Biaya Penjara Koruptor Mahal? Rampas Asetnya, Bukan Kurangi Penindakan!

Baru-baru ini, sebuah pernyataan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, sukses memantik diskusi di ruang publik. Beliau menyebutkan bahwa menangkap dan menahan koruptor itu biayanya jauh lebih mahal dibandingkan melakukan pencegahan korupsi. Secara logika memang benar, Sobat Yoursay; saat seorang koruptor dijebloskan ke sel, negara masih harus menanggung biaya makan, pakaian, hingga operasional tahanan lainnya menggunakan uang rakyat.

Sebagai gantinya, KPK mendorong penguatan literasi melalui buku Pendidikan Antikorupsi agar generasi mendatang tumbuh dengan integritas tinggi. Namun, jika kita telaah lebih dalam, apakah benar keadilan bisa diukur semata-mata dengan kalkulasi pengeluaran negara layaknya catatan kasir di toko kelontong?

Kalkulasi Pengeluaran vs Kerugian Negara

Tentu kita sepakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, dan menanamkan nilai kejujuran sejak dini adalah investasi jangka panjang yang utama. Namun, pernyataan Ketua KPK yang seolah-olah mengeluhkan biaya makan dan seragam koruptor sebagai beban negara ini terasa sedikit mengusik rasa keadilan kita.

Sobat Yoursay, bayangkan berapa triliunan rupiah uang negara yang dirampok oleh para koruptor tersebut. Jika dibandingkan dengan biaya sebungkus nasi di penjara atau sehelai seragam oranye, bukankah kerugian yang mereka timbulkan jauh lebih besar? Menyoroti biaya "perawatan" koruptor di tahanan sebagai alasan untuk lebih memprioritaskan pencegahan terasa seperti upaya untuk memaklumi pelonggaran penindakan dengan dalih efisiensi anggaran.

Penindakan korupsi bukan saja memasukkan orang ke dalam jeruji besi, tetapi juga memberikan efek jera dan menegakkan muruah hukum. Jika pemerintah atau lembaga penegak hukum mulai merasa "sayang uang" untuk memproses hukum para pencuri uang rakyat, maka di situlah titik awal runtuhnya supremasi hukum kita.

Pencegahan memang penting, tapi tanpa penindakan yang garang, pencegahan hanya akan menjadi nasihat yang masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan bagi para calon koruptor. Efek jera lahir dari ketegasan, bukan hanya dari buku teks di bangku sekolah. Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa belajar integritas jika mereka melihat para perampok uang negara justru dibiarkan melenggang karena negara merasa biaya penjaranya terlalu mahal?

Logika biaya mahal ini juga berisiko menciptakan persepsi bahwa negara sedang mengalami keletihan dalam memberantas korupsi. Kita tidak ingin narasi ini menjadi alasan pembenar bagi minimnya operasi tangkap tangan atau lemahnya tuntutan hukum di masa depan. Padahal, jika penegakan hukum dilakukan secara maksimal, aset yang disita dari hasil korupsi seharusnya bisa jauh melampaui biaya operasional penangkapan dan penahanan itu sendiri.

Sobat Yoursay, bukankah seharusnya fokus kita adalah pada optimalisasi perampasan aset (asset recovery) agar para koruptor itu "membayar" kembali biaya hidup mereka di penjara melalui harta haram yang disita, bukan justru mengeluhkan biaya makan mereka sebagai beban APBN?

Edukasi Bukan Obat Penenang

Selain itu, menyelipkan edukasi antikorupsi melalui buku panduan bagi anak-anak adalah langkah yang bagus, namun jangan sampai ini menjadi "obat penenang" bagi publik di tengah lesunya performa penindakan. Pendidikan karakter membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terlihat hasilnya, sementara virus korupsi sudah sangat akut merusak sendi-sendi bangsa saat ini.

Jika kita hanya sibuk mendidik anak-anak untuk jujur tanpa membersihkan oknum-oknum di puncak kekuasaan sekarang juga, maka saat anak-anak itu dewasa, mereka mungkin akan tetap terjebak dalam sistem yang sudah terlanjur busuk. Sobat Yoursay, integritas itu menular melalui keteladanan, dan keteladanan tertinggi dari seorang pemimpin adalah keberanian untuk menghukum yang bersalah tanpa pandang bulu, semahal apa pun biayanya.

Jangan sampai kita terjebak dalam pola pikir yang menganggap keadilan itu opsional tergantung ketersediaan dana. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan penanganannya pun harus luar biasa. Jika biaya makan koruptor dianggap mahal, maka solusinya bukan mengurangi penindakan, melainkan memperketat pengawasan agar tidak ada lagi celah untuk mencuri.

Sobat Yoursay, kita semua mendambakan Indonesia yang bersih. Kita mendukung penuh upaya pencegahan melalui pendidikan, tetapi kita juga tidak ingin penindakan menjadi anak tiri. Menghitung-hitung biaya makan tahanan korupsi di depan publik seolah mengirimkan sinyal bahwa negara sedang berhemat untuk urusan martabat. Padahal, biaya yang jauh lebih mahal bagi bangsa ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan rusaknya masa depan generasi muda akibat korupsi yang dibiarkan tanpa sanksi yang setimpal.

Mari kita kawal agar semangat pemberantasan korupsi tetap tegak, tetap tajam, dan tidak loyo hanya karena urusan kalkulasi uang seragam oranye. Bagaimana menurut kalian, Sobat Yoursay? Apakah kalian rela uang pajak kalian dipakai untuk "membiayai" hidup koruptor di penjara asal mereka benar-benar dihukum berat, atau kalian lebih setuju kita fokus ke buku sekolah saja?