Rakyat Bukan Tim Sorak Kekuasaan, Pejabat Digaji Memang untuk Bekerja

Belakangan ini ada kecenderungan yang semakin mengganggu dalam ruang publik kita, terutama di media sosial. Setiap kali seseorang mengkritik kebijakan pemerintah, selalu ada sekelompok orang yang buru-buru memberi cap: pembenci pemerintah, tidak nasionalis, oposisi, bahkan dianggap musuh negara. Seolah-olah kritik adalah tindakan permusuhan, bukan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Padahal, tugas warga negara dalam demokrasi bukanlah menjadi tim sorak pemerintah. Tugas utama rakyat adalah mengawasi.

Kita perlu mengingat satu hal mendasar. Pemerintah bukanlah raja, bukan pula pemilik negara. Mereka adalah penyelenggara negara yang bekerja atas mandat rakyat. Gaji pejabat, fasilitas jabatan, perjalanan dinas, kendaraan operasional, hingga berbagai program yang mereka jalankan berasal dari uang publik. Dari pajak yang dibayar masyarakat. Dari kontribusi jutaan warga yang bekerja setiap hari.

Karena itu, ketika seorang pejabat bekerja dengan baik, sesungguhnya itu adalah standar minimum yang memang harus dilakukan. Mereka sedang menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Bayangkan jika seorang dokter menjalankan operasi dengan baik, seorang guru mengajar dengan baik, atau seorang pilot menerbangkan pesawat dengan aman. Tentu kita bisa memberikan apresiasi. Namun tidak berarti kita harus memuja mereka seolah melakukan sesuatu yang luar biasa di luar tugasnya. Mereka sedang melaksanakan pekerjaan profesional yang memang menjadi kewajibannya.

Logika yang sama berlaku pada pejabat publik.

Sayangnya, budaya politik kita sering bergeser ke arah yang berbeda. Banyak orang memperlakukan pejabat layaknya figur idola yang harus selalu dibela. Akibatnya, kritik yang seharusnya menjadi alat evaluasi justru dianggap sebagai ancaman. Ruang diskusi berubah menjadi arena fanatisme. Orang tidak lagi memperdebatkan substansi kebijakan, melainkan sibuk membela kelompok politiknya masing-masing.

Fenomena ini sangat terlihat di platform seperti TikTok, Threads, X, atau Instagram. Ketika ada warga yang mempertanyakan anggaran proyek tertentu, efektivitas program pemerintah, atau kualitas pelayanan publik, respons yang muncul sering kali bukan jawaban berbasis data. Yang datang justru serangan personal.

"Kalau tidak suka, pindah negara saja."

"Dasar pembenci pemerintah."

"Kerja pemerintah sudah bagus kok masih nyinyir."

Padahal kritik dan pengawasan bukanlah bentuk kebencian. Justru sebaliknya. Kritik lahir karena kepedulian.

Orang yang benar-benar tidak peduli terhadap negaranya biasanya tidak akan repot mengawasi. Mereka tidak akan menghabiskan waktu membaca kebijakan publik, meneliti penggunaan anggaran, atau mempertanyakan kualitas pelayanan pemerintah. Mereka akan bersikap masa bodoh.

Yang bersuara biasanya justru mereka yang masih berharap keadaan menjadi lebih baik.

Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang aktif bertanya. Mengapa anggaran membengkak? Mengapa proyek terlambat? Mengapa pelayanan publik buruk? Mengapa pendidikan belum merata? Mengapa rumah sakit masih kekurangan fasilitas? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan ancaman bagi negara. Pertanyaan tersebut adalah mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung menyimpang. Tidak ada pemerintah yang kebal dari kesalahan. Tidak ada pejabat yang selalu benar. Karena itulah demokrasi dibangun dengan berbagai instrumen pengawasan, mulai dari pers, lembaga legislatif, lembaga hukum, hingga partisipasi warga negara.

Masalahnya, ketika masyarakat mulai menganggap kritik sebagai permusuhan, fungsi pengawasan itu perlahan melemah. Yang tersisa hanyalah pujian dan pembenaran. Padahal pemerintahan yang hanya dikelilingi pujian sering kali kehilangan kemampuan untuk melihat kekurangannya sendiri.

Tentu saja kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab. Kritik yang baik berbasis fakta, data, dan argumen. Bukan fitnah, hoaks, atau serangan pribadi. Namun selama kritik disampaikan secara rasional dan bertujuan memperbaiki keadaan, tidak ada alasan untuk memusuhinya.

Kita juga perlu membedakan antara pemerintah dan negara. Pemerintah adalah penyelenggara yang berganti setiap periode. Negara adalah rumah bersama yang harus dijaga oleh seluruh warga. Mengkritik pemerintah tidak otomatis berarti membenci negara. Sebaliknya, mencintai negara sering kali justru diwujudkan melalui keberanian mengingatkan pemerintah ketika mereka keliru.

Karena pada akhirnya, warga negara bukan bawahan pejabat. Warga negara bukan pasukan humas pemerintah. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik mandat, sedangkan pejabat adalah pelaksana mandat tersebut.

Maka ketika ada warga yang bertanya, mengkritik, atau mengawasi kebijakan publik, respons yang paling tepat bukanlah memusuhinya.

Itu adalah warga yang ingin memastikan bahwa kekuasaan bekerja sebagaimana mestinya. Dan dalam demokrasi, itulah salah satu bentuk cinta yang paling jujur kepada negara.