Republik Makan Siang: Keselamatan yang Tersisih demi Perut yang Kenyang

Selamat datang di Republik Makan Siang. Sebuah negeri yang belakangan ini terasa begitu sibuk memastikan rakyatnya makan, di tengah berbagai masalah yang datang tanpa permisi. Bencana silih berganti, berita buruk muncul hampir setiap hari, tetapi ada satu program yang tetap mendapat sorotan besar dari pemerintah.

Program itu tentu saja Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sekolah sampai berbagai ruang publik, program ini terus dibicarakan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Seolah-olah urusan perut sedang mendapat tempat istimewa dalam daftar pekerjaan negara.

Padahal, ada ironi yang sulit diabaikan. Di tengah gencarnya program tersebut, kasus dugaan keracunan akibat MBG juga terus bermunculan. Jadi, sebelum terlalu jauh merayakan republik yang sudah makan, mungkin ada baiknya kita bertanya apakah semua urusan memang bisa selesai setelah makan siang.

Republik Makan Siang dan Urusan Perut

Selamat datang di Republik Makan Siang, tempat urusan perut mendapat panggung yang begitu besar. Menurut saya, cara pemerintah membicarakan kesejahteraan rakyat itu terkadang janggal. Seolah-olah kalau kebutuhan makan sudah dipenuhi, berarti sebagian besar urusan rakyat juga sudah beres.

Padahal, hidup rakyat bukan cuma soal makan. Anak-anak memang butuh makanan bergizi, tapi mereka juga butuh sekolah yang layak. Orang tua butuh penghasilan yang cukup, bukan sekadar menengadahkan tangan minta bantuan.

Lebih jauh, orang yang tinggal di daerah rawan bencana juga butuh lebih dari bantuan setelah bencana terjadi. Mereka butuh persiapan yang matang sebelum keadaan menjadi kacau. Perut kenyang itu penting, tapi hidup orang tidak selesai setelah makan.

Republik Makan Siang di Tengah Bencana

Selamat datang di Republik Makan Siang. Kali ini, urusannya bukan cuma apa yang ada di piring, tetapi apa yang ikut tersisih dari meja prioritas.

Bencana tidak pernah mau menunggu kita siap. Masalahnya, persiapan menghadapi bencana juga ikut berhadapan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Pagu BNPB untuk 2026 hanya sekitar Rp491 miliar, turun jauh dari outlook 2025 yang mencapai sekitar Rp2,01 triliun.

Kondisi ini bahkan membuat BNPB perlu mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp936,6 miliar untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana.

Ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum bencana datang dan semuanya membutuhkan biaya. Karena itu, efisiensi anggaran layak dipertanyakan.

Ah, saya rasa, mitigasi memang kalah menarik dibanding bantuan. Bantuan punya bentuk yang bisa dilihat secara langsung, bahkan didokumentasikan. Mitigasi tidak punya kemewahan itu karena sering kali berbentuk kerja yang tidak terlihat.

Kenyang Bukan Jaminan Selamat

Selamat datang di Republik Makan Siang. Setelah bicara soal besarnya perhatian pada urusan perut dan kecilnya ruang untuk kesiapan menghadapi bencana, kita kembali ke program makannya sendiri. Sebab, MBG yang terus digadang-gadang sebagai program besar pemerintah ternyata masih menyimpan persoalan yang cukup serius.

Lucu juga kalau dipikir-pikir. Program yang dirancang untuk memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi justru kembali berhadapan dengan persoalan paling dasar dalam penyediaan makanan, yaitu keamanan.

Awal September lalu, dugaan keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah. Lebih dari 1.700 siswa dan guru dilaporkan sakit dalam beberapa hari, dengan kasus yang muncul antara lain di Rembang, Sidoarjo, Nganjuk, dan Agam.

Mungkin memang lebih mudah bagi pemerintah menunjukkan bahwa rakyat sudah makan daripada menunjukkan bahwa rakyat sudah aman. Mungkin memang begini bentuk kesejahteraan versi kita sekarang. Perut harus terisi, meski banyak urusan lain masih dibiarkan kosong. Selamat datang di Republik Makan Siang.