Anggaran Perpusnas Dipangkas Separuh, Perut Dikenyangkan Otak Dibiarkan

Di tengah riuk-pikuk janji pembangunan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas, sebuah kabar pahit justru datang dari ruang rapat parlemen. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) harus menelan pil pahit setelah anggarannya dipangkas hampir separuh untuk tahun 2026.

Dari angka yang sebelumnya mencapai Rp721 miliar, kini Perpusnas hanya mengantongi Rp377,9 miliar. Sebuah penurunan drastis yang tak hanya memangkas angka-angka di atas kertas, tetapi juga mematikan akses ribuan masyarakat daerah terhadap bahan bacaan yang berkualitas.

Hal ini terungkap secara terbuka dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Kepala Perpusnas, Aminudin Aziz, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat memaparkan dampak nyata dari pemotongan anggaran yang teramat mencekik tersebut. Program-program penguatan literasi yang selama ini disambut hangat oleh masyarakat di pelosok daerah kini terpaksa digulung lebih awal.

"Betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu," ujar Aminudin Aziz secara blak-blakan di hadapan para wakil rakyat.

Sobat Yoursay, mari kita coba cermati betapa besarnya dampak domino dari kebijakan efisiensi yang salah sasaran ini. Selama periode 2024–2025, Perpusnas telah menggejot inisiatif pembagian bantuan 1.000 buku untuk setiap desa, taman bacaan masyarakat (TBM), lapas, hingga puskesmas di berbagai daerah. Program yang terbukti mendapatkan respons sangat positif dari masyarakat ini kini resmi berhenti berlayar.

"Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan, karena tidak ada uangnya," lanjut Aminudin dengan nada pasrah.

Tak berhenti di situ, imbas dari ketiadaan dana ini juga merembet pada bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pembangunan gedung perpustakaan baru, renovasi fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hingga penyediaan perlengkapan meubelair di berbagai kawasan daerah prioritas terpaksa ditiadakan.

Sobat Yoursay, fenomena ini tentu menghadirkan ironi yang sangat mendalam. Kita sering kali mendengar para pejabat berkotbah soal pentingnya meningkatkan daya kritis dan minat baca anak bangsa agar mampu bersaing di kancah global. Namun, bagaimana mungkin kita menuntut masyarakat di pelosok untuk gemar membaca jika jembatan menuju akses buku itu sendiri justru dihancurkan oleh regulasi anggaran?

Memangkas anggaran literasi hingga separuh adalah langkah mundur yang nyata bagi pembangunan kualitas SDM Indonesia. Daerah-daerah pelosok yang selama ini mengandalkan pasokan bantuan buku dari pusat kini harus gigit jari, sementara taman bacaan masyarakat yang dirawat dengan mandi keringat oleh para relawan lokal terancam kehabisan pasokan bahan bacaan baru.

Di saat Perpusnas dipaksa gigit jari karena alasan "tidak ada uangnya", alokasi dana fantastis bernilai ratusan triliun justru mengalir deras tanpa hambatan untuk program-program megah sebelah, sebut saja Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Sangat ironis ketika anggaran untuk mengenyangkan perut dan bagi-bagi proyek skala besar bisa dicairkan begitu mulus, tetapi anggaran untuk memberi makan otak dan mencerdaskan pikiran anak bangsa justru dipangkas habis tanpa belas kasihan. Ketimpangan ini membuat publik wajar berspekulasi, apakah negara memang sengaja membiarkan masyarakatnya tetap awam dan lapar literasi, agar generasi masa depan lebih mudah dininabobokkan serta tidak kritis mengusik lingkaran kekuasaan?

Sobat Yoursay, membiarkan anak-anak kita kenyang secara fisik tetapi "gizi buruk" secara intelektual adalah sebuah kesengajaan politik yang berbahaya. Ketika ruang-ruang baca di daerah terpencil dibiarkan mati pelan-pelan karena ketiadaan buku, kita sebenarnya sedang memadamkan lampu penerang masa depan generasi muda di pelosok negeri. Rasanya mustahil mencetak daya saing bangsa jika urusan paling mendasar seperti menyediakan bahan bacaan saja dianggap sebagai beban anggaran yang boleh dikorbankan kapan saja.

Kita tentu tidak ingin melihat Indonesia di masa depan diisi oleh generasi yang kenyang dan patuh, tetapi tumpul logika dan gampang dibodohi. Pembangunan fisik dan bagi-bagi piring nasi tak akan ada artinya jika otak rakyatnya dibiarkan kerontang tanpa ilmu pengetahuan.