Pelatihan Militer untuk Calon Manajer Koperasi Merah Putih, Apa Urgensinya?

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan baru-baru ini memulai pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini melibatkan lebih dari 35 ribu peserta yang akan menjalani pendidikan selama 45 hari.

Namun, alih-alih mendahulukan pelatihan soal manajerial dan pengelolaan koperasi, para peserta terlebih dahulu menjalani pelatihan dasar kemiliteran dan pembinaan bela negara.

Hal ini membuat saya tergelitik. Saya pikir, tugas seorang manajer koperasi lebih dekat dengan urusan administrasi, keuangan, pemasaran, hingga pengembangan usaha. Saya yakin, banyak orang yang mempertanyakan urgensi pelatihan ala militer untuk para calon manajer ini.

Manajer Koperasi Lebih Butuh Keahlian Manajemen

Koperasi adalah lembaga ekonomi. Agar bisa berjalan dengan baik, pengelolanya harus memahami banyak hal yang sifatnya teknis dan praktis.

Untuk karyawan di level manajerial, mereka perlu mengerti cara menyusun laporan keuangan, mengelola modal, membaca peluang pasar, mengatur stok barang, membangun jaringan usaha, hingga menjaga kepercayaan anggota koperasi.

Semua kemampuan tersebut membutuhkan pengetahuan manajemen dan bisnis yang cukup mendalam. Oleh karena itu, pelatihan militer menurut saya tidak penting-penting amat.

Kalau berdalih untuk melatih disiplin dan berjiwa bela negara, saya rasa asih banyak cara lain yang bisa digunakan selain cosplay jadi tentara.

Pelatihan untuk calon manajer koperasi seharusnya dipenuhi oleh materi seputar tata kelola usaha, kewirausahaan, pengembangan ekonomi desa, atau transformasi digital.

Memang, dalam pelatihan ini, tidak bisa dibilan bahwa aspek manajerial benar-benar diabaikan, karena pemerintah tetap menyediakan pelatihan selama 15 hari. Hanya saja, porsi itu terasa kecil jika dibandingkan dengan 30 hari pelatihan dasar kemiliteran.

Saya membayangkan bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan ini berlangsung. Entah siapa yang pertama kali melihat persoalan koperasi lalu berpikir, "Hmm, yang kurang dari koperasi kita selama ini mungkin bukan modal, bukan pendampingan usaha, bukan kemampuan manajemen, tapi latihan dasar kemiliteran."

Rasanya, kok, tidak masuk akal.

Koperasi tidak akan lebih untung jika manajernya piawai dalam baris-berbaris atau mengikuti apel pagi. Jadi, saya sulit menemukan hubungan antara pelatihan militer dan kemampuan mengelola koperasi.

Saya juga penasaran berapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk program ini. Melatih lebih dari 35 ribu orang selama 45 hari tentu bukan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di tengah berbagai persoalan koperasi yang masih membutuhkan pendampingan, akses modal, dan peningkatan kapasitas usaha, saya penasaran apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif.

Lagipula, sejak awal, tidak sedikit masyarakat yang meragukan pelaksanaan program KDMP ini karena dinilai terburu-buru. Di media sosial, beredar berbagai foto dan video bangunan KDMP yang lokasinya terbilang janggal. Ada yang berada di tengah hutan, di area pegunungan, hingga di dekat pemakaman yang jauh dari permukiman warga.

Jangan Sampai Semua Urusan Sipil Selalu Berujung ke Pendekatan Militer

Keresahan saya sebenarnya bukan hanya soal pelatihan ala tentara untuk para pegawai koperasi. Saya punya kekhawatiran yang lebih besar, yakni belakangan ini semakin banyak urusan sipil yang melibatkan pendekatan militer.

Dalam banyak program pemerintah, institusi militer kerap hadir sebagai bagian dari solusi. Tentu tidak ada yang salah dengan keterlibatan TNI selama sesuai dengan tugas dan kebutuhannya.

Namun, saya tetap merasa resah ketika ruang-ruang sipil mulai terlalu sering dihubungkan dengan pendekatan militeristik.

Koperasi pada dasarnya lahir dari semangat gotong royong, partisipasi, dan kemandirian masyarakat. Sementara militer dibangun dengan logika komando, hierarki, dan kedisiplinan yang ketat. Keduanya memiliki peran yang berbeda.

Oleh karena itu, rasanya penting untuk menjaga batas yang jelas antara kebutuhan pengelolaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan pertahanan negara.