Krisis Kompetensi BGN: Pertaruhan Gizi Anak di Bawah Bayang-bayang Politik

Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (22/6/2026), menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan kini dipercaya memimpin lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penunjukan tersebut kembali memunculkan sorotan publik terhadap latar belakang orang-orang yang pernah memimpin BGN. Sebelum Sudaryono, lembaga ini dipimpin Dadan Hindayana yang dikenal sebagai ahli serangga serta Nanik S. Deyang yang berlatar belakang wartawan. Sementara itu, Sudaryono memiliki pengalaman di bidang pertanian.

Di tengah banyaknya ahli gizi, pakar kesehatan masyarakat, ahli pangan, serta akademisi yang memiliki keahlian relevan, mengapa pemerintah justru memilih sosok dengan latar belakang berbeda?

Jabatan Publik Tanpa Standar Keahlian

Ada ironi besar dalam cara negara memandang kompetensi. Masyarakat biasa yang ingin melamar pekerjaan sering kali harus memenuhi persyaratan yang sangat panjang. Pendidikan harus sesuai dengan posisi, pengalaman kerja harus bertahun-tahun, sertifikasi menjadi nilai tambah, dan berbagai keterampilan teknis harus dikuasai.

Namun, ketika berbicara tentang jabatan publik, standar kompetensi tersebut tampaknya menjadi jauh lebih lentur. Seseorang dapat berpindah dari satu bidang ke bidang lain dengan alasan yang klasik, yakni kepercayaan dari pemimpin. Memimpin lembaga harus menentukan arah kebijakan, memilih orang-orang di bawahnya, memahami risiko, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melenceng dari tujuan utama lembaga.

Dalam konteks BGN, tujuan tersebut bukan sekadar menjalankan program pemerintah. Ada anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Ada persoalan stunting, malnutrisi, keamanan pangan, kebutuhan gizi, tumbuh kembang, hingga persoalan distribusi makanan yang harus dipahami secara serius, dan hal ini hanya bisa dikelola oleh ahlinya.

Gizi Anak dalam Taruhan Kebijakan

Program MBG merupakan salah satu program besar pemerintahan Prabowo Subianto. Karena skalanya besar, program ini tentu membutuhkan pengelolaan yang kompleks. Pemerintah harus memastikan kualitas makanan, kecukupan nutrisi, keamanan pangan, rantai pasok, distribusi, pengawasan anggaran, serta dampaknya terhadap anak-anak.

Artinya, MBG bukan sekadar urusan membagikan makanan. Makanan yang terlihat murah dan mengenyangkan belum tentu mendukung tumbuh kembang anak. Di sinilah pengetahuan mengenai gizi, kesehatan masyarakat, dan perkembangan anak menjadi sangat penting.

Bagi saya, persoalan ini menjadi semakin sensitif karena objek utama program tersebut adalah anak-anak. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk memilih kebijakan yang akan mereka terima.

Jika program ini berhasil, manfaatnya tentu besar. Namun jika terjadi kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan, dampaknya juga tidak main-main. Anak-anak Indonesia seharusnya tidak menjadi objek eksperimen dari kebijakan yang disusun tanpa fondasi keahlian yang memadai.

Meritokrasi yang Terbentur Kekuasaan

Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN juga tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari perdebatan mengenai meritokrasi dalam pemerintahan. Masyarakat tentu tidak memiliki akses terhadap seluruh pertimbangan yang digunakan Presiden dalam memilih pejabat. Bisa jadi Sudaryono memang memiliki pengalaman dalam proses awal perumusan program MBG.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Sudaryono sejak awal telah mengikuti diskusi serta proses penggagasan teknis pelaksanaan program tersebut. Namun, pengalaman mengikuti proses perumusan program tidak otomatis menjawab persoalan mengenai kompetensi teknis dalam bidang gizi.

Tidak bisa dimungkiri, dalam pemerintahan, kepercayaan memang penting. Seorang presiden membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja sesuai visi pemerintah. Namun, kepercayaan seharusnya tidak menjadi pengganti kompetensi.

Negara memiliki banyak ahli yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari gizi, kesehatan masyarakat, pangan, tumbuh kembang anak, serta kebijakan sosial. Mereka memiliki pengetahuan yang dibangun melalui penelitian dan pengalaman panjang.

Ironis jika para ahli tersebut hanya diminta menjadi konsultan atau pengisi seminar, sementara posisi pengambil keputusan justru diberikan kepada orang yang latar belakang keahliannya tidak berhubungan langsung dengan bidang yang dipimpin. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program pemerintah. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan anak-anak Indonesia.