Sobat Yoursay, pernah nggak sih kalian didatangi orang asing yang tiba-tiba nanya, "Pak, gajinya berapa sebulan?" Kalau di dunia normal, pertanyaan itu bisa berujung perang dingin sama tetangga. Tapi ternyata itu bukan skenario sinetron, melainkan kejadian nyata yang lagi ramai terjadi di seluruh Indonesia gara-gara Sensus Ekonomi 2026 dari BPS.
Saya nggak cuma dengar cerita dari berita, Sobat Yoursay. Minggu lalu, rumah saya sendiri kedatangan tamu istimewa ini. Yang menerima adalah ibu saya, yang—dengan kepolosan khas ibu-ibu Indonesia yang selalu takut dianggap tidak sopan—langsung mempersilakan petugas masuk dan menjawab semua pertanyaan tanpa banyak tanya balik. Mulai dari data seluruh anggota keluarga, pekerjaan, sampai gaji bulanan masing-masing anggota keluarga dibeberkan begitu saja.
Belum selesai di situ, petugas juga menanyakan aset, kepemilikan kendaraan, sampai akhirnya memotret halaman rumah dan ruang tamu kami. Saya yang baru pulang dan mendengar cerita itu cuma bisa mangap, "Bu, itu semua data kita udah keliling se-Indonesia dong sekarang?"
Bukan, saya bukan mau menyalahkan ibu saya, Sobat Yoursay. Ibu saya menerima petugas itu bukan karena paham betul tujuan sensusnya apa, tapi karena budaya kita memang begitu, nggak enakan sama tamu, apalagi kalau tamunya bawa rompi resmi dan surat tugas.
Warga lain yang lebih kritis (atau mungkin lebih rempong, tergantung sudut pandang) malah sebaliknya—ada yang mengusir petugas, ada yang marah-marah, bahkan menuduh sensus ini modus terselubung buat nge-tracking siapa yang layak naik pajak atau siapa yang harus dicoret dari daftar bansos.
Nah, di sinilah ironinya. Di satu sisi ada warga yang terlalu pasrah menerima apa saja yang diminta petugas resmi, di sisi lain ada yang saking parnonya sampai menolak mentah-mentah. Dua-duanya sebenarnya lahir dari akar masalah yang sama, yaitu masyarakat yang nggak dikasih pemahaman yang cukup soal apa itu sensus, buat apa datanya dipakai, dan kenapa mereka harus percaya.
Kepala BPS Jakarta Barat, Muhammad Noval, sudah buru-buru klarifikasi bahwa data Sensus Ekonomi ini tidak ada hubungannya dengan urusan pajak atau bansos. Katanya juga, data langsung dikirim ke server pusat lewat aplikasi Fasih dan diamankan bareng BSSN, jadi nggak nongkrong di HP petugas yang bisa aja query jatuh atau kececer entah ke mana. Tapi, Sobat Yoursay, di negeri +62 ini, penjelasan resmi biasanya baru muncul SETELAH kehebohan pecah, bukan SEBELUM petugas turun ke lapangan.
Coba deh dibayangkan kalau sebelum sensus dimulai, ada sosialisasi masif di RT/RW, di grup WhatsApp warga, di baliho-baliho kelurahan, bahkan di media sosial yang bahasanya nggak kaku dan penuh jargon birokrasi. Jelaskan pelan-pelan, sensus ini buat apa, datanya dipakai untuk kebijakan ekonomi seperti apa, dan kenapa masyarakat harus jujur menjawab. Kalau itu dilakukan lebih dulu, mungkin ibu saya nggak akan segampang itu membuka semua data keluarga, dan warga lain juga nggak akan segarang itu ngusir petugas yang sebenarnya cuma jalankan tugas negara.
Tapi ya begitulah, Sobat Yoursay. Kepercayaan publik itu ibarat tabungan—dikumpulkan susah payah, tapi bisa ludes dalam sekali penarikan besar-besaran. Dan selama ini, banyak kebijakan yang datang dari atas terasa lebih sering "memeras" ketimbang "membantu". Pajak naik, subsidi dikurangi, sementara transparansi soal ke mana larinya uang rakyat masih jadi misteri yang lebih susah dibongkar daripada ending drama Korea.
Jadi kalau sekarang ada petugas sensus datang nanya gaji dan aset, wajar dong kalau reaksi pertama masyarakat bukan "oh oke, mari kita bantu negara", tapi malah "ini mau dipakai buat apa lagi nih?"
Jadi sebelum BPS mengirim lebih banyak petugas ke pintu-pintu rumah warga, mungkin PR utamanya bukan cuma keamanan data lewat aplikasi Fasih dan BSSN, tapi juga bagaimana membangun kembali kepercayaan yang sudah terlanjur retak. Karena percuma juga sistemnya aman kalau dari awal masyarakat sudah keburu curiga dan menutup pintu rapat-rapat—atau lebih parah, menerima petugas dengan polos tanpa tahu risikonya seperti yang dialami ibu saya.
Jadi, Sobat Yoursay, kalau minggu ini rumahmu didatangi petugas sensus, boleh kok menjawab dengan jujur. Tapi jangan lupa juga untuk bertanya balik, ini buat apa, ya, Pak/Bu? Karena di negeri yang kepercayaannya setipis kertas nota warteg, bertanya balik itu bukan bentuk kecurigaan berlebihan—itu namanya jaga-jaga.
Baca Juga
-
Dari Pahlawan Teknologi Jadi Terdakwa: Akhir Getir Perjalanan Nadiem
-
Disindir 'Takut Ya?', Hakim Kasus Nadiem Ngibrit Usai Ketuk Vonis 10 Tahun
-
Giliran Beli Rumah Disebut MBR, Giliran Bayar Pajak Dianggap Kaya Raya
-
Token Telat Diputus, tapi Listrik Mati Sesuka Hati Tanpa Pengumuman
-
Slip of the Tongue 'Ndasmu' Prabowo di Penas: Gaya Autentik atau Asal?
Artikel Terkait
-
Penjual Shopee Bakal Kena Potongan Pajak 0,5% Per Agustus 2026, Ini Cara Biar Tetap Bebas Pajak!
-
2 Kategori Penjual Shopee yang Bakal Kena Pajak 0,5% Mulai Agustus 2026
-
Rp 2,23 Triliun Masuk ke Kas Negara dari Rokok yang Dihisap Anak-Anak
-
Potensi Luas Panen Padi Juni-Agustus 2026 Naik Jadi 2,88 Juta Hektare
-
Kelangkaan Elpiji 3 Kg Picu Inflasi di Sulawesi Tenggara
Kolom
-
Lagu 'Lalaki Langit' Bupati Purwakarta, Potret Seksisme yang Dinormalisasi
-
Yang Perlu Dikampanyekan Adalah Kesiapan Finansial, Bukan Penghinaan
-
Piala Dunia: Euforia Sepak Bola atau Jerat Judi dan Pemerasan Ekonomi?
-
Fitur Username WhatsApp: Inovasi atau Sekadar Gimmick?
-
Piala Dunia 2026: Mengapa Kita Memuja Pesepak Bola Bak Dewa?
Terkini
-
Spanyol Akhiri Kutukan Fase Gugur Piala Dunia Sejak 2010, Siap Juara Lagi?
-
Prediksi Australia vs Mesir: Adu Taktik dan Siapa yang akan Lolos 16 Besar?
-
5 Film Tayang di Netflix Awal Juli 2026, Ada Gone Girl hingga Hamnet
-
The Mummy Tomb of the Dragon Emperor: Plot Krusial, tapi Eksekusi Fatal
-
Bukan Kebetulan? 3 Alasan Mengapa Ramalan The Simpsons soal Final Piala Dunia 2026 Masih On The Way!