Mas Nadiem dan Chromebook: Niatnya Digitalisasi, Kok Berujung 18 Tahun Bui?

Pagi-pagi pas lagi asyik scrolling Instagram, niatnya mau cari info konser atau meme lucu, eh malah muncul unggahan terksait isu korupsi Nadiem Makarim. Isinya bikin saya sedikit melongo: Mantan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, dituntut 18 tahun penjara terkait kasus korupsi Chromebook. Sebagai warga negara yang juga ikut membayar pajak, jujur rasa sedih itu ada. Sedih karena pendidikan kita lagi-lagi terseret kasus hukum, tapi sekaligus bingung melihat angka "18 tahun" yang rasanya sangat tinggi.

Kasus ini sebenarnya puncak dari keresahan masyarakat soal "digitalisasi". Dulu, proyek Chromebook ini digadang-gadang menjadi penyelamat saat pandemi agar murid di pelosok bisa belajar. Tapi sekarang, proyek itu justru jadi alasan Jaksa buat minta Nadiem dikurung hampir dua dekade.

Nah, kalau kita lihat kronologi pada konferensi hari Rabu (13/5) kemarin, ada yang menarik. Nadiem merasa tuntutan itu "tidak masuk akal". Kenapa? Karena angka 18 tahun itu lebih berat dari banyak kasus terorisme.

Bayangkan, orang yang merencanakan bom saja kadang-kadang dihukum lebih ringan daripada orang yang bermaksud salah mengelola proyek laptop. Nadiem sendiri menegaskan bahwa fakta-fakta di konferensi sebenarnya tidak menunjukkan kerugian yang segila itu atau aliran dana yang masuk ke kantong pribadinya.

Mari kita bahas faktanya. Dari sisi Nadiem, dia merasa sudah menjalankan transparansi. Pengadaan Chromebook itu menggunakan sistem e-katalog. Secara teori, e-katalog itu kayak kita belanja di Shopee atau Tokopedia versi pemerintah; Harganya jelas, vendornya terdaftar, dan jejak digitalnya ada. Nadiem dan para pendukungnya (termasuk beberapa influencer) berargumen bahwa proses ini sudah paling transparan dibandingkan sistem lelang manual zaman dulu yang rawan "mata utama" di lorong gelap kantor dinas.

Namun, analisis saya dari sisi hukum begini: Jaksa sepertinya melihat ada celah dalam "penentuan harga" atau spesifikasi barang yang dianggap merugikan negara. Di sinilah letak masalahnya. Dalam sistem birokrasi kita, niat baik digitalisasi sering kali berbenturan dengan aturan administrasi yang kaku. Jika ada selisih harga atau prosedur yang dianggap menyimpang, meski niatnya biar cepat dan praktis, itu bisa langsung digolongkan sebagai korupsi.

Pertanyaannya, apakah Nadiem pantas dihukum 18 tahun? Jika kita bandingkan dengan kasus lain, misalnya kasus korupsi Bansos yang jelas-jelas pemotongan jatah makan rakyat miskin saat pandemi dan dihukum 12 tahun, angka 18 tahun untuk Nadiem ini terasa sangat "jahat". Seolah-olah hukum kita lagi pengin kasih pertunjukan besar ke masyarakat: "Lihat, menteri milenial pun bisa kita sikat habis!"

Tapi, sebagai masyarakat yang ingin melek politik, kita juga tidak boleh cuma lihat "kasihan"-nya saja. Kita butuh transparansi total. Kalau memang ada uang rakyat yang hilang, ya harus ada yang tanggung jawab. Masalahnya, apakah tanggung jawab itu murni kesalahan Nadiem secara pribadi, atau ini adalah kegagalan sistem pengadaan barang yang memang dari dulu sudah ruwet?

Tuntutan 18 tahun ini adalah alarm keras. Kalau profesional seperti Nadiem saja bisa kena tuntutan setinggi itu karena masalah administrasi digital, ke depannya siapa lagi orang pintar yang mau masuk ke pemerintahan? Jangan-jangan, nanti orang-orang yang kompeten malah milih balik jadi pengusaha saja daripada masuk birokrasi tapi berakhir di penjara lebih lama dari teroris.

Bagaimana menurut kalian? Apakah 18 tahun ini sudah adil untuk "pelajaran" buat pejabat lain, atau justru kita sedang menyaksikan kriminalisasi terhadap orang yang mencoba membawa perubahan? Jangan lupa, sidang pembelaan bakal digelar sebentar lagi. Mari kita kawal terus, jangan sampai kita hanya termakan judul berita tanpa tahu fakta di baliknya.