Disebut "Jamet" hingga Difatwa Haram, Mengapa Sound Horeg Tetap Digemari?

Perayaan 17 Agustus sudah lama berakhir. Jalan-jalan yang beberapa waktu lalu dipenuhi karnaval kini kembali lengang. Namun satu hal tampaknya belum selesai: perdebatan tentang sound horeg.

Di media sosial, kontroversi ini justru semakin panas. Ada yang menganggapnya sebagai hiburan rakyat yang menggerakkan ekonomi warga. Ada pula yang menilai sound horeg lebih mirip "diskotek berjalan" karena kerap diiringi dentuman suara ekstrem, penari berpakaian minim, hingga dugaan konsumsi minuman keras di sejumlah acara.

Saya sendiri tidak tinggal di Jawa Timur yang sering disebut sebagai rumah bagi budaya sound horeg. Namun saat menyaksikan versi yang lebih kecil mengiringi karnaval di Purworejo, saya mulai memahami mengapa fenomena ini memunculkan perdebatan yang begitu panjang.

Volume yang digunakan saat itu sudah cukup membuat telinga tidak nyaman. Karena itu, saya sering bertanya-tanya bagaimana rasanya berada di tengah sound horeg yang viral di media sosial, dengan tumpukan pengeras suara setinggi rumah dan dentuman bass yang disebut-sebut mampu membuat dinding bergetar.

Tak mengherankan jika perdebatan tentang sound horeg terus berlanjut. Di satu sisi, ia dianggap sebagai hiburan rakyat sekaligus sumber penghasilan bagi banyak pelaku usaha. Di sisi lain, tidak sedikit warga yang mengeluhkan kebisingan, gangguan kesehatan, hingga kerusakan bangunan akibat getaran suara yang ditimbulkan.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa intensitas suara sound horeg dapat melampaui batas aman pendengaran manusia. Keluhan seperti telinga berdenging, sulit tidur, hingga ketidaknyamanan bagi warga sekitar menjadi alasan mengapa fenomena ini menuai banyak penolakan. Bahkan, terdapat laporan mengenai keretakan dinding dan pecahnya kaca rumah yang dikaitkan dengan getaran suara berintensitas tinggi.

Kontroversi semakin memanas setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan sound horeg yang dinilai menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Perdebatan kemudian melebar, tidak hanya menyangkut kebisingan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, agama, hingga budaya.

Menariknya, perdebatan ini tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di media sosial. Sebagian warganet melabeli sound horeg dengan istilah seperti "jamet", "gateli", atau identik dengan kelompok masyarakat tertentu. Sebaliknya, para pendukungnya menilai kritik tersebut sebagai bentuk sikap meremehkan budaya rakyat. Polarisasi semacam ini justru membuat diskusi sering bergeser dari persoalan utama, yakni dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar.

Meski menuai kritik dan bahkan telah menjadi objek fatwa keagamaan, popularitas sound horeg tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda surut. Di berbagai daerah, pertunjukan semacam ini masih mampu menarik kerumunan dalam jumlah besar. Pertanyaannya, mengapa?

Salah satu jawabannya terletak pada sifatnya sebagai hiburan rakyat yang mudah diakses. Berbeda dengan konser musik atau hiburan modern yang membutuhkan tiket dan biaya cukup besar, sound horeg hadir di ruang terbuka dan dapat dinikmati banyak orang sekaligus. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan, kehadirannya menjadi bagian dari perayaan, pesta rakyat, dan sarana berkumpul bersama warga lainnya.

Selain itu, dentuman bass yang kuat, tata cahaya yang meriah, arak-arakan kendaraan, dan keramaian massa menciptakan suasana yang memicu euforia bersama. Dalam kajian sosiologi, pengalaman semacam ini dikenal sebagai collective effervescence, yakni perasaan bersemangat yang muncul ketika banyak orang berkumpul dan merasakan emosi yang sama dalam sebuah peristiwa publik. Karena itu, daya tarik sound horeg tidak hanya terletak pada musiknya, tetapi juga pada pengalaman sosial yang menyertainya.

Ada pula faktor ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Industri ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik sound system, kru teknis, sopir, pedagang kaki lima, hingga pelaku UMKM yang memperoleh keuntungan ketika sebuah acara digelar. Perputaran uang yang tercipta membuat banyak pihak berkepentingan mempertahankan keberadaannya.

Namun, besarnya manfaat ekonomi tidak otomatis menghapus dampak sosial yang muncul. Sebab ruang publik tidak hanya dimiliki oleh mereka yang menikmati hiburan tersebut. Ada warga yang ingin beristirahat, anak-anak yang sedang belajar, orang sakit yang membutuhkan ketenangan, serta masyarakat lain yang tidak memilih untuk menjadi bagian dari acara tersebut.

Di sinilah letak persoalan yang sebenarnya. Setiap orang berhak menikmati hiburan, tetapi hak itu tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk hidup nyaman dan aman. Ketika sebuah hiburan mulai menimbulkan gangguan yang dirasakan banyak orang, maka yang perlu dibicarakan bukan lagi soal selera, melainkan soal batas.

Karena itu, perdebatan tentang sound horeg seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah fenomena ini layak dipertahankan atau dihapuskan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana hiburan rakyat dapat tetap hidup tanpa mengorbankan ketenangan masyarakat di sekitarnya.

Sebab hiburan yang baik tidak hanya menghadirkan kegembiraan bagi mereka yang ikut merayakannya, tetapi juga tetap menghormati hak orang lain yang memilih untuk tidak ikut mendengarkannya.