Ibadah Kok Disamakan Sama Konser K-Pop? Menggugat Wacana War Ticket Haji yang Rentan Diskriminasi

Wacana baru yang dilemparkan Kementerian Haji dan Umrah belakangan ini benar-benar bikin dahi mengernyit ya, Sobat Yoursay. Bayangkan, untuk urusan ibadah yang sifatnya sakral dan menjadi rukun Islam kelima, pemerintah malah punya ide untuk menerapkan sistem war ticket. Ya, sistem yang biasa kita pakai buat berebut tiket konser band K-Pop atau festival musik internasional itu, kini rencananya mau diadopsi buat keberangkatan haji.

Mendengar pernyataan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak soal upaya menghapus antrean panjang sesuai arahan Presiden Prabowo, tujuannya mungkin baik. Namun, kalau solusinya adalah membiarkan jemaah "berperang" di depan layar komputer atau ponsel, rasanya kita jadi ingin mempertanyakan: ini mau mempermudah ibadah atau sedang bikin arena perlombaan baru yang diskriminatif?

Sobat Yoursay, mengatasi antrean haji yang mencapai puluhan tahun memang tugas raksasa, tetapi menawarkan sistem "siapa cepat dia dapat" alias war ticket itu rasanya seperti definisi nyata dari mengatasi masalah dengan masalah baru.

Masalah antrean haji di Indonesia itu akarnya pada keterbatasan kuota dari Arab Saudi dan manajemen distribusi yang pelik. Kalau sistem ini diterapkan, apa kabarnya dengan kakek dan nenek kita di pelosok desa yang bahkan untuk mengirim pesan singkat saja masih sering keliru? Apakah mereka harus kursus kilat menjadi pro-player digital demi bisa berangkat ke Tanah Suci?

Tolonglah, dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, selain otak yang bekerja keras mencari celah teknis, hatinya juga harus dipakai untuk melihat realitas sosial masyarakat kita yang tidak semuanya melek teknologi.

Kita juga tidak bisa menutup mata dari kekhawatiran akan potensi "orang dalam" yang bermain. Sobat Yoursay pasti paham, jangankan urusan haji, urusan tiket konser saja sering kali habis disikat oleh oknum atau calo yang sudah bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Jika sistem war ticket ini benar-benar dijalankan, siapa yang bisa menjamin bahwa kuota tersebut tidak akan menjadi ladang duit baru bagi para calo atau oknum di dalam birokrasi?

Di negara yang indeks persepsi korupsinya masih sering bikin kita mengelus dada, memberikan celah melalui sistem digital yang tidak transparan sama saja dengan membuka pintu lebar-lebar bagi praktik korupsi. Jangan sampai ibadah yang suci ini justru dikotori oleh tangan-tangan jahil yang hanya mementingkan keuntungan materiil di balik kata "inovasi".

Belum lagi kita harus memikirkan nasib sekitar 5,7 juta calon jemaah yang sudah setia mengantre bertahun-tahun. Mereka sudah menyetorkan uang tabungan hasil jerih payah selama puluhan tahun, menanti dengan sabar, lalu tiba-tiba aturan main diubah di tengah jalan.

Kalau pemerintah bilang skema ini tidak akan merugikan yang sudah antre, lantas bagaimana pembagian kuotanya? Jika sebagian besar kuota dialihkan untuk sistem *war ticket*, maka otomatis masa tunggu mereka yang konvensional akan makin molor lagi. Sobat Yoursay, ini namanya bukan memangkas antrean, melainkan memberikan jalur VIP digital bagi mereka yang punya akses internet kencang dan keahlian teknologi, sementara mereka yang jujur mengantre malah makin terpinggirkan.

Rasanya terlalu naif jika pemerintah menganggap sistem digital adalah solusi dari segala masalah birokrasi. Masalah haji tidak hanya pada teknis pendaftaran, tetapi juga keadilan distributif. Menyamakan prosedur haji dengan memesan tiket mudik atau tiket bioskop adalah bentuk penyederhanaan masalah yang berbahaya.

Seharusnya, fokus pemerintah tetap pada lobi penambahan kuota ke pemerintah Arab Saudi, perbaikan manajemen keberangkatan, dan efisiensi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Bukan malah menciptakan sistem yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat. Kita tidak ingin mendengar cerita jemaah gagal berangkat hanya karena koneksi internet di daerahnya lemot atau karena peladen (server) kementerian down saat waktu pemesanan dibuka.

Sobat Yoursay, antrean haji yang mencapai 26 tahun itu memang tidak ideal dan sangat melelahkan. Namun, solusi yang ditawarkan jangan sampai justru menciptakan kasta baru dalam beribadah. Jangan biarkan sistem ini menjadi alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk kembali menjadikan agama sebagai ladang duit alias ajang korupsi terselubung.

Pemerintah harus ingat bahwa tugas mereka adalah melayani, bukan mempersulit dengan dalih digitalisasi. Kalau niatnya memang tulus untuk memangkas antrean, carilah cara yang lebih manusiawi dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma buat mereka yang jago war tiket di internet.

Kita hanya bisa berharap agar pengkajian skema baru ini tidak dipaksakan hanya demi mengejar target citra politik semata. Masa depan haji Indonesia harus dirancang dengan pertimbangan matang yang mengedepankan asas keadilan bagi semua, baik yang muda maupun yang lansia. Jangan sampai ide yang katanya "terobosan" ini malah berakhir jadi lelucon yang menyakitkan bagi jutaan orang yang sudah rindu ingin melihat Kakbah.

Bagaimana menurut kalian, Sobat Yoursay? Apakah kalian siap kalau harus adu cepat klik tombol pesan demi bisa mengantarkan orang tua naik haji, atau lebih setuju sistem antrean yang lama diperbaiki total secara transparan tanpa ada orang dalam?