Negara Agraris Tanpa Regenerasi Petani, Sampai Kapan?

Indonesia adalah negara agraris. Kalimat itu sudah begitu akrab di telinga kita. Diulang sejak bangku sekolah dasar, muncul dalam pidato pejabat, hingga menjadi kebanggaan nasional. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang jarang diajukan: kalau benar kita negara agraris, mengapa pendidikan pertanian justru terasa berada di pinggir?

Mengapa anak-anak lebih mengenal jurusan teknik, akuntansi, tata boga, atau multimedia di SMK, tetapi jarang sekali mendengar keberadaan SMK Pertanian di sekitar mereka?

Padahal, sektor pangan adalah kebutuhan paling mendasar manusia. Kita bisa hidup tanpa gawai terbaru, tetapi tidak tanpa nasi di meja makan.

Masih banyak yang menganggap menjadi petani tidak membutuhkan ilmu. Seolah pekerjaan itu hanya soal mencangkul, membajak, menanam, menyiangi gulma, memanen, lalu selesai. Pandangan inilah yang perlu diubah.

Mencangkul tanah tidak cukup mengandalkan tenaga. Petani perlu memahami struktur tanah agar tidak kehilangan unsur hara. Menanam membutuhkan pengetahuan tentang musim, kualitas benih, hingga pola tanam yang tepat. Menyiangi gulma harus dilakukan dengan teknik yang benar agar tanaman tidak ikut rusak. Memupuk membutuhkan perhitungan dosis, sementara pengendalian hama kini menuntut pemahaman ekologi agar tidak merusak keseimbangan lingkungan.

Dengan kata lain, bertani adalah ilmu. Ironisnya, ilmu itu lebih banyak diajarkan di perguruan tinggi daripada dipersiapkan sejak pendidikan menengah. Akibatnya, kita menghasilkan banyak sarjana pertanian, tetapi semakin sedikit anak muda yang benar-benar ingin menjadi petani.

Fenomena ini menghadirkan paradoks. Di satu sisi, lulusan pertanian terus bertambah. Di sisi lain, usia rata-rata petani Indonesia semakin menua. Banyak anak petani memilih bekerja di kota karena menganggap bertani tidak menjanjikan masa depan. Sawah diwariskan, tetapi tidak ada yang bersedia meneruskannya. Yang terjadi kemudian bukan sekadar krisis regenerasi, melainkan ancaman terhadap ketahanan pangan.

Padahal, dunia pertanian modern sudah jauh berubah. Kini ada drone untuk memantau lahan, sensor kelembapan tanah, irigasi otomatis, kecerdasan buatan untuk memprediksi serangan hama, hingga analisis data untuk menentukan waktu tanam terbaik. Semua teknologi itu membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, bukan sekadar pekerja kasar.

Di sinilah pendidikan vokasi seharusnya memainkan peran besar. SMK Pertanian tidak hanya mengajarkan cara menanam, tetapi juga agribisnis, mekanisasi pertanian, teknologi pascapanen, pemasaran hasil panen, hingga kewirausahaan. Lulusannya bukan hanya siap bekerja, tetapi juga mampu membuka usaha pertanian yang produktif dan menguntungkan.

Sayangnya, citra pertanian masih kalah dibandingkan profesi lain. Banyak orang tua bangga jika anaknya menjadi pegawai kantoran, tetapi kecewa jika anaknya ingin menjadi petani, meskipun memiliki lahan sendiri. Kita masih memandang pertanian sebagai simbol keterbelakangan, bukan sektor strategis yang menentukan keberlangsungan sebuah bangsa.

Cara pandang ini harus berubah. Negara-negara dengan sektor pertanian maju justru menjadikan petani sebagai profesi yang dihormati karena mereka adalah penjaga ketahanan pangan nasional. Modernisasi pertanian tidak akan pernah berhasil jika manusianya terus diabaikan.

Membangun pertanian bukan hanya soal membagikan pupuk bersubsidi atau membangun bendungan. Yang lebih penting adalah membangun manusianya. Menumbuhkan kebanggaan menjadi petani sejak usia sekolah, menyediakan pendidikan vokasi yang relevan, dan membuka jalan agar anak muda melihat sawah bukan sebagai simbol kemiskinan, melainkan ruang inovasi dan peluang usaha.

Kalau regenerasi petani terus terabaikan, suatu hari nanti kita mungkin memiliki ribuan sarjana pertanian yang memahami teori produksi pangan, tetapi semakin sedikit orang yang benar-benar turun ke sawah. Dan ketika ladang kehilangan petaninya, kita akan sadar bahwa menyebut diri sebagai negara agraris ternyata jauh lebih mudah daripada menjaga agar pertanian tetap hidup.