Proyek MBG Ditilep Kroni, Sebuah Pelajaran Berharga Mengenai Logika Culas

Sebagai orang awam yang sehari-hari masih berkutat dengan buku, bangku kelas, dan dinamika di lingkungan pendidikan, obrolan soal Makan Bergizi Gratis (MBG) ini awalnya terasa sangat dekat. Kami yang biasa melihat bagaimana atmosfer belajar berjalan tahu persis kalau perut yang keroncongan adalah musuh utama fokus.

Makanya, ketika pemerintah mengumumkan proyek berskala masif ini, ada rasa optimis yang sederhana. Bayangan kami langsung tertuju pada kantin-kantin sekitar, warung nasi rumahan, atau pelaku katering lokal yang biasanya diisi oleh ibu-ibu sekitar yang tulus memasak. Logikanya, program ini akan menjadi simbiosis bersama: nutrisi anak-anak terpenuhi, dan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan pendidikan ikut bergerak.

Namun, idealisme sederhana khas lingkungan pendidikan itu mendadak terusik setelah membaca berita penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini. Alih-alih melihat anggaran triliunan rupiah itu mengalir jujur ke dapur-dapur UMKM lokal, jalurnya kini tersandung oleh tudingan miring.

Berdasarkan informasi hukum yang beredar, muncul dugaan kuat bahwa aliran dana tersebut justru berbelok ke tempat yang terasa asing bagi urusan masak-memasak, yaitu ke berbagai yayasan "binaan" yang disinyalir milik kroninya. Sebagai orang yang diajari untuk berpikir lurus di lingkungan pendidikan, dahi saya otomatis berkerut.

Meski proses hukum masih berjalan dan statusnya baru sebatas dugaan korupsi MBG, benang kusut ini tetap memicu pertanyaan besar seperti, ini mau membagikan nasi kotak segar setiap hari atau mau mendirikan lembaga formal, kok distribusinya diisukan harus dimonopoli lewat gurita yayasan?

Jika dianalisis menggunakan logika dasar, pola pemanfaatan yayasan binaan yang kini tengah diselidiki tersebut sebenarnya mengarah pada sebuah praktik rekayasa jalur yang sangat culas, apabila nantinya terbukti di pengadilan. Di atas kertas, kata "yayasan" selalu membawa citra luhur, pengabdian, dan gerakan nonprofit.

Namun dalam pusaran kasus Dadan Cs ini, yayasan-yayasan tersebut diduga kuat sengaja dipasang sebagai perantara untuk memonopoli aliran dana raksasa tersebut. Alurnya disinyalir sengaja dibuat melingkar: dana dari pusat mampir dulu ke rekening yayasan tertentu, baru kemudian dioper ke pihak ketiga dengan harga yang sudah dipotong sana-sini. Jika indikasi ini benar, ini bukan lagi sekadar urusan logistik, melainkan cara sistematis untuk menyingkirkan pelaku UMKM lokal yang tidak punya kedekatan kekuasaan.

Dampak dari "sistem potong kompas" yang diduga melibatkan kedok yayasan ini paling nyata bisa kita bayangkan dari kalkulasi isi piring. Jika anggaran awal per porsi dari pusat didesain ideal untuk menu empat sehat lima sempurna, ceritanya akan berubah total kalau potongan administrasi yayasan, margin keuntungan pengurus, hingga jatah preman para kroni yang dituduhkan itu benar-benar terjadi.

Nilai riil yang tersisa untuk belanja bahan pokok di pasar bisa jadi menyusut drastis. Akhirnya, dikhawatirkan yang sampai ke meja-meja belajar justru menu yang memprihatinkan. Sementara itu, komunitas akar rumput yang punya kemampuan memasak dengan tulus malah terdepak dari sistem hanya karena tidak masuk dalam lingkaran "binaan" yang sedang disorot tersebut.

Tentu saja kita wajib menghormati asas praduga tak bersalah, karena bagaimanapun juga kasus ini masih berstatus sebagai dugaan korupsi. Namun, rasanya tetap memuakkan melihat bagaimana sebuah narasi mulia untuk memperbaiki kualitas gizi generasi penerus bangsa harus dinodai oleh isu panggung bancakan yang rapi.

Jika dugaan praktik egois ini nantinya terbukti sah secara hukum, hal ini mempertontonkan sebuah preseden buruk, di mana isi brankas para kroni dianggap jauh lebih penting daripada pemenuhan protein anak-anak yang sedang berjuang menuntut ilmu.

Kasus viral penangkapan jajaran BGN ini memang menjadi tamparan keras, sekaligus konfirmasi bahwa sistem pengawasan kita masih memiliki celah yang sangat lebar dalam mengawal proyek baru. Namun bagi kita yang berada di dunia pendidikan, kita tahu bahwa menyelesaikan masalah tidak cukup dengan hanya memproses hukum orang-orang yang terlibat. Selama regulasi distribusinya masih memberi ruang bagi yayasan-yayasan tertentu untuk memonopoli proyek, maka celah penyalahgunaan semacam ini akan selalu mengintai secara bergantian.

Mari kita renungkan bersama dari sudut ruang kelas kita, sembari mengawal proses hukum yang sedang bergulir. Jika untuk urusan sepiring nasi bagi pemenuhan gizi generasi masa depan saja sudah muncul indikasi diakali dengan hitung-hitungan yang begitu tamak, lantas ketulusan macam apa lagi yang bisa kita harapkan dari para pembuat kebijakan?

Jangan sampai megaproyek ini berakhir menjadi lelucon satir dalam sejarah pendidikan kita, di mana yang gizinya terpenuhi secara gratis justru adalah rekening pihak-pihak yang tidak berhak, sementara anak-anak di kelas tetap menatap piring yang isinya kian hari kian menyusut.