Ironis! Guru Dipaksa Jadi "Pencicip Racun" Akibat Amputasi Logika Program MBG

Ketika sebuah kebijakan publik bernilai ratusan triliun rupiah mulai memakan korban puluhan ribu anak di lapangan, kita tidak lagi sedang membicarakan hambatan teknis yang wajar. Kita sedang menyaksikan keretakan sistemik yang fatal.

Laporan akumulatif dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat angka korban keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) menembus puluhan ribu siswa di berbagai provinsi, seharusnya menjadi pemukul gong darurat bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat. Ketika ruang perawatan dan fasilitas kesehatan terus dipenuhi pelajar yang mengalami masalah pencernaan usai menyantap hidangan sekolah, negara tidak boleh berlindung di balik retorika "evaluasi berkala" yang tak kunjung membuahkan perbaikan konkret.

Ketegasan sikap yang didorong oleh JPPI—yakni moratorium atau penghentian sementara operasional program secara nasional—bukanlah tindakan yang berlebihan. Langkah ini merupakan konsekuensi logis saat jaminan keselamatan pangan anak-anak gagal dipenuhi oleh sistem pengawasan yang ada.

Salah satu masalah paling krusial dalam karut-marut tata kelola program ini adalah minimnya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak penyedia layanan pangan. Ketika insiden keracunan massal terjadi, sanksi yang dijatuhkan kerap kali sebatas pemanggilan administratif, teguran tertulis, atau penghentian kontrak sementara.

Absennya mekanisme akuntabilitas hukum yang menyeret pengelola dapur atau penyedia bahan ke ranah pertanggungjawaban pidana menciptakan iklim impunitas. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang memberikan efek jera, standar higienitas dan kelayakan pangan akan terus diabaikan demi efisiensi biaya produksi.

Dampak paling ironis dari rapuhnya kontrol kualitas ini berimbas langsung pada tenaga pendidik di sekolah. Praktik di lapangan yang mendesak para guru menjadi tim pencicip guna memastikan makanan layak konsumsi sebelum dibagikan ke siswa merupakan bentuk pergeseran tanggung jawab yang keliru.

Tugas utama guru adalah mendidik dan mengajar. Membebankan pengujian risiko racun atau kebusukan makanan kepada tenaga pendidik yang tidak berbekal sertifikasi laboratorium adalah bukti betapa amatirnya pengawasan kualitas pangan di tingkat tapak.

Dampak dari kelalaian ini tidak berhenti pada gejala fisik seperti mual dan muntah semata. Ada rasa aman yang kian terkikis di dalam ekosistem sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang paling steril dan aman bagi tumbuh kembang anak, kini perlahan berubah menjadi tempat yang memicu kecemasan.

Para orang tua kini dihinggapi ketakutan setiap pagi saat melepas anak-anak mereka menuntut ilmu. Ketika rasa saling percaya antara wali murid dan penyelenggara pendidikan terkikis oleh ketakutan akan ancaman makanan beracun, maka substansi dari edukasi itu sendiri telah cedera. Kebijakan yang diniatkan untuk menyehatkan justru melahirkan trauma kolektif yang mahal harganya.

Ketimpangan distribusi operasional yang terpusat di wilayah perkotaan padat penduduk juga membuktikan bahwa kejar-kejaran target ekspansi kuantitatif telah mengorbankan kualitas pengawasan. Jika di daerah dengan akses logistik relatif mudah saja angka kecelakaan pangan terus membengkak, bagaimana mungkin keamanan makanan bisa dijamin ketika dipaksakan menjangkau area terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)?

Pemerintah harus bersikap jujur dan melepaskan ego politik. Evaluasi yang hanya berhenti pada lembaran kertas kerja tanpa merombak total rantai pasok, kualifikasi vendor dapur, hingga penguatan kelembagaan pengawas pangan independen hanyalah upaya menunda bencana yang lebih besar.

Pemerintah tidak bisa lagi memonopoli pengawasan secara top-down yang terbukti gagap di lapangan. Sudah saatnya sistem pengelolaan MBG dibuka secara transparan dengan melibatkan pengawas independen dari Dinas Kesehatan lokal, BPOM daerah, serta Komite Sekolah yang mewakili orang tua.

Dapur penyedia makanan wajib membuka pintu audit berkala yang dapat diakses publik, mulai dari Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga asal-usul bahan baku. Jika transparansi dasar ini tidak mampu disediakan oleh penyedia jasa, maka mereka tidak layak diberi amanah mengelola dana publik—apalagi mengurus isi piring anak-anak kita.

Untuk mengurai benang kusut kebijakan ini, pemerintah wajib segera mengambil langkah korektif yang menyeluruh. Langkah ini harus dimulai dari pelaksanaan moratorium operasional secara nasional demi memberikan ruang bagi audit independen terhadap seluruh rantai pasok dan kelayakan fasilitas dapur penyedia. Audit ini tidak boleh berhenti pada formalitas belaka, melainkan harus bermuara pada penegakan hukum yang tegas. Vendor atau penyedia pangan yang terbukti lalai hingga membahayakan keselamatan jiwa siswa harus diproses secara pidana, guna menghentikan iklim impunitas yang selama ini membayangi keselamatan anak-anak.

Di samping perbaikan teknis dan hukum, keselamatan profesi pendidik juga harus menjadi prioritas. Pemerintah wajib menghentikan segala bentuk instruksi informal yang memaksa guru bertindak sebagai tim penguji atau pencicip makanan di lapangan—sebuah praktik yang jelas mengangkangi fungsi utama mereka sebagai pendidik. Lebih dari itu, penataan anggaran secara mendasar harus dilakukan agar pembiayaan program berskala raksasa ini tidak menggerus kepastian alokasi wajib (mandatory spending) pendidikan nasional yang sangat dibutuhkan untuk pembenahan sarana dan prasarana sekolah di seluruh pelosok negeri.

Menjamin kecukupan gizi anak-anak bangsa adalah cita-cita mulia yang patut didukung. Namun, niat baik tidak pernah boleh menjadi pembenaran atas pengabaian keselamatan. Selama pemerintah masih memosisikan puluhan ribu anak sebagai sekadar deretan angka statistik evaluasi, selama itu pula kebijakan ini gagal mencapai tujuannya. Hentikan sementara, benahi sistem secara mendasar, atau batalkan sama sekali jika keselamatan anak-anak terus dikorbankan demi ambisi program.