Prabowo, Reformasi yang Capek, dan Mimpi Orde Transformasi

Sejak Prabowo Subianto resmi menjadi presiden Oktober tahun lalu, suasana kebijakan di Indonesia terasa agak berbeda. Bukan sekadar beda gaya komunikasi—yang kadang tegas, kadang meledak-ledak—tapi juga beda arah. Kalau diperhatikan, kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintahannya seperti punya dua kaki: satu menapak ke masa lalu, satu lagi meloncat ke masa depan.

Di satu sisi, ada upaya menghidupkan kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Di sisi lain, ada dorongan besar untuk “mengubah total” banyak sektor; dari pendidikan sampai pangan, dari digitalisasi sampai koperasi. Jadinya, muncul satu pertanyaan yang agak ambisius: jangan-jangan kita lagi masuk babak baru? Sebuah fase yang bisa disebut sebagai “Orde Transformasi”.

Melihat Jejak Orde di Indonesia

Istilah ini memang agak berat. Namun, jika ditarik pelan-pelan, ada logikanya juga. Indonesia bukanlah negara yang diam di tempat. Sejak awal merdeka, kita sudah beberapa kali berganti “mode hidup”.

Dulu ada Orde Lama, masa ketika negara ini masih sibuk membereskan urusan dalam negeri sambil sesekali terlibat tarik-menarik geopolitik global. Lalu datang Gerakan 30 September yang menjadi semacam titik koma sebelum kita pindah ke Orde Baru. Di bawah Soeharto, fokusnya jelas: pembangunan. Jalan dibangun, ekonomi digas, tapi ya itu… demokrasi disimpan di lemari, hak asasi kadang dianggap gangguan.

Sampai akhirnya krisis ekonomi datang seperti tamu tak diundang, disusul Reformasi 1998 yang menjatuhkan semuanya. Kita masuk ke era baru yang penuh harapan. Ada amandemen konstitusi, lahir Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, presiden dipilih langsung, dan rakyat merasa: “Oke, ini kayaknya mulai benar.” Masalahnya, harapan itu lama-lama lelah sendiri.

Kegelisahan Pascareformasi

Sudah lebih dari dua dekade, tapi banyak hal terasa jalan di tempat. Korupsi bukannya hilang, malah terlihat seperti franchise—cabangnya di mana-mana. Otonomi daerah yang seharusnya membuat daerah makin berdaya, kadang malah melahirkan “raja-raja kecil”. Belum lagi soal Papua yang tetap menyimpan bara. Di titik ini, wajar kalau banyak orang mulai berpikir: jangan-jangan reformasi ini cuma ganti bungkus, bukan ganti isi.

Nah, di tengah rasa skeptis itu, masuklah Prabowo dengan gaya khasnya. Pemerintahannya terlihat cukup agresif, terutama dalam urusan memberantas korupsi dan mafia. Dari tambang ilegal sampai sektor migas, dari pertanian sampai proyek strategis nasional—semuanya seperti disapu ulang. Pesannya sederhana: kalau fondasinya masih keropos, jangan harap bangunan berdiri tegak. Di sinilah ide “transformasi” mulai terasa masuk akal; bukan sekadar memperbaiki, tapi mengganti cara main.

Ambisi di Level Domestik dan Global

Program-program yang dicanangkan juga tidak main-main. Ada Sekolah Rakyat, penguatan koperasi, dorongan swasembada pangan dan energi, sampai digitalisasi pendidikan. Ambisinya jelas: Indonesia tidak cuma bertahan, tapi naik level.

Di level global juga mulai kelihatan arah mainnya. Indonesia aktif di BRICS, menjajaki masuk OECD, dan tetap bersuara di isu-isu internasional seperti Palestina. Ini mengingatkan pada gagasan lama Soekarno tentang posisi strategis Indonesia di dunia—bukan sekadar penonton, tapi pemain.

Di dalam negeri, pendekatan ekonominya juga terasa “klasik tapi dikemas ulang”. Ada semangat Mohammad Hatta soal koperasi, juga bayangan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo tentang pembangunan ekonomi nasional.

Penutup: Pintu Masuk Perubahan

Apakah semua ini otomatis berhasil? Belum tentu. Beberapa kebijakan terasa kontroversial, sebagian lagi mungkin belum matang. Tapi setidaknya, ada upaya untuk keluar dari pola lama yang sudah membuat banyak orang frustrasi.

Jadi, apakah kita benar-benar masuk “Orde Transformasi”? Jawabannya mungkin belum sekarang. Tapi kalau arah ini konsisten, bisa jadi kita memang sedang berdiri di pintu masuknya. Masalahnya tinggal satu: kita berani masuk, atau malah balik lagi ke zona nyaman yang itu-itu saja?