M. Reza Sulaiman | Harsa Permata
Prabowo Subianto bersama Mayor Teddy di dalam kabin SUV (X)
Harsa Permata

Saya justru tidak terlalu tertarik membahas apakah tuduhan Amien Rais terhadap Prabowo dan Teddy itu benar atau tidak. Itu wilayah privat yang sampai hari ini juga tidak pernah terbukti secara jelas. Tetapi ada pertanyaan yang menurut saya jauh lebih menarik untuk dibahas: mengapa tuduhan seperti itu begitu mudah dipercaya publik Indonesia?

Padahal kalau tuduhan itu salah, bukankah itu bisa masuk kategori fitnah atau hoaks?

Tetapi anehnya, begitu pernyataan itu dilempar ke ruang publik, sebagian masyarakat langsung merasa, “jangan-jangan memang benar.” Meme bertebaran di media sosial. Video ulang tahun Teddy di Paris kembali diungkit. Gesture kedekatan mereka dibedah ulang. Bahasa tubuh dianalisis. Bahkan ada yang sampai membandingkan bagaimana Prabowo memperlakukan Teddy dengan bagaimana ia memperlakukan keluarganya sendiri.

“Prabowo bahkan tidak pernah terlihat membuat perayaan semewah itu untuk mantan istrinya, Titiek Soeharto.” Kira-kira begitulah narasi yang dibangun oleh mereka yang mencurigai kedekatan Prabowo dan Teddy.

Di titik itu saya mulai sadar bahwa politik Indonesia memang masih sangat dipenuhi obsesi terhadap maskulinitas. Seorang pemimpin harus tampak macho, tegas, militeristik, religius, nasionalis, dan tentu saja heteroseksual. Karena itu, tuduhan homoseksualitas memiliki daya ledak politik yang sangat besar di negeri ini. Jauh lebih besar dibanding korupsi, konflik kepentingan, atau kerusakan kebijakan publik.

Dan memang harus diakui, kedekatan Prabowo dan Teddy di mata publik terlihat tidak biasa. Teddy hanyalah seorang letkol, tetapi posisinya sangat sentral di lingkar kekuasaan. Bahkan banyak jenderal tampak segan kepadanya karena ia dianggap sebagai orang paling dekat dengan presiden. Publik juga melihat sendiri bagaimana relasi personal mereka tampak sangat akrab dalam berbagai kesempatan.

Maka ketika Amien Rais melempar tuduhan itu, masyarakat tinggal menyambungkan titik-titik yang memang sejak lama sudah mereka bicarakan diam-diam. Padahal belum tentu juga titik-titik itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan.

Tetapi persoalan yang menurut saya jauh lebih serius justru bukan berada pada elite yang dituduh. Elite akan tetap aman. Mereka punya uang, kekuasaan, media, pengacara, dan perlindungan politik. Yang miris nasibnya justru rakyat biasa.

Pasca tuduhan itu viral, yang dipersekusi bukan para pejabat tinggi negara, melainkan kaum gay dari kalangan menengah ke bawah yang tidak punya perlindungan apa pun. Mereka kembali menjadi sasaran ejekan, stigma, bahkan ancaman sosial. Mereka dipermalukan di ruang publik, sementara elite tetap nyaman di balik pagar kekuasaan.

Di sinilah saya melihat adanya paradoks dan sekaligus kepengecutan politik di Indonesia.

Kalau memang ada elite yang memiliki orientasi seksual berbeda dari norma mayoritas, mengapa mereka hanya menggunakan kekuasaan untuk melindungi dirinya sendiri? Mengapa tidak menggunakan pengaruh politiknya untuk mendorong perlindungan hukum bagi rakyat biasa yang selama ini dipersekusi?

Sebab realitasnya sangat timpang. Orang kecil yang terbuka soal orientasi seksualnya bisa kehilangan pekerjaan, dikucilkan keluarga, dihina masyarakat, bahkan mengalami kekerasan sosial. Tetapi elite yang memiliki uang dan kuasa akan tetap aman karena sistem melindungi mereka.

Akhirnya orientasi seksual hanya menjadi gosip politik dan alat saling menyerang antarelite, sementara rakyat kecil kembali menjadi korban paling bawah.

Mungkin karena itu demokrasi kita terasa semakin dangkal. Publik lebih sibuk membahas kemungkinan ranjang para elite dibanding membahas nasib rakyat yang mereka pimpin.

Seperti saat sekarang ini contohnya, ketika harga-harga kebutuhan pokok naik tinggi, orang-orang malah sibuk membahas tentang rumor “perjalanan romantis” Prabowo dan Seskab Teddy Indra Wijaya ke Paris.

Dan media sosial membuat semuanya semakin liar: gosip berubah menjadi kebenaran sosial, sementara fakta menjadi tidak terlalu penting lagi.