Jalanan sekitar Bundaran HI kembali riuh. Aksi demonstrasi BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) beberapa waktu lalu menyita perhatian publik. Di antara barikade rapat aparat dan bentangan spanduk perlawanan, ada satu teriakan yang cukup menyentuh urat sensitif: "Tolak MBG sekarang juga!"
Bagi sebagian orang, penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mungkin terdengar ganjil. Siapa yang menolak bantuan gizi untuk anak-anak bangsa? Namun, mereduksi aksi mahasiswa sekadar gerakan "asal beda" atau "anti-pemerintah" adalah pemikiran yang dangkal. Jika kita mau membedah lebih dalam, penolakan ini sejatinya bukan soal alergi pada piring gizi gratis, melainkan krisis kepercayaan terhadap tata kelola dan transparansi anggaran negara.
Mengapa Mahasiswa Alergi Makan Gratis?
Selama ini, media arus utama kerap kali terjebak pada narasi permukaan: gesekan fisik di lapangan, kemacetan lalu lintas, atau yel-yel provokatif. Sayangnya, substansi mendasar tentang mengapa mahasiswa menolak proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini justru jarang dikupas secara jernih dan mendalam.
Kecemasan mahasiswa bukan tanpa alasan rasional. Program raksasa seperti MBG menuntut pasokan anggaran yang amat besar. Pertanyaan kritis yang muncul di benak masyarakat adalah: dari mana dananya diambil? Apakah alokasi anggaran vital lain—seperti dana riset pendidikan tinggi, fasilitas sekolah, hingga subsidi sektor kesehatan—akan tergerus demi membiayai piring-piring gratis tersebut?
Tanpa penjelasan yang terang-benderang, sangat wajar jika publik dan sivitas akademika mencium potensi salah sasaran, inefisiensi, hingga risiko kebocoran anggaran. Masalah utamanya bukan terletak pada niat memberikan gizi, melainkan pada komunikasi publik yang minim keterbukaan. Ketika sebuah kebijakan nasional digulirkan tanpa membuka peta jalan (roadmap) dan transparansi keuangan yang detail, prasangka publik tentu akan selalu memenangi ruang diskusi.
Menjembatani Ketakutan dengan Data Real-Time
Menghadapi penolakan di jalanan dengan peniupan peluit dan barikade ketat aparat jelas bukan solusi jangka panjang. Mengunci ruang gerak di jalanan tidak akan pernah otomatis mengunci sikap kritis mahasiswa. Jika pemerintah memang berniat tulus menyukseskan MBG sekaligus meredam polarisasi, solusinya sangat sederhana: keberanian membuka kartu secara transparan.
Pertama, pemerintah perlu membangun dashboard transparansi real-time yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Peta alokasi dana, rincian sumber pembiayaan, profil vendor penyedia, hingga mekanisme pengawasan distribusi harus disajikan secara presisi. Transparansi digital ini efektif mematikan spekulasi liar dan memberikan kepastian bahwa dana sektor pendidikan tidak ditumbalkan.
Kedua, hentikan pola monolog dalam membuat kebijakan. Pemerintah melalui tim pelaksana MBG perlu membuka ruang Focus Group Discussion (FGD) berkala yang melibatkan perwakilan mahasiswa, akademisi, dan lembaga pengawas independen. Dialog ini bukan sekadar ajang sosialisasi searah, melainkan forum uji petik dan koreksi berbasis data objektif.
Pilihan Ada di Tangan Pemerintah
Pada akhirnya, demonstrasi di jalanan adalah cermin nyata dari saluran komunikasi formal yang tersumbat. Mahasiswa tidak butuh retorika manis di atas panggung politik, melainkan kepastian akuntabilitas di atas lembar anggaran.
Jika program MBG memang benar-benar dirancang murni demi kemajuan generasi mendatang, lantas mengapa harus ragu membuka data ke publik? Sekarang pilihannya kembali ke meja pembuat kebijakan: ingin terus menjawab aspirasi warga dengan barikade aparat, atau merangkul kritisisme publik dengan transparansi radikal?
Baca Juga
-
Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?
-
Kursi Panas Wakil Presiden: Istana Butuh 'Devils Advocate'
-
Menjinakkan Algoritma: Mengapa 'Indonesia Gelap' Krisis Perhatian?
-
Euforia Kirim PMI ke Jepang: Awas Jebakan "Pengangguran Terdidik" di Masa Depan!
-
Menormalisasi Political Exit: Ketika Mundur Bukan Berarti Kalah
Artikel Terkait
-
Mahasiswa UGM Ditetapkan Tersangka Demo Ricuh 10 November
-
Penipuan Berkedok Verifikasi Dapur MBG, Mitra BGN Rugi Ratusan Juta
-
Menagih Kerja Nyata Wapres Pengganti di Sisa Tiga Tahun Pemerintahan
-
Tagih Dana Pembangunan Dapur MBG hingga Rp3 Miliar, Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN
-
Dugaan Pengerahan Preman Saat Demo Jogja, Polda DIY Buka Suara
Kolom
-
Datakrasi dan Demokrasi: Jangan Sampai Kebijakan Negara Abaikan Suara Warga
-
Mudah Dibuat Tapi Nol Makna, Mengapa AI Slop Jadi Ancaman Baru di Dunia Digital?
-
Prabowo Tampil Mencolok dengan Jas Abu-abu di Tengah Barisan Pemimpin Dunia, Disengaja?
-
Ratusan Mobil Kopdes Mangkrak: Ironi Proyek Triliunan di Tengah Jerat Pajak
-
Menagih Kerja Nyata Wapres Pengganti di Sisa Tiga Tahun Pemerintahan
Terkini
-
Fenomena Minuman Bergender: Mengapa Kopi Identik Cowok, Matcha untuk Cewek?
-
Puluhan Bus Trans Jogja Sudah Tua, Dishub DIY Kaji Sewa Bus Listrik Publik
-
4 Tone Up Sunscreen Fragrance-Free Andalan Buat Glowing pada Kulit Sensitif
-
Review Streaming: Film Korea yang Menyoroti Sisi Gelap Dunia Live Streaming
-
Skip and Loafer Season 2 Kenalkan Dua Karakter Baru, Tayang April 2027