Setiap musim penerimaan mahasiswa baru, ada satu adegan yang selalu berulang: seseorang membuka pengumuman, menemukan namanya tidak tercantum, lalu dalam hitungan detik harus menerima kenyataan bahwa jalur hidupnya sudah "berbeda" dari teman-teman yang lolos. Bukan karena mereka kurang pintar atau kurang berjuang. Sering kali, semata karena kuotanya memang tidak pernah cukup untuk menampung semua orang.
Data resmi Panitia SNPMB untuk SNBT 2026 mengonfirmasi betapa sempitnya pintu ini: dari 871.496 pendaftar, hanya 256.369 orang yang diterima, hal ini setara 29,42 persen. Artinya, tujuh dari sepuluh peserta yang sudah berjuang belajar bertahun-tahun, ikut bimbel, begadang mengerjakan latihan soal, tetap harus pulang tanpa kursi di PTN. Angka ini bahkan nyaris identik dengan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa ketatnya persaingan bukan anomali sesaat, melainkan pola struktural yang terus berulang setiap tahun.
Yang jarang dibicarakan secara jujur adalah apa yang terjadi setelah pengumuman itu. Bagi sebagian orang, gagal SNBT/SNBP berarti harus memilih PTS, dan di sinilah stigma sosial mulai bekerja diam-diam. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, kegagalan lolos PTN dalam sistem seleksi seketat ini semestinya tidak pernah dibaca sebagai indikator tunggal kemampuan seseorang.
Bayangkan saja, kuota SNBT nasional hanya sekitar 40 persen dari total daya tampung PTN, sementara jumlah peminat setiap tahun konsisten menembus 800 ribuan orang. Ini murni soal matematika ruang yang terbatas, bukan cerminan akurat siapa yang "layak" dan siapa yang "tidak".
Sayangnya, masyarakat dan yang lebih menyakitkan yakni dunia kerja, tidak selalu melihatnya sesederhana itu. Status almamater kerap dijadikan proksi cepat untuk menilai kualitas seseorang, padahal proksi ini sangat rentan bias.
Banyak perusahaan, secara sadar atau tidak, menempatkan lulusan PTN ternama sebagai standar "aman" dalam proses rekrutmen, sementara lulusan PTS harus bekerja dua kali lebih keras untuk sekadar dilirik di tahap awal seleksi CV. Ironisnya, keputusan yang membentuk persepsi ini sering kali diambil dalam hitungan detik saat scanning berkas lamaran, bukan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kompetensi individu.
Menurut saya, di sinilah letak ketidakadilan yang sesungguhnya. Seorang remaja usia 17-18 tahun, yang bahkan belum sepenuhnya memahami arah hidupnya sendiri, tiba-tiba harus menanggung konsekuensi ekonomi jangka panjang hanya dari satu momen ujian yang sangat dipengaruhi faktor di luar kendalinya: kapasitas ruang kelas yang terbatas, rasio pendaftar-kursi yang timpang, bahkan kondisi mental saat hari-H tes berlangsung. Ini bukan lagi soal "seberapa keras kamu belajar", tapi soal seberapa besar keberuntungan bertemu ruang yang memang sudah sempit sejak awal.
Yang lebih perlu digarisbawahi, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya tidak sesederhana biner PTN-bagus, PTS-kurang bagus. Banyak PTS dengan akreditasi unggul, dosen berkualitas, dan jejaring industri yang justru lebih relevan untuk bidang tertentu.
Tapi persepsi publik terlanjur terbentuk dari gengsi historis, bukan dari data objektif soal kualitas pengajaran atau hasil lulusannya. Stigma semacam ini pada akhirnya menciptakan lingkaran yang tidak adil: seseorang dianggap "kurang" bukan karena kompetensinya, tapi karena label institusi yang menaunginya, label yang bahkan bisa jadi ditentukan oleh satu hari ujian yang penuh tekanan.
Kalau kita ingin jujur bicara soal mobilitas ekonomi generasi muda, mungkin sudah waktunya berhenti menjadikan status PTN-PTS sebagai penentu nasib yang begitu mutlak. Bukan berarti meniadakan pentingnya kualitas pendidikan, tapi mengakui bahwa sistem seleksi yang serba terbatas kuotanya tidak pernah dirancang untuk benar-benar mengukur siapa yang paling berpotensi. Ia hanya mengukur siapa yang kebetulan cukup beruntung mendapat ruang di tahun itu.
Maka, untuk kamu yang baru saja menyandang status maba, baik di PTN maupun PTS, mungkin ini saatnya melepaskan beban yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya milikmu untuk ditanggung sendirian. Nasib ekonomimu ke depan semestinya ditentukan oleh apa yang kamu bangun sejak sekarang, bukan oleh satu ujian yang kebetulan pernah kamu lewati atau lewatkan di usia delapan belas tahun.
Baca Juga
-
Underemployment: Saat Keringat Sarjana Cuma Jadi Angka Formal
-
1000x Ghea Indrawari, Lagu yang Bikin Saya Berhenti Membandingkan Cinta
-
Lebih dari Sekadar Kopi dan Hujan: Membedah Makna Spiritual Lirik Bersenja Gurau
-
Silent Skill Gap: Bahaya Lupa Cara Mikir Akibat AI
-
Melamban Bukan Hal yang Tabu, Ini Pelajaran dari Lagu 33x Perunggu
Artikel Terkait
-
Hasto Kritik Pembentukan URI, Jangan Tumpang Tindih dengan Lemhannas
-
Jangan Cuma Bangun Gedung, Prabowo Diminta Optimalkan PTN Lama daripada Bikin Kampus Baru
-
Kritik Rencana URI, ADAKSI: Jangan Sampai 'Membajak' Dosen dan Sedot Dana Operasional PTN
-
Ketika PTN Berubah: Dari Subsidi Negara ke Kemandirian Kampus
-
Ribuan Siswa Lolos PTN Memilih Tak Daftar Ulang, Sinyal Krisis Biaya Pendidikan?
Kolom
-
Kisah Bli Nyoman: Tinggalkan Gengsi Pariwisata Bali Selatan Demi Sulap Desa Sendiri Jadi Juara
-
Underemployment: Saat Keringat Sarjana Cuma Jadi Angka Formal
-
Desa Les Bekali Generasi Muda dengan Bahasa Inggris, Siap Mendunia?
-
Naturalisasi Pemain Sepak Bola: Proses Kemenangan atau Kesalahan Berulang?
-
Membaca di Ruang Publik: Gerakan Senyap Membiasakan Membaca di Mana Saja
Terkini
-
itel VistaTab 30 Pro: Tablet Layar 13 Inci dengan Baterai 10.000 mAh dan Bonus Keyboard
-
Review Juvenile Justice: Ketika Usia Menjadi Tameng bagi Pelaku Kejahatan
-
Dianggap Mitos hingga Diakui Pahlawan Nasional: Siapakah Ratu Kalinyamat?
-
5 Merek Sepatu Lokal dengan Visual Keren dan Harga Terjangkau
-
4 Clay Mask Ampuh Bersihkan Pori untuk Cegah Bruntusan pada Kulit Berminyak