BGN Siapkan Sistem Marketplace MBG: Kejar Pengadaan, Keracunan Terabaikan?

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini nantinya digunakan untuk menata proses pengadaan agar lebih transparan, mulai dari identitas pemasok, harga, transaksi, hingga perpajakan.

Marketplace tersebut akan mengadopsi mekanisme SIPLah yang selama ini digunakan dalam pengadaan kebutuhan sekolah. BGN menargetkan sistem ini mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026, dengan sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, ayam, daging, minyak goreng, dan susu.

Rencana ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG, terutama terkait kasus keracunan yang masih menjadi perhatian. Lantas, apakah pembenahan pengadaan lewat marketplace sejalan dengan persoalan keamanan pangan yang masih dipertanyakan publik?

Keracunan Belum Beres, Celah Pengadaan Bertambah

Rencana marketplace MBG memang dijual dengan narasi transparansi. Semua pemasok akan tercatat, harga bisa dipantau, dan transaksi lebih mudah ditelusuri. Sekilas, mekanisme seperti ini terdengar sebagai langkah untuk membuat pengadaan lebih tertib.

Namun, publik punya alasan untuk tidak langsung bertepuk tangan. Setiap sistem pengadaan tetap punya titik yang bisa dipermainkan. Marketplace memang bisa transparan di layar, tetapi proses di balik layar tetap membutuhkan pengawasan.

Kekhawatiran itu semakin masuk akal karena persoalan keamanan pangan MBG belum benar-benar mereda. Di tengah sorotan soal keracunan, BGN justru membuka ruang baru yang tak kalah penting untuk diawasi, yakni pengadaan bahan baku.

Masalahnya, publik sudah telanjur punya trust issue terhadap pengelolaan MBG. Jadi, wajar kalau setiap sistem baru tidak langsung diterima sebagai solusi.

Kopdes Sudah Ada, Marketplace Buat Apa?

Rencana marketplace MBG kemudian mengingatkan publik pada Koperasi Desa Merah Putih yang juga digadang-gadang menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa. Keduanya sama-sama bersinggungan dengan kebutuhan pangan dan distribusi produk lokal. Lalu, kalau sudah ada Kopdes, mengapa MBG perlu membuat jalur sendiri?

Apalagi, salah satu gagasan yang melekat pada Kopdes adalah menjadi penghubung antara produk masyarakat desa dengan kebutuhan di sekitarnya. Dalam konteks MBG, model seperti ini sebenarnya nyambung. Petani dan peternak lokal bisa memasok kebutuhan dapur, sementara uang dari program pemerintah ikut berputar di wilayah tersebut.

Kalau jalurnya bisa saling terhubung, kenapa harus dibuat terpisah? Daripada pelaku usaha lokal harus menyesuaikan diri dengan banyak sistem, rasanya lebih masuk akal kalau pemerintah memperkuat jalur yang sudah ada dan membuatnya benar-benar bisa bekerja untuk kebutuhan MBG.

Kalau kemudian BGN membuat marketplace sendiri, pemerintah perlu menjelaskan batas antara keduanya. Jangan sampai satu sisi membangun Kopdes sebagai pusat kegiatan ekonomi desa, sementara sisi lain membuat sistem baru untuk kebutuhan yang sebenarnya bisa dihubungkan melalui ekosistem tersebut.

Evaluasi Dulu, Baru Berinovasi

Dari pelaksanaan di lapangan sampai persoalan keamanan pangan, masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi oleh BGN terkait program MBG.

Inovasi memang terdengar mentereng. Namun, dalam program sebesar MBG, setiap inovasi juga seharusnya lahir dari hasil evaluasi yang jelas, apalagi dengan maraknya permasalahan di lapangan yang melibatkan program ini.

Kalau evaluasi belum selesai, menambah perangkat baru justru berisiko membuat persoalan semakin bertumpuk. Pemerintah akhirnya sibuk membangun mekanisme baru, sementara masalah dari mekanisme sebelumnya belum benar-benar menemukan jalan keluar.

Kasus-kasus keracunan yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi alarm untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang keliru, bukan justru menjadi latar belakang untuk terus menambah proyek baru.