Pendidikan Dianaktirikan: Mengapa Indonesia Masih Pelit Investasi pada Otak Rakyatnya?

Pemerintah secara bertahap sedang merealisasikan mimpi kita bersama di masa yang akan datang, yakni mewujudkan “Generasi Emas 2045”. Melalui langkah melakukan revitalisasi sekolah, membangun sekolah rakyat, memberi makan siswa melalui program MBG, dan lain sebagainya.

Akan tetapi, data yang diperoleh dari UNESCO Institute for Statistics justru menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan belanja pendidikan paling rendah jika diukur dari persentase belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di tengah populasi usia 24 tahun ke bawah yang mencapai 40,2 persen, pemerintah nyatanya hanya mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 1,3 persen dari PDB.

Prioritas Pendukung yang Memprihatinkan

Menurut pandangan saya, tidak heran jika data tersebut menunjukkan hasil yang demikian. Sebab, sektor pendidikan tampaknya hanya dikategorikan sebagai “prioritas pendukung” dalam dokumen arah kebijakan pemerintah. Alih-alih membuktikan komitmen untuk memprioritaskan dunia pendidikan, bukti realisasi belanja pemerintah terhadap PDB justru amat memprihatinkan.

Masalah lain yang mengindikasikan perlu adanya perbaikan tata kelola dalam sektor pendidikan yaitu ketika Rektor ITB, Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., yang menyampaikan bahwa subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya memenuhi 18% dari total kebutuhan anggaran operasional kampus. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan dan kualitas tenaga pendidik masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Mengutip laporan Global IQ Rankings yang dirilis oleh International IQ Test, rata-rata skor IQ orang Indonesia pada tahun 2026 berada di angka 89,96. Skor ini menempatkan negara kita di peringkat ke-126 dari 137 negara, yang berarti masuk ke dalam kategori rata-rata bawah. Ironisnya, populasi Indonesia di tahun ini juga didominasi oleh Generasi Z yang mencapai sekitar 24,93 persen dari total populasi.

Ilusi Generasi Emas

Lantas, masih mungkinkah Indonesia mewujudkan mimpi “Generasi Emas 2045” yang bertahun-tahun didengungkan? Menjawab secara jujur dan berdasarkan data, jika kondisi ini tidak dibenahi, rasanya sangat mustahil. Menggapai sebuah cita-cita besar memerlukan tekad yang kuat sehingga hasilnya juga perlahan-lahan terlihat.

Anggaran minim dengan alokasi 1,3 persen dari PDB untuk dana pendidikan yang harus menghidupi populasi generasi muda dapat diibaratkan seperti sebuah keluarga dengan sepuluh anak. Sang kepala keluarga hanya membeli satu bungkus mi instan untuk dibagi rata, tetapi sambil menuntut semua anaknya wajib berprestasi.

Analogi ini secara tidak sadar telah meracuni sistem pendidikan kita. Skor IQ rata-rata anak bangsa yang anjlok, kesejahteraan guru yang masih memprihatinkan, serta budaya literasi yang makin minim—salah satunya akibat harga buku yang melonjak—tentu menjadi potret buram yang menggeser arah bangsa menuju kecemasan.

Nutrisi Otak yang Dianaktirikan

Langkah pemerintah selalu terlihat fokus untuk mengenyangkan perut anak-anak bangsa, sementara investasi pada otak dibiarkan merana. Cita-cita generasi emas seolah-olah beralih menjadi dongeng pengantar tidur yang kedaluwarsa. Janji-janji manis yang diungkapkan di atas podium tidak bisa terwujud selama generasi emas di negeri ini harus dibeli sendiri oleh rakyat.

Oleh sebab itu, jangan heran jika kondisi kualitas pendidikan kita hari ini bermuara pada komersialisasi. Populasi Generasi Z tumbuh tanpa pasokan nutrisi literasi dan fasilitas pengajaran yang memadai, serta esensi pendidikan hanya terlihat indah di bungkus luarnya. Alhasil, intervensi gizi yang dilakukan pemerintah saat ini berpotensi berakhir sia-sia.

Pemerintah mungkin berhasil menciptakan anak-anak dengan fisik yang bugar berkat ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi tempurung kepala mereka akan tetap kosong jika dunia pendidikan sejatinya tidak dijadikan prioritas utama. Mengenyangkan perut tanpa menutrisi otak adalah strategi setengah hati.

Kita sibuk mempercantik wadah dengan mengecat dinding sekolah dasar di pelosok, tetapi membiarkan isinya keropos karena kualitas pengajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik terus dianaktirikan dalam pos anggaran negara.

Pada akhirnya, angka 1,3 persen PDB adalah sebuah tamparan keras. Jika tata kelola dan volume anggaran ini tidak segera dirombak, bersiaplah menghadapi kenyataan pahit di tahun 2045 nanti. Alih-alih memanen peradaban emas yang gemilang, kita hanya akan memanen ledakan pengangguran terdidik yang meratapi nasibnya hanya karena negara terlalu pelit untuk mendanai otak rakyatnya sendiri.