Ketika Rasio Utang jadi Alat Pembenaran: Membaca Utang Negara secara Utuh

Dalam setiap perdebatan mengenai utang negara, selalu ada argumen yang terdengar meyakinkan di permukaan. Jepang rasio utangnya lebih dari 200 persen terhadap PDB. Singapura juga jauh di atas Indonesia. Jadi Indonesia masih aman.

Jika negara-negara maju memiliki rasio utang yang lebih tinggi, mengapa Indonesia harus khawatir?

Masalahnya, angka rasio utang tidak bisa dibaca secara terpisah dari struktur ekonomi dan neraca keuangan sebuah negara. Membandingkan Indonesia dengan Jepang atau Singapura hanya berdasarkan persentase utang terhadap PDB ibarat membandingkan kondisi keuangan seorang pengusaha kaya dengan seseorang yang hidup dari pinjaman konsumtif. Angkanya mungkin sama, tetapi konteksnya sangat berbeda.

Jepang adalah contoh paling jelas. Secara statistik, rasio utang pemerintah Jepang memang termasuk yang tertinggi di dunia. Namun sebagian besar utang tersebut berdenominasi yen dan dimiliki oleh institusi domestik, mulai dari bank, dana pensiun, hingga investor Jepang sendiri.

Lebih penting lagi, Jepang selama puluhan tahun merupakan salah satu kreditur terbesar dunia. Negara itu memiliki aset luar negeri yang sangat besar melalui investasi, kepemilikan surat utang asing, dan berbagai instrumen keuangan internasional. Dalam banyak analisis ekonomi, posisi Jepang sering disebut sebagai net creditor nation, yakni negara yang nilai aset luar negerinya lebih besar daripada kewajibannya.

Artinya, ketika melihat utang Jepang, kita juga harus melihat sisi asetnya. Neraca keuangan Jepang tidak hanya berisi kewajiban, tetapi juga kepemilikan aset yang sangat besar di berbagai negara.

Singapura bahkan lebih unik.

Negara kecil yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam itu membangun kekuatannya melalui sektor keuangan, perdagangan, dan investasi global. Pemerintah Singapura menerbitkan surat utang bukan karena kekurangan uang untuk membiayai anggaran negara, melainkan sebagai bagian dari pengelolaan pasar keuangan dan investasi.

Pada saat yang sama, Singapura memiliki cadangan devisa besar serta aset investasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga seperti GIC dan Temasek Holdings. Nilai aset yang mereka miliki mencapai ratusan miliar dolar AS.

Karena itu, melihat rasio utang Singapura tanpa melihat aset yang menopangnya akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia tentu tidak bisa disamakan begitu saja dengan Jepang atau Singapura. Struktur ekonomi, kapasitas fiskal, tingkat tabungan nasional, serta posisi aset luar negeri Indonesia berbeda secara fundamental.

Indonesia masih berada dalam posisi sebagai net debtor, yakni negara yang kewajiban eksternalnya lebih besar dibanding aset keuangan yang dimiliki di luar negeri. Dengan kata lain, Indonesia lebih banyak menjadi peminjam daripada pemberi pinjaman dalam sistem keuangan global.

Karena itu, ukuran yang lebih penting bukan hanya rasio utang terhadap PDB, tetapi juga kemampuan membayar utang tersebut.

Dalam ekonomi publik, salah satu indikator yang sering diperhatikan adalah beban pembayaran utang terhadap penerimaan negara. Semakin besar porsi anggaran yang digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang, semakin sempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya.

Inilah mengapa diskusi tentang utang tidak boleh berhenti pada satu angka statistik.

Mengatakan bahwa Indonesia aman hanya karena rasio utangnya lebih rendah daripada Jepang atau Singapura sama sederhananya dengan mengatakan seseorang sehat hanya karena berat badannya lebih rendah daripada atlet profesional. Angkanya mungkin benar, tetapi konteksnya berbeda.

Namun di sisi lain, kehati-hatian juga penting agar kritik terhadap utang tidak berubah menjadi alarmisme. Tidak semua utang buruk. Negara mana pun membutuhkan pembiayaan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya bukan apakah negara boleh berutang, melainkan untuk apa utang tersebut digunakan dan apakah manfaat ekonominya lebih besar daripada biaya yang ditanggung.

Pada akhirnya, kualitas pengelolaan utang jauh lebih penting daripada sekadar besar atau kecilnya angka utang itu sendiri.

Karena itu, perdebatan publik seharusnya bergerak ke arah yang lebih substantif. Bukan berlomba mencari negara dengan rasio utang tertinggi atau terendah, melainkan memahami apakah utang tersebut ditopang oleh aset produktif, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan dapat dikelola secara berkelanjutan.

Sebab dalam ekonomi, konteks sering kali jauh lebih penting daripada angka yang berdiri sendirian.

Ketika statistik menyembunyikan masalah yang sebenarnya, inilah bahaya membaca ekonomi dari satu angka. Jepang berutang untuk berinvestasi, Indonesia berutang untuk bertahan.