Setiap kali melihat foto atau video destinasi wisata yang dipenuhi sampah, pertanyaan yang muncul selalu sama. Mengapa masih banyak orang membuang sampah sembarangan?
Padahal, hampir semua orang tahu bahwa tindakan tersebut salah. Kampanye kebersihan sudah dilakukan bertahun-tahun, papan larangan dipasang di berbagai tempat, bahkan pendidikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan telah diajarkan sejak sekolah dasar.
Masalahnya mungkin bukan lagi pada kurangnya pengetahuan. Persoalan yang lebih besar adalah lemahnya budaya kepatuhan terhadap aturan dan tidak konsistennya penegakan aturan itu sendiri.
Di sejumlah negara, membuang sampah sembarangan dapat dikenai sanksi berupa denda. Tujuan utamanya bukan sekadar menghukum, tetapi membangun efek jera dan menanamkan kesadaran bahwa ruang publik adalah milik bersama yang harus dijaga. Ketika aturan diterapkan secara konsisten, masyarakat perlahan menyesuaikan perilakunya karena memahami bahwa pelanggaran memiliki konsekuensi nyata.
Indonesia sebenarnya juga memiliki berbagai peraturan mengenai pengelolaan sampah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa pemerintah daerah bahkan telah mengatur sanksi administratif atau denda bagi pelanggar. Namun, tantangan utamanya sering kali terletak pada pelaksanaan. Tidak semua aturan ditegakkan secara konsisten, sehingga daya cegahnya menjadi lemah.
Di banyak kawasan wisata, misalnya, petugas sering menghadapi situasi yang tidak mudah. Menegur pengunjung memerlukan keberanian, keterampilan komunikasi, dan dukungan dari pengelola. Jika teguran tidak didukung oleh prosedur yang jelas atau sanksi yang dapat diterapkan, petugas mungkin ragu untuk bertindak. Akibatnya, pelanggaran yang dibiarkan terus berulang dan lama-kelamaan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Padahal, menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau pengelola wisata. Setiap pengunjung memiliki tanggung jawab yang sama terhadap ruang publik yang mereka nikmati. Sayangnya, masih ada anggapan bahwa setelah membayar tiket masuk, seluruh urusan kebersihan menjadi tugas pengelola. Cara berpikir seperti ini mengabaikan fakta bahwa kebersihan merupakan hasil kerja bersama antara pengelola dan pengunjung.
Selain penegakan aturan, budaya saling mengingatkan juga perlu diperkuat. Di banyak tempat, orang masih merasa sungkan menegur ketika melihat seseorang membuang sampah sembarangan. Kekhawatiran akan memicu konflik atau dianggap mencampuri urusan orang lain membuat banyak orang memilih diam. Padahal, teguran yang sopan dan dilakukan dengan cara yang baik dapat menjadi bagian dari kontrol sosial yang sehat.
Tentu, tidak semua situasi aman untuk ditegur secara langsung. Dalam kondisi tertentu, melaporkan kepada petugas adalah pilihan yang lebih tepat. Yang terpenting, masyarakat tidak bersikap acuh ketika melihat pelanggaran yang merugikan kepentingan bersama.
Pada akhirnya, membangun budaya bersih tidak cukup hanya dengan memasang spanduk bertuliskan "Buanglah Sampah pada Tempatnya". Budaya lahir dari kombinasi pendidikan, keteladanan, penegakan aturan yang konsisten, dan partisipasi masyarakat. Ketika seseorang melihat bahwa pelanggaran selalu ditindak dan perilaku baik dihargai, kepatuhan akan tumbuh secara perlahan.
Negara-negara yang dikenal bersih bukan menjadi seperti itu dalam semalam. Mereka membangun kebiasaan melalui aturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran warga bahwa ruang publik adalah tanggung jawab bersama. Indonesia pun memiliki peluang yang sama. Kekayaan alam dan destinasi wisatanya sudah luar biasa. Tantangan berikutnya adalah memastikan keindahan itu tetap terjaga melalui budaya disiplin dan penegakan aturan yang tidak tebang pilih.
Kebersihan bukan sekadar soal ada atau tidaknya tempat sampah. Kebersihan adalah cerminan bagaimana sebuah masyarakat menghargai ruang bersama dan seberapa serius negara menegakkan aturan yang telah dibuat.
Baca Juga
-
Meneladani Spirit Pemimpi di Negeri Orang dalam Buku Lost in the USA
-
Indonesia Tak Cukup Mencetak Insinyur, Kita Harus Membangun Industrinya
-
Ancaman Krisis Pangan 2027, tapi MBG Berisiko Membuang Jutaan Ton Makanan?
-
PPN Pembalut Bukan Aturan Baru, Lantas Mengapa Baru Ramai Dipersoalkan?
-
Tanpa Upah, Haruskah Kita Biarkan Relawan Berjuang dengan Uang Sendiri?
Artikel Terkait
-
Sampah Menggunung 2 Meter di Rusun Waduk Pluit, Pramono Target Bakal Beres 10 Hari
-
Menag Nasaruddin Umar Masuk Bursa Ketum PBNU, Gus Ipul Bicara soal Aturan Main
-
Delapan Jam Menyusuri Baduy Mengubah Cara Saya Melihat Sampah
-
Memilih Pembalut yang Lebih Ramah Lingkungan, Ini yang Perlu Diketahui Perempuan
-
Belajar dari Nuanu: Bagaimana Kawasan Wisata Kurangi Sampah Sebelum Menumpuk di TPA?
Kolom
-
Sering Dianggap Remeh, Segini Mahalnya Biaya Menjadi Perempuan Setiap Bulan
-
Beras Bebas Pajak, Pembalut Kena PPN: Potret Hukum Kita Buta Gender
-
Kerja Keras Saja Tidak Cukup! Alasan Mengapa Keluar dari Kemiskinan Bukan Sekadar Soal Usaha
-
Awas Kena PHP Perusahaan! Ini Bahaya Terselubung Tren Ghost Job bagi Pencari Kerja
-
Jebakan Konsumerisme Digital: Di Balik Perilaku Cemas dan Lapar Mata Gen Z
Terkini
-
5 Film Baru Sambut Akhir Pekan Ini, Ada Laut Bercerita hingga The Intern
-
Jay Idzes Cedera Parah, Terancam Absen di Ajang FIFA Matchday November?
-
Mengenal Luka yang Tak Terlihat & Harapan untuk Pulih dalam Novel Rekindled
-
Thriller hingga Romcom, 5 Rekomendasi Drama yang Dibintangi Kim Young Kwang
-
Malaikat Maut Juga Bisa Galau? Sisi Lain Kematian di Novel Setelah Melompat Aku Ingin Hidup