Bukan Anti-Makan Gratis, Ini Alasan Mahasiswa Tolak MBG di Jalanan

Jalanan sekitar Bundaran HI kembali riuh. Aksi demonstrasi BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) beberapa waktu lalu menyita perhatian publik. Di antara barikade rapat aparat dan bentangan spanduk perlawanan, ada satu teriakan yang cukup menyentuh urat sensitif: "Tolak MBG sekarang juga!"

Bagi sebagian orang, penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mungkin terdengar ganjil. Siapa yang menolak bantuan gizi untuk anak-anak bangsa? Namun, mereduksi aksi mahasiswa sekadar gerakan "asal beda" atau "anti-pemerintah" adalah pemikiran yang dangkal. Jika kita mau membedah lebih dalam, penolakan ini sejatinya bukan soal alergi pada piring gizi gratis, melainkan krisis kepercayaan terhadap tata kelola dan transparansi anggaran negara.

Mengapa Mahasiswa Alergi Makan Gratis?

Selama ini, media arus utama kerap kali terjebak pada narasi permukaan: gesekan fisik di lapangan, kemacetan lalu lintas, atau yel-yel provokatif. Sayangnya, substansi mendasar tentang mengapa mahasiswa menolak proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini justru jarang dikupas secara jernih dan mendalam.

Kecemasan mahasiswa bukan tanpa alasan rasional. Program raksasa seperti MBG menuntut pasokan anggaran yang amat besar. Pertanyaan kritis yang muncul di benak masyarakat adalah: dari mana dananya diambil? Apakah alokasi anggaran vital lain—seperti dana riset pendidikan tinggi, fasilitas sekolah, hingga subsidi sektor kesehatan—akan tergerus demi membiayai piring-piring gratis tersebut?

Tanpa penjelasan yang terang-benderang, sangat wajar jika publik dan sivitas akademika mencium potensi salah sasaran, inefisiensi, hingga risiko kebocoran anggaran. Masalah utamanya bukan terletak pada niat memberikan gizi, melainkan pada komunikasi publik yang minim keterbukaan. Ketika sebuah kebijakan nasional digulirkan tanpa membuka peta jalan (roadmap) dan transparansi keuangan yang detail, prasangka publik tentu akan selalu memenangi ruang diskusi.

Menjembatani Ketakutan dengan Data Real-Time

Menghadapi penolakan di jalanan dengan peniupan peluit dan barikade ketat aparat jelas bukan solusi jangka panjang. Mengunci ruang gerak di jalanan tidak akan pernah otomatis mengunci sikap kritis mahasiswa. Jika pemerintah memang berniat tulus menyukseskan MBG sekaligus meredam polarisasi, solusinya sangat sederhana: keberanian membuka kartu secara transparan.

Pertama, pemerintah perlu membangun dashboard transparansi real-time yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Peta alokasi dana, rincian sumber pembiayaan, profil vendor penyedia, hingga mekanisme pengawasan distribusi harus disajikan secara presisi. Transparansi digital ini efektif mematikan spekulasi liar dan memberikan kepastian bahwa dana sektor pendidikan tidak ditumbalkan.

Kedua, hentikan pola monolog dalam membuat kebijakan. Pemerintah melalui tim pelaksana MBG perlu membuka ruang Focus Group Discussion (FGD) berkala yang melibatkan perwakilan mahasiswa, akademisi, dan lembaga pengawas independen. Dialog ini bukan sekadar ajang sosialisasi searah, melainkan forum uji petik dan koreksi berbasis data objektif.

Pilihan Ada di Tangan Pemerintah

Pada akhirnya, demonstrasi di jalanan adalah cermin nyata dari saluran komunikasi formal yang tersumbat. Mahasiswa tidak butuh retorika manis di atas panggung politik, melainkan kepastian akuntabilitas di atas lembar anggaran.

Jika program MBG memang benar-benar dirancang murni demi kemajuan generasi mendatang, lantas mengapa harus ragu membuka data ke publik? Sekarang pilihannya kembali ke meja pembuat kebijakan: ingin terus menjawab aspirasi warga dengan barikade aparat, atau merangkul kritisisme publik dengan transparansi radikal?