Paspor Lebanon Gianni Infantino: Saat Politik Dilarang di Lapangan, Tapi Dihalalkan di Kursi VVIP

Bayangkan kontras yang menggelitik ini di panggung Piala Dunia 2026. Di atas lapangan hijau yang megah, seorang pemain bisa dijatuhi sanksi berat hanya karena mengenakan ban kapten atau kaus dalam dengan pesan politik minor. FIFA sangat rigid, kaku, dan tanpa kompromi jika menyangkut jargon Keep politics out of football.

Namun, jika Anda menengok ke kursi VVIP, sang Presiden FIFA, Gianni Infantino, justru sedang asyik memainkan bidak catur geopolitik global.

Salah satu manuver paling senyap tetapi berdampak masif adalah kepemilikan paspor Lebanon oleh Infantino. Di tengah ketegangan Timur Tengah yang tidak pernah mendingin, langkah ini bukan sekadar urusan administrasi kependudukan biasa. Ini adalah potret nyata dari fenomena baru bernama privatisasi diplomasi sepak bola, sebuah kondisi ketika sebuah federasi olahraga bertindak melampaui batas-batas kedaulatan negara tradisional.

Bukan Sekadar Sentimen Cinta dan Keluarga

Benar bahwa istri Infantino, Leena Al Ashqar, adalah perempuan berdarah Lebanon. Wajar pula jika ia mendapatkan kewarganegaraan kehormatan karena kedekatan emosional tersebut. Namun, mari kita bersikap realistis dalam membaca konstelasi global. Dalam kamus politik internasional, tidak pernah ada makan siang gratis.

Langkah Infantino memegang paspor Lebanon adalah bentuk privatized diplomacy, yakni diplomasi yang dipersonalisasi demi melancarkan agenda korporasi raksasa bernama FIFA. Mengapa harus Lebanon? Negara ini adalah salah satu episentrum paling krusial sekaligus sensitif di wilayah Timur Tengah.

Dengan mengantongi paspor tersebut, Infantino tidak lagi datang ke dunia Arab sebagai orang asing dari Barat atau sekadar korporat Swiss yang kaku. Ia datang dengan status legal yang mendekatkan dirinya secara kultural dan emosional dengan para pemegang modal raksasa di kawasan Teluk.

Bunglon Geopolitik dan Jembatan Dua Dunia

Status ganda ini menjadikan Infantino seperti bunglon geopolitik yang nyaris sempurna. Coba perhatikan ritme kerjanya. Saat berada di Washington atau Zurich, ia bisa bertransformasi menjadi pebisnis Barat modern yang neoliberal, kapitalis, dan berbicara fasih tentang regulasi pasar serta hak siar bernilai miliaran dolar. Namun, begitu mendarat di Timur Tengah, ia bisa melebur dengan sangat luwes dan duduk bersama para pangeran serta penguasa minyak seolah menjadi bagian dari keluarga besar mereka.

Identitas Lebanon ini melunakkan resistensi kultural, serta membuka pintu-pintu diplomasi yang bahkan sering kali tertutup bagi diplomat resmi negara adidaya. Hasilnya sangat jelas. Investasi dan komitmen dana tidak terbatas mengalir lancar untuk mengamankan proyek-proyek ambisius FIFA ke depan. Sepak bola tidak lagi mengekor pada politik, melainkan sepak bolalah yang kini menyetir kepentingan politik.

Menatap Negara Tanpa Wilayah Bernama FIFA

Kenyataan ini membawa kita pada sebuah refleksi yang agak mengerikan. FIFA di bawah rezim Infantino telah berevolusi menjadi sebuah negara tanpa wilayah. Infantino bertindak layaknya seorang kepala negara berdaulat yang kebal hukum.

Hebatnya, negara fiktif ini bahkan punya kuasa untuk mendikte kebijakan luar negeri negara adidaya sekelas Amerika Serikat terkait jaminan visa bagi negara-negara Muslim demi kelancaran turnamen. Pada akhirnya, kita dipaksa menyaksikan standar ganda yang telanjang. Politik dilarang keras bagi para aktor di lapangan, tetapi dihalalkan dan diorganisasi secara sistematis oleh para elitenya di ruang tunggu VIP demi kelancaran bisnis.

Jika organisasi olahraga sudah menjelma menjadi kekuatan geopolitik yang melampaui negara, ada sebuah pertanyaan besar untuk kita semua. Apakah sepak bola hari ini masih menjadi milik masyarakat dunia, ataukah ia telah sepenuhnya disita menjadi mainan diplomatik para elite global?