Terlalu sering keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar uang yang berhasil dibelanjakan, bukan dari seberapa besar nilai ekonomi yang berhasil diciptakan setelah uang itu dibelanjakan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) memperlihatkan dilema tersebut. Keduanya membutuhkan anggaran besar dan dalam tahap awal tentu membutuhkan dukungan APBN. Persoalannya bukan semata-mata karena negara mengeluarkan uang. Setelah uang itu keluar, apa yang kembali kepada negara dan masyarakat dalam bentuk kapasitas ekonomi baru?
Sebab APBN pada dasarnya bukan tambang uang yang tidak pernah habis. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara berasal dari penerimaan negara, terutama pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta pembiayaan melalui utang. Ketika belanja terus meningkat tetapi tidak dibarengi peningkatan kapasitas produksi, penerimaan, investasi, dan produktivitas, negara berisiko masuk ke dalam pola sederhana: uang keluar, kegiatan berlangsung, lalu tahun berikutnya membutuhkan uang lagi untuk mengulang kegiatan yang sama.
Di sinilah perbedaan antara belanja dan investasi menjadi penting. Belanja menghasilkan manfaat hari ini. Investasi seharusnya membangun kemampuan menghasilkan manfaat pada masa depan.
Misalnya, pemerintah membangun infrastruktur yang membuat biaya logistik turun. Dampaknya bukan hanya jalan atau pelabuhan yang berdiri, tetapi munculnya aktivitas ekonomi baru: industri tumbuh, distribusi lebih murah, lapangan kerja bertambah, basis pajak melebar. Dalam skenario seperti itu, uang negara bekerja sebagai modal yang menciptakan mesin ekonomi.
Sebaliknya, jika anggaran hanya habis untuk membiayai aktivitas rutin tanpa menciptakan produktivitas baru, negara akan terus menjadi sumber dana utama. Program tetap berjalan selama anggaran tersedia. Begitu anggaran tertekan, keberlanjutannya ikut dipertanyakan. Karena itu, ketika membahas MBG dan Kopdes, berapa besar ekosistem ekonomi yang tercipta dari anggaran tersebut?
MBG, misalnya, memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar program konsumsi. Jika rantai pasoknya dirancang dengan serius, kebutuhan pangan dapat menjadi pengungkit petani, peternak, nelayan, pengolah makanan, transportasi, hingga usaha kecil di daerah. Uang negara yang awalnya digunakan untuk membeli makanan bisa berputar di ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas produksi.
Begitu pula dengan Kopdes. Koperasi desa jangan sampai sekadar menjadi lembaga yang berdiri karena mendapatkan suntikan dana pemerintah. Koperasi seharusnya menjadi mesin bisnis yang mampu mengelola rantai pasok, mempertemukan produsen dengan pasar, mengurangi biaya distribusi, serta menghasilkan keuntungan yang membuatnya mampu bertahan tanpa terus meminta modal negara.
Di sinilah negara membutuhkan keberanian untuk menetapkan ukuran keberhasilan yang lebih keras. Bukan sekadar berapa triliun yang terserap, tetapi berapa omzet ekonomi yang tercipta. Berapa usaha baru yang lahir. Berapa pendapatan masyarakat meningkat. Berapa investasi swasta yang ikut masuk. Berapa penerimaan pajak yang akhirnya bertambah.
Kita tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa semakin besar APBN otomatis semakin besar kemakmuran. Anggaran besar tanpa tata kelola yang produktif justru bisa menjadi mesin pembakaran uang. Sebanyak apa pun modal yang dimasukkan, jika tidak menghasilkan mesin ekonomi yang mampu berputar sendiri, pada akhirnya modal itu akan habis.
Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak menghabiskan anggaran. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengubah anggaran menjadi kapasitas produksi, lalu mengubah kapasitas produksi menjadi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan baru.
Kalau setiap tahun kita hanya sibuk mencari sumber dana untuk membiayai program, tanpa membangun mesin ekonomi yang mampu menghasilkan dana berikutnya, kita sebenarnya bukan sedang membangun kekayaan. Kita hanya sedang memperpanjang umur ketergantungan pada anggaran.
Dan pada titik tertentu, angka di APBN akan mengingatkan kita pada hukum paling sederhana dalam ekonomi: uang yang terus diambil tanpa cukup banyak yang diciptakan kembali, pada akhirnya akan habis.
Baca Juga
-
Badak Jawa Dipindahkan, Ujung Kulon Diincar Tambang Emas?
-
Mengelola Triliunan Uang Negara, tetapi Laporan Keuangannya Tak Terbuka?
-
Pabrik Tutup, Pekerja Di-PHK, Aset Dikuasai: Pajak Mau Dipungut dari Siapa?
-
Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati
-
Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten
Artikel Terkait
Kolom
-
Demokrasi dan Teknokrasi, Tidak Mengabaikan Kondisi Masyarakat Saat Ini
-
Obsesi Standar Kecantikan, Merawat Diri atau Terjebak Permainan Industri?
-
Ironis! Ijazah Rakyat Diperiksa Ketat, Ijazah Dewan Dibiarkan Gelap?
-
Mitra MBG Gelar Aksi di Kantor BGN: Pahlawan Gizi atau Pemburu Proyek?
-
Jangan Gampang Kemakan Algoritma! Kenali Bedanya Edukasi dan Self-Diagnosis di TikTok
Terkini
-
Jun Ji Hyun dan Ahn Hyo Seop Berpotensi Adu Akting di Intimate Strangers 2
-
Sat-Set Bikin Wajah Dewy! 4 Collagen Mist Korea Andalan untuk Kulit Sehat
-
Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 Mulai Hilang Taringnya?
-
Sakamoto Days Season 2 Tayang 18 Januari, Creepy Nuts Isi Lagu Opening
-
Kulit Kenyal & Glowing ala Glass Skin! 4 Masker Korea dengan Kandungan PDRN