Pakai AI untuk Lambang Negara, BRIN Terjebak Kesalahan Fatal yang Tak Termaafkan?

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni semestinya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa, menghormati simbol negara, dan merefleksikan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Indonesia. Namun, pada tahun 2026, perhatian publik justru tersedot pada sebuah kontroversi yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Lembaga yang selama ini dikenal sebagai rumah besar para peneliti dan ilmuwan tersebut menuai kritik setelah mengunggah konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang menampilkan gambar Garuda Pancasila diduga hasil buatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dengan sejumlah kesalahan mendasar pada detail lambang negara.

Kritik masyarakat bermunculan setelah warganet menemukan ketidaksesuaian pada jumlah helai bulu Garuda yang ditampilkan dalam desain tersebut. Padahal, jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila bukan sekadar ornamen artistik, melainkan simbol yang sarat makna historis.

Setiap sayap harus memiliki 17 helai bulu, ekor 8 helai bulu, pangkal ekor 19 helai bulu, dan leher 45 helai bulu yang melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Dalam desain yang diunggah BRIN, beberapa jumlah bulu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan resmi sehingga memicu kritik luas dari masyarakat.

Ironisnya, kesalahan ini terjadi pada institusi yang namanya sendiri mengandung kata "riset". Publik tentu berharap lebih dari sebuah lembaga negara yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Jika sebuah lembaga riset dapat luput memverifikasi detail dasar pada lambang negara, publik berhak mempertanyakan standar ketelitian yang diterapkan dalam proses produksi kontennya.

Pentingnya Verifikasi Manusia di Era Digital

Kritik masyarakat sebenarnya bukan semata-mata karena desain itu diduga dibuat menggunakan AI. Teknologi AI pada dasarnya hanyalah alat bantu yang sah digunakan dalam era digital saat ini. Persoalannya terletak pada absennya proses verifikasi manusia sebelum konten dipublikasikan.

Teknologi secanggih apa pun tetap memerlukan pengawasan dan pengecekan. AI bisa membantu mempercepat pekerjaan, tetapi tidak boleh menggantikan nalar, ketelitian, dan tanggung jawab manusia.

Oleh karena itu, komentar akun X @wildancubarsi yang menyebut bahwa desain tersebut diduga sangat mirip dengan hasil dari platform Magnific menjadi sorotan tersendiri. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, publik menangkap kesan bahwa proses kreatif yang dilakukan tidak disertai pemeriksaan memadai terhadap akurasi simbol negara yang digunakan. Dalam konteks lambang negara, kesalahan sekecil apa pun tidak dapat dianggap remeh.

Sikap Terbuka BRIN dan Nilai Kedewasaan Institusi

Di sisi lain, perlu diakui bahwa BRIN menunjukkan sikap yang patut diapresiasi setelah kontroversi tersebut mencuat. Alih-alih menghindar atau mencari pembenaran, BRIN memilih mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat.

Melalui akun resmi X @brin_indonesia pada Senin, 1 Juni 2026, BRIN menyatakan:

"BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan serta penyebaran konten di masa mendatang. Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki. Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kontrol dari seluruh lapisan masyarakat kepada BRIN."

Sikap seperti ini layak dihargai. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Banyak institusi justru kehilangan kepercayaan publik karena enggan mengakui kekeliruan. BRIN memilih jalan yang lebih terhormat. Lembaga ini mengakui kesalahan, memperbaiki konten, dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi.

Dalam perspektif Islam, sikap meminta maaf dan mengakui kesalahan merupakan akhlak yang mulia. Allah Swt. berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu." (QS. Ali Imran: 133).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin bahwa Allah mengampunimu?" (QS. An-Nur: 22).

Selaras dengan hal tersebut, Rasulullah saw. juga bersabda, "Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat." (HR. Tirmidzi).

Pesan moral dari ayat dan hadis tersebut sangat jelas bahwa tidak ada manusia maupun institusi yang luput dari kesalahan. Yang membedakan adalah bagaimana mereka menyikapi kesalahan itu.

Evaluasi dan Langkah ke Depan

Meskipun demikian, permintaan maaf tidak boleh menjadi akhir dari persoalan. Yang lebih penting adalah memastikan kesalahan serupa tidak terulang kembali. BRIN perlu membangun sistem verifikasi berlapis untuk setiap konten publik yang berkaitan dengan simbol negara, sejarah bangsa, maupun isu strategis lainnya. Setiap desain seharusnya melalui proses pengecekan fakta, validasi visual, dan telaah substansi sebelum dipublikasikan.

Pelajaran paling berharga dari peristiwa ini sesungguhnya sederhana: lembaga riset harus memberi teladan dalam budaya verifikasi. Sebelum menyampaikan informasi kepada publik, terlebih yang berkaitan dengan simbol negara, riset dan pengecekan harus dilakukan lebih dahulu. Jangan sampai masyarakat melihat paradoks ketika institusi yang mengajarkan pentingnya penelitian justru tergelincir karena kurang melakukan penelitian pada kontennya sendiri.

Kontroversi Garuda Pancasila ini semoga menjadi pengingat bagi seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta, bahwa kecepatan tidak boleh mengalahkan ketelitian. Di era AI, manusia tetap memegang peran paling penting sebagai penjaga akurasi dan kebenaran. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, sedangkan tanggung jawab tetap berada di tangan manusia.

Kesalahan memang dapat terjadi. Namun, kesediaan mengakui, memperbaiki, dan belajar dari kesalahan adalah modal penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Untuk itu, apresiasi layak diberikan kepada BRIN atas iktikad baiknya meminta maaf secara terbuka. Kini publik menunggu langkah berikutnya, menjadikan peristiwa ini sebagai momentum perbaikan agar lembaga riset terbesar di Indonesia benar-benar menjadi teladan dalam ketelitian, akurasi, dan integritas.