Kedaulatan Pangan atau Ketergantungan yang Dipelihara?

Indonesia itu ibarat surga di mata dunia. Tanahnya subur, lautnya luas, sumber daya alamnya melimpah, dan bonus demografi menjadi modal besar untuk masa depan. Kita adalah salah satu produsen terbesar berbagai komoditas dunia, mulai dari kelapa sawit, batu bara, nikel, hingga hasil perikanan.

Namun di tengah semua kekayaan itu, sebuah pertanyaan yang mengusik terus muncul. Mengapa masih banyak anak Indonesia yang mengalami masalah gizi?

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan statistik kesehatan. Ia menyentuh inti dari bagaimana sebuah negara mengelola kekayaan dan menentukan prioritas pembangunan. Sulit diterima akal sehat ketika negara yang mampu mengekspor jutaan ton hasil bumi setiap tahun masih menghadapi stunting, anemia pada remaja, dan berbagai bentuk malnutrisi pada anak-anaknya.

Jika kekayaan alam melimpah tetapi kualitas hidup masyarakat belum ikut meningkat, maka persoalannya bukan lagi soal ketersediaan sumber daya. Persoalannya ada pada sistem.

Selama bertahun-tahun, pembangunan sering diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Ketika produk domestik bruto meningkat, investasi masuk, dan ekspor naik, negara dianggap berhasil. Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan.

Kekayaan bisa bertambah tanpa benar-benar mengubah kehidupan masyarakat yang berada di lapisan bawah. Dalam kondisi seperti ini, yang tumbuh adalah angka-angka makro, sementara kebutuhan dasar sebagian warga tetap tidak terpenuhi.

Masalah gizi menjadi contoh nyata. Anak-anak tidak mengalami kekurangan gizi karena negara tidak memiliki makanan. Mereka mengalaminya karena akses terhadap pangan bergizi tidak merata. Banyak keluarga yang hidup di tengah daerah penghasil pangan justru kesulitan memperoleh makanan sehat dengan harga terjangkau. Petani menghasilkan beras tetapi belum tentu hidup sejahtera. Nelayan menangkap ikan tetapi tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks yang seharusnya menjadi perhatian serius.

Lebih jauh lagi, ketergantungan yang tercipta dalam sistem ekonomi sering kali membuat masyarakat kehilangan kedaulatannya. Ketika produksi pangan bergantung pada rantai distribusi yang panjang, ketika petani bergantung pada harga yang ditentukan pihak lain, dan ketika masyarakat semakin bergantung pada produk pangan olahan murah yang minim nilai gizi, maka yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan ketergantungan.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menjadi konsumen pasif dalam sistem yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.

Di sinilah relevansi Pancasila kembali penting untuk dibicarakan. Terlalu sering Pancasila hanya diposisikan sebagai simbol atau hafalan, padahal ia memuat prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana negara seharusnya dijalankan. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", mengandung pesan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia. Keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau tingginya ekspor, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga negara dapat hidup dengan sehat, bermartabat, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

Konsep ekonomi yang berlandaskan nilai kemanusiaan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan sekadar efek samping dari pertumbuhan. Dalam kerangka ini, pangan bukan hanya komoditas yang diperjualbelikan, melainkan hak dasar warga negara. Ketika seorang anak tidak memperoleh gizi yang cukup, yang gagal bukan hanya keluarganya, melainkan juga sistem yang seharusnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.

Karena itu, persoalan gizi tidak bisa diselesaikan hanya dengan program bantuan sesaat. Dibutuhkan perubahan yang lebih mendasar, mulai dari penguatan kedaulatan pangan, perlindungan petani dan nelayan, pemerataan akses terhadap makanan bergizi, hingga pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Negara perlu memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan benar-benar kembali untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

Kedaulatan pangan pada akhirnya bukan hanya soal produksi, melainkan juga soal martabat. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dengan layak. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang memastikan anak-anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya.

Selama belum dijawab dengan tindakan nyata, paradoks negeri kaya dengan anak-anak yang kekurangan gizi akan terus menjadi ironi yang sulit diterima oleh akal sehat maupun nurani.