat tidak semestinya menjadi barang mahal di negara kaya sumber daya.

Stunting, kelaparan, dan gizi buruk bukan sekadar persoalan ekonomi rumah tangga, melainkan masalah struktural: kebijakan, distribusi, akses, pendidikan pangan, dan ketimpangan pengelolaan sumber daya. Selama pangan diperlakukan sebagai komoditas semata, bukan hak dasar warga negara, persoalan ini akan terus berulang.

Pada akhirnya, kebesaran sebuah negeri tidak diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari satu pertanyaan sederhana: apakah rakyatnya bisa makan dengan layak, bergizi, dan bermartabat? Jika jawabannya belum, maka masalahnya bukan pada alam, melainkan pada cara kita mengelolanya.