Sobat Yoursay, riuh rendah jagat media sosial belakangan ini mendadak beralih ke urusan tata letak barang dagangan. Gara-garanya, foto-foto penataan rak produk di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) beredar luas dan langsung panen kritik pedas dari netizen.
Banyak yang gemas melihat peletakan barang yang dinilai sembarangan, tidak estetik, hingga melanggar aturan dasar retail modern. Salah satu yang paling bikin dahi mengernyit adalah penempatan minyak goreng tepat di bawah embusan angin AC, sebuah langkah yang dinilai berisiko merusak kualitas produk akibat suhu dingin berlebih.
Netizen pun ramai-ramai menceramahi pengelola tentang pentingnya teknik planogram, sebuah metode penyusunan produk berdasarkan kenyamanan visual dan perilaku konsumen yang biasa diterapkan swalayan besar seperti Indomaret atau Alfamart. Sebuah kritik yang terdengar teknis, ya, Sobat Yoursay?
Namun, di balik urusan minyak goreng yang kedinginan ini, kalau kita perhatikan, setiap kali ada program pemerintah yang dikritik karena eksekusinya berantakan, jawaban template yang sering muncul adalah "namanya juga program baru, masih berproses dan belum sempurna". Pertanyaannya, sampai kapan uang pajak kita dijadikan modal untuk eksperimen yang setengah matang?
Membuat sebuah program berskala nasional yang menyentuh level desa seharusnya diawali dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar proyek coba-coba demi menggugurkan kewajiban atau mengejar penyerapan anggaran. Jika ingin mengadopsi konsep retail modern, maka orang-orang yang ditempatkan sebagai pengelola juga harus mereka yang benar-benar paham di bidangnya, bukan asal tunjuk atas dasar kedekatan atau nepotisme. Kita tentu tidak ingin program yang memakan biaya besar dari kantong rakyat ini berjalan asal-asalan, lalu perlahan layu dan hilang begitu saja saat masa jabatan presidennya sudah berakhir nanti.
Selain masalah tata kelola dan kompetensi pengelola, ada kejutan lain yang membuat publik merasa tertipu saat melihat isi rak Kopdes Merah Putih. Sobat Yoursay, awalnya banyak dari kita yang mengira bahwa fungsi utama dari koperasi desa jenis baru ini adalah untuk stabilisasi harga pangan dan wadah bagi produk-produk lokal, seperti sayur-mayur, beras, atau komoditas pertanian dari petani desa setempat. Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan pemandangan yang tidak ada bedanya dengan minimarket swasta.
Rak-rak tersebut malah dipenuhi oleh produk ritel massal buatan pabrik besar yang sebenarnya sudah sangat mudah kita temukan di toko kelontong sebelah rumah. Kalau isinya sama saja, lantas bagian mana dari sektor ekonomi desa yang sebenarnya sedang diperkuat oleh program ini? Apakah program ini murni untuk menguatkan ketahanan pangan di akar rumput, atau jangan-jangan hanya sekadar alat untuk memperluas pengaruh politik ke para pekerja koperasi di daerah?
Membenturkan koperasi desa dengan raksasa ritel swasta tanpa memiliki nilai keunikan lokal adalah strategi yang blunder. Jika Kopdes Merah Putih hanya menjual barang pabrikan dengan penataan yang bahkan kalah rapi dari warung Madura, maka umur program ini diprediksi tidak akan bertahan lama.
Esensi dari koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota masyarakat desa. Ketika produk petani lokal justru absen dari rak-rak tersebut, koperasi kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi sekadar toko kelontong biasa yang kebetulan berlabel program pemerintah.
Sobat Yoursay, kritik netizen soal ketiadaan teknik planogram itu sebenarnya adalah puncak dari rasa kecewa masyarakat yang lagi-lagi melihat ketidakseriusan pemerintah dalam mengeksekusi sebuah program. Kita membutuhkan program yang berkelanjutan, yang manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat desa, bukan program musiman yang megah saat peluncuran namun terbengkalai dalam operasional harian.
Kita harus tetap kritis mengawal penggunaan uang pajak kita agar tidak habis untuk program-program yang dikerjakan secara setengah hati. Keadilan ekonomi di desa tidak akan pernah tercapai jika instansi terkait masih hobi membuat proyek tanpa pemikiran yang matang.
Bagaimana menurut kalian, Sobat Yoursay? Apakah kalian melihat Kopdes Merah Putih di daerah kalian sudah berfungsi dengan baik dalam menyerap produk pertanian lokal, atau kondisinya sama saja seperti yang ramai dibicarakan di media sosial, alias cuma jadi tempat pajangan produk pabrik dengan penataan seadanya?
Baca Juga
-
Heboh Sensus Ekonomi 2026: Ditanya soal Gaji, Warga Parno Naik Pajak?
-
Dari Pahlawan Teknologi Jadi Terdakwa: Akhir Getir Perjalanan Nadiem
-
Disindir 'Takut Ya?', Hakim Kasus Nadiem Ngibrit Usai Ketuk Vonis 10 Tahun
-
Giliran Beli Rumah Disebut MBR, Giliran Bayar Pajak Dianggap Kaya Raya
-
Token Telat Diputus, tapi Listrik Mati Sesuka Hati Tanpa Pengumuman
Artikel Terkait
-
Istri Difitnah Jadi Buzzer Pemerintah, Emosi Denny Sumargo Meledak
-
Prabowo Sedang Gali Kubur Kapitalisme, Tapi Dihalangi 'Musuh dalam Selimut'
-
Pemerintah Indonesia - Republik Korea Teken Kerja Sama Perkuat Pemerintah Digital
-
Koperasi Merah Putih Disorot, Isi Rak Barang Terlihat Sepi dan Renggang
-
LKPP Akui Sistem Belum User Friendly, Padahal Anggaran Pengadaan Capai Rp1.200 Triliun
Kolom
-
Fear of Missing Content: Tren Media Sosial yang Diam-diam Bikin Gen Z Lelah
-
Jangan Dibuang! Ternyata Tempe "Bosok" adalah Rahasia Kelezatan Masakan Jawa
-
Perempuan yang Menulis: Saat Kata-Kata Menjadi Bentuk Keberanian
-
Emas 74 Kg dan Derita Rakyat Kecil: Potret Ketimpangan yang Menyayat Hati
-
Piala Dunia 2026: Jangan Biarkan Rivalitas Sepak Bola Merusak Pertemanan
Terkini
-
Apple Uji Coba RAM dari China, Strategi Baru Hadapi Lonjakan Harga Memori
-
Rekor Messi Tergeser, Mbappe Siap Jadi Bintang Bola Masa Depan, Benarkah?
-
Benteng Spanyol atau Ledakan Belgia, Adu Taktik Perebutan Tiket Semifinal
-
Resmi Dibuka! Audisi Film Live Action Naruto Cari Trio Legendaris Team 7
-
Makin Canggih, Ini 4 Kelebihan dan Kekurangan Teknologi dalam Sepak Bola