Ketika Semua Orang Dipaksa Jualan: Membaca Fenomena Ledakan UMKM

Setiap kali ekonomi sedang lesu, media sosial selalu dipenuhi kisah yang serupa. Seorang mantan karyawan membuka usaha rice bowl, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menjual dimsum beku dari rumah, lulusan perguruan tinggi mencoba berjualan dessert, kopi literan, atau makanan siap saji melalui aplikasi daring. Hampir selalu, cerita-cerita itu dibungkus dengan narasi yang sama. Semangat pantang menyerah, jiwa wirausaha, dan kebangkitan UMKM.

Kisah seperti ini memang inspiratif pada tingkat individu. Orang yang kehilangan pekerjaan lalu bangkit mencari nafkah tentu layak dihormati. Namun, ada satu hal yang perlu dibedakan. Ketangguhan individu tidak selalu berarti negara sedang baik-baik saja.

Justru sebaliknya, jika semakin banyak orang terpaksa berjualan makanan rumahan hanya karena pekerjaan formal semakin sulit diperoleh atau penghasilannya tidak lagi cukup untuk hidup layak, maka fenomena tersebut lebih tepat dibaca sebagai gejala masalah ekonomi daripada keberhasilan pembangunan.

Sayangnya, kita sering keliru membaca diagnosis.

Ledakan UMKM kerap dijadikan indikator bahwa masyarakat semakin kreatif dan kewirausahaan berkembang pesat. Padahal, sebagian besar pelaku usaha mikro tidak memulai bisnis karena melihat peluang pasar yang besar. Mereka memulai karena tidak memiliki pilihan lain.

Ada perbedaan besar antara entrepreneurship karena kesempatan (opportunity entrepreneurship) dan entrepreneurship karena keterpaksaan (necessity entrepreneurship). Yang pertama lahir karena seseorang melihat peluang bisnis yang menjanjikan, memiliki modal, perencanaan, serta strategi pertumbuhan. Yang kedua muncul karena pendapatan hilang, pekerjaan tidak tersedia, atau upah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Indonesia tampaknya masih didominasi oleh kategori kedua.

Lihat saja produk yang bermunculan. Menu yang dijual hampir seragam: ayam geprek, rice bowl, seblak, frozen food, dessert box, kopi susu, hingga camilan kekinian. Persaingan menjadi sangat ketat karena semua orang masuk ke pasar yang sama dengan modal yang relatif kecil. Akibatnya, keuntungan semakin tipis, perang harga tidak terhindarkan, dan banyak usaha tutup bahkan sebelum berusia satu tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada semangat masyarakat, melainkan pada terbatasnya pilihan pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan layak.

Ironisnya, kondisi tersebut justru sering diglorifikasi. Setiap ada gelombang PHK, yang muncul adalah ajakan untuk "mulai bisnis sendiri". Seolah-olah solusi atas kegagalan pasar kerja adalah mengubah semua orang menjadi pedagang.

Padahal, tidak semua orang harus menjadi pengusaha.

Sebuah negara yang sehat membutuhkan keseimbangan. Ada pekerja, ada profesional, ada peneliti, ada guru, ada tenaga kesehatan, ada insinyur, dan tentu ada pengusaha. Jika jutaan orang serentak dipaksa masuk ke sektor usaha mikro karena lapangan kerja formal menyusut, itu bukan pertanda ekonomi sedang berkembang. Itu adalah sinyal bahwa sistem penciptaan kerja sedang mengalami tekanan.

Lebih mengkhawatirkan lagi ketika ledakan UMKM dijadikan alasan bagi pemerintah untuk merasa berhasil. Memang benar UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi. Namun angka yang besar tidak otomatis berarti kondisi masyarakat membaik.

Justru perlu ditanya: mengapa begitu banyak orang memilih menjadi pedagang kecil? Apakah karena mereka melihat peluang besar, atau karena tidak ada pilihan lain?

Jika jawabannya adalah keterpaksaan, maka pertumbuhan UMKM bukanlah prestasi yang patut dirayakan tanpa evaluasi. Ia adalah alarm.

Bukan berarti UMKM tidak penting. Sebaliknya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan harus didukung melalui akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, serta kemudahan berusaha. Namun, dukungan terhadap UMKM tidak boleh dijadikan pengganti kewajiban negara menciptakan pekerjaan formal yang produktif, memperkuat industri, dan memastikan upah yang layak.

Negara tidak boleh membangun narasi bahwa setiap korban PHK cukup membuka usaha makanan rumahan. Sebab tidak semua orang memiliki bakat berdagang, modal yang cukup, atau pasar yang mampu menyerap produk mereka. Ketika terlalu banyak pelaku usaha menjual barang yang sama kepada daya beli masyarakat yang justru melemah, yang terjadi hanyalah perpindahan pendapatan dari satu pedagang kecil ke pedagang kecil lainnya.

Keberhasilan ekonomi seharusnya tidak diukur dari banyaknya orang yang bertahan hidup dengan berjualan, melainkan dari sedikitnya orang yang terpaksa berjualan karena kehilangan pilihan. UMKM yang lahir dari inovasi adalah kekuatan ekonomi. Namun UMKM yang tumbuh karena jutaan orang didorong oleh keputusasaan ekonomi adalah diagnosis bahwa ada persoalan struktural yang belum berhasil diselesaikan.

Karena itu, sudah saatnya kita berhenti mengglorifikasi setiap ledakan usaha mikro sebagai bukti keberhasilan ekonomi. Di balik gerobak, etalase kecil, dan dapur rumahan yang kini bermunculan, mungkin tersimpan cerita yang sama. Seseorang bukan sedang mengejar mimpi menjadi pengusaha, melainkan sedang berjuang agar keluarganya tetap bisa makan esok hari.

Dan bila cerita seperti itu terjadi secara masif, yang perlu diperbaiki bukan mental masyarakatnya, melainkan sistem ekonomi yang membuat keterpaksaan terasa seperti pilihan.