Mengukur Etika dari Kursi Kekuasaan: Siapa yang Sebenarnya Wajib Beretika?

Belakangan ini, publik kembali diingatkan pada satu pesan yang berulang kali disampaikan para pejabat negara. DPR mengingatkan bahwa kritik harus beretika. Juru bicara pemerintah meminta kritik disampaikan secara sopan. Dari lingkungan Istana pun muncul ajakan agar kritik dilakukan dengan cara yang baik.

Pada prinsipnya, tidak ada yang keliru dengan ajakan tersebut. Kritik yang berbasis data, argumentasi, dan disampaikan secara santun memang merupakan ciri masyarakat demokratis. Persoalannya, etika tidak bisa hanya dibebankan kepada warga negara. Etika juga harus menjadi standar yang sama bagi para pemegang kekuasaan.

Di sinilah publik mulai melihat adanya persoalan. Masyarakat diminta menjaga pilihan kata, menghindari ujaran kasar, dan menyampaikan kritik secara elegan. Namun, pada saat yang sama, ruang publik juga menyaksikan pernyataan-pernyataan dari pejabat tinggi yang menggunakan diksi keras, bernada emosional, bahkan terkadang terdengar meremehkan kritik yang datang dari masyarakat.

Akibatnya, muncul kesan adanya standar ganda. Ketika rakyat berbicara keras, mereka dinilai tidak beretika. Tetapi ketika kekuasaan menggunakan bahasa yang sama, hal itu dianggap spontan, manusiawi, atau sekadar gaya komunikasi. Persepsi seperti ini tentu tidak sehat bagi kehidupan demokrasi.

Padahal, komunikasi politik bukan sekadar soal menyampaikan pesan. Cara berbicara seorang pejabat juga merupakan pendidikan politik bagi masyarakat. Bahasa yang digunakan pemimpin akan ditiru oleh pendukungnya, direkam oleh generasi muda, dan menjadi bagian dari budaya politik suatu bangsa.

Jika negara menghendaki kritik yang santun, maka pejabat publik pun semestinya menunjukkan kesantunan yang sama ketika merespons kritik. Ketika pemerintah mengajak masyarakat berdialog dengan kepala dingin, respons terhadap kritik juga seharusnya menunjukkan sikap terbuka, argumentatif, dan tidak emosional. Keteladanan jauh lebih efektif daripada sekadar imbauan.

Dalam demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik adalah mekanisme koreksi. Banyak kebijakan publik justru menjadi lebih baik karena adanya kritik dari akademisi, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, maupun warga biasa. Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah yang bersedia mendengar kritik umumnya memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik dibanding pemerintah yang memandang kritik sebagai serangan.

Sebaliknya, kritik yang dibalas dengan nada sinis atau konfrontatif sering kali justru memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Substansi persoalan akhirnya tenggelam oleh polemik mengenai gaya komunikasi. Publik tidak lagi membahas kebijakan, tetapi sibuk memperdebatkan ucapan para pejabat.

Etika dalam demokrasi seharusnya bersifat timbal balik. Rakyat memang berkewajiban menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak menggunakan ujaran kebencian. Namun, pemerintah juga berkewajiban menerima kritik dengan sikap dewasa, menghargai perbedaan pendapat, serta menjaga kualitas komunikasi publik.

Jabatan publik membawa konsekuensi moral yang berbeda dengan warga biasa. Setiap ucapan pejabat memiliki bobot politik yang jauh lebih besar karena mewakili institusi negara. Oleh sebab itu, standar etika bagi penyelenggara negara semestinya tidak lebih rendah daripada standar yang mereka harapkan dari masyarakat.

Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui cara pemerintah berkomunikasi. Bahasa yang menghormati lawan bicara menunjukkan kepercayaan diri, sedangkan respons yang mudah tersulut emosi sering kali justru menimbulkan kesan sebaliknya.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa sering rakyat diingatkan agar beretika, melainkan dari konsistensi semua pihak dalam menerapkan etika yang sama. Jika kritik diminta santun, maka jawaban terhadap kritik pun harus santun. Jika masyarakat diminta menjaga adab, maka kekuasaan pun harus memberikan teladan.

Sebab etika bukan hanya tuntutan bagi mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Etika justru menemukan makna paling penting ketika dipraktikkan oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan.