Kontestasi 2029: Menguji Batas Antara Pelayanan Publik dan Modal Politik

Apakah pemilih menentukan pilihannya semata-mata berdasarkan gagasan dan rekam jejak, atau juga dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang mereka rasakan dari sebuah pemerintahan?

Pertanyaan ini kembali relevan ketika berbagai program pemerintah melibatkan jutaan orang sebagai pekerja, penyedia jasa, pelaku usaha, maupun penerima manfaat.

Dalam ilmu politik, fenomena tersebut bukanlah hal baru. Setiap kebijakan publik akan melahirkan kelompok yang berkepentingan terhadap keberlanjutan kebijakan itu. Jalan tol menciptakan kepentingan bagi operator dan pengguna. Program bantuan sosial menciptakan kepentingan bagi penerima manfaat. Hilirisasi menciptakan kepentingan bagi pelaku industri. Demikian pula program berskala besar yang melibatkan banyak tenaga kerja dan mitra usaha.

Persoalannya bukan terletak pada keberadaan kelompok-kelompok tersebut. Itu merupakan konsekuensi yang wajar dari sebuah kebijakan publik. Yang menjadi perhatian adalah ketika batas antara keberhasilan program dan keuntungan politik menjadi semakin kabur.

Secara politik, semakin banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilannya pada suatu program, semakin besar pula kemungkinan muncul dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut. Hal itu tidak selalu berarti ada praktik yang melanggar hukum atau etika. Banyak orang akan memilih pemimpin yang mereka anggap mampu menjaga stabilitas pekerjaan dan pendapatan mereka. Itu merupakan pilihan politik yang sah dalam demokrasi.

Namun, demokrasi juga menghendaki agar dukungan politik lahir dari penilaian yang rasional terhadap hasil kebijakan, bukan semata karena ketergantungan ekonomi pada belanja negara. Sebab, apabila terlalu banyak aktivitas ekonomi hanya bergantung pada APBN, maka perubahan pemerintahan akan selalu dibayangi kekhawatiran hilangnya sumber penghasilan bagi kelompok tertentu.

Di sisi lain, pemerintah memang memiliki hak dan kewajiban menjalankan program sesuai visi yang ditawarkan kepada rakyat. Tidak ada yang salah ketika sebuah program menyerap tenaga kerja atau melibatkan pelaku usaha lokal. Justru pemerintah diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif. Akan tetapi, evaluasi tetap diperlukan untuk melihat apakah pekerjaan dan usaha yang tercipta dapat berkembang secara mandiri, atau justru terus bergantung pada keberlanjutan anggaran negara.

Pekerjaan yang sehat dalam jangka panjang adalah pekerjaan yang tetap bertahan karena adanya permintaan pasar, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan dunia usaha. Sebaliknya, apabila sebagian besar aktivitas ekonomi hanya hidup selama anggaran pemerintah terus mengalir, maka muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan model tersebut. Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks politik, keberadaan berbagai kelompok yang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan tentu akan menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendukung atau tidak mendukung siapa pun dalam pemilu. Namun, masyarakat yang lebih luas juga perlu menilai kebijakan secara menyeluruh: apakah program tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan, atau lebih banyak bergantung pada belanja pemerintah.

Karena itu, kontestasi politik seharusnya tidak hanya dipenuhi perdebatan mengenai siapa yang memperoleh dukungan lebih banyak. Yang jauh lebih penting adalah adu gagasan mengenai bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdiri di atas fondasi yang kuat. Program pemerintah semestinya menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi, bukan tujuan akhir yang terus membutuhkan pembiayaan tanpa batas.

Setiap pemerintahan pasti meninggalkan jejak melalui kebijakan yang dijalankannya. Sebagian kebijakan akan melahirkan kelompok yang merasa diuntungkan, sebagian lagi akan menuai kritik. Itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak seharusnya diukur dari banyaknya jaringan kepentingan yang terbentuk di sekelilingnya.

Melainkan dari seberapa besar kebijakannya mampu membangun ekonomi yang produktif, memperluas kesempatan kerja yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan yang berlebihan terhadap anggaran negara.