Prabowo Resmi Naikkan Tukin TNI dan Kemhan, Apa Kabar Perbaikan Nasib Guru?

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Kenaikan tersebut diatur melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026 dengan perubahan indeks pembayaran tukin dari 70 persen menjadi 90 persen.

Kebijakan ini disebut pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan reformasi birokrasi di sektor pertahanan.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, sejumlah personel TNI dan pegawai Kemhan akan menerima tambahan tunjangan sesuai dengan kelas jabatan masing-masing.

Namun, kabar kenaikan tukin TNI dan Kemhan ini kembali membuat publik bertanya-tanya soal kesejahteraan guru. Sebab, di saat sebagian aparatur negara mendapatkan peningkatan tunjangan, masih banyak guru yang harus berhadapan dengan masalah kesejahteraan yang belum kunjung menemukan titik terang.

Lantas, kapan perbaikan kesejahteraan guru benar-benar menjadi perhatian serius negara?

Kenaikan Tukin TNI dan Kemhan di Tengah Keluhan Guru

Guru merupakan salah satu profesi yang selama ini sering disebut sebagai fondasi pembangunan bangsa. Mereka mendidik generasi baru, membentuk karakter, dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Namun, realita di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang menghadapi masalah pendapatan yang jauh dari kata layak, terutama mereka yang berstatus honorer.

Belum lagi beban administrasi yang besar, tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran, hingga tanggung jawab mendidik siswa sering kali tidak selalu berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima.

Oleh karena itu, ketika muncul kabar kenaikan tukin bagi TNI dan Kemhan, sebagian masyarakat kemudian mempertanyakan mengapa perbaikan kesejahteraan guru masih berjalan lambat

Terlebih, sebelumnya publik juga sering mendengar alasan keterbatasan anggaran ketika membahas peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Menilai Pemerintah dari Cara Mengelola Anggaran

APBN bukan sekadar kumpulan angka di laporan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan pilihan pemerintah mengenai hal-hal yang dianggap penting.

Ketika pemerintah memberikan tambahan kesejahteraan kepada kelompok tertentu, masyarakat tentu berhak mengetahui alasan dan tolok ukur yang digunakan.

Kenaikan tukin TNI dan Kemhan dijelaskan sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme dan reformasi birokrasi. Jika demikian, publik juga tentu berharap ada ukuran kinerja yang jelas. Sebab, tambahan tunjangan seharusnya beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tanggung jawab.

Hal yang sama juga berlaku bagi sektor pendidikan. Jika guru terus disebut sebagai ujung tombak pembangunan manusia, maka peningkatan kesejahteraan mereka seharusnya menjadi bagian dari investasi jangka panjang negara.

Pemerintah Perlu Menjawab Kegelisahan Publik

Kenaikan tukin TNI dan Kemhan pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan negara terhadap aparatur yang memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memahami mengapa kebijakan ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Sorotan publik tidak hanya tertuju pada kenaikan tunjangan tersebut, tetapi juga pada konteks dan pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan ini.

Di saat sebagian kelompok mendapatkan peningkatan kesejahteraan, masih ada kelompok lain seperti guru yang terus menunggu perbaikan kondisi ekonomi dan penghargaan yang lebih layak atas pekerjaan mereka.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka mengenai arah kebijakan kesejahteraan aparatur negara.

Negara tentu berhak memberikan penghargaan kepada siapa pun yang dinilai layak. Namun, negara juga harus memastikan tidak ada kelompok yang merasa hanya diminta bersabar tanpa pernah benar-benar didengar.

Di balik peran besar guru dalam mencetak generasi bangsa, masih ada harapan agar negara menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak terhadap kesejahteraan mereka.