Bansos Bukan Barang Gratis: Ada Amanah yang Harus Dijaga

Bantuan pemerintah seharusnya menjadi jembatan. Sesuatu yang diberikan hari ini agar keluarga penerima manfaat bisa berdiri lebih kuat besok. Beras untuk menjaga dapur tetap mengepul. Bantuan pendidikan agar anak tetap bersekolah. Hewan ternak agar keluarga memiliki modal usaha. Bantuan kewirausahaan agar penerima memiliki sumber penghasilan yang dapat terus berputar. Tetapi apa jadinya ketika bantuan tersebut justru dijual?

Persoalan ini bukan sekadar cerita tentang penerima bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak amanah. Ada persoalan yang jauh lebih besar. Mengapa bantuan yang dirancang untuk mengubah kehidupan seseorang bisa begitu mudah berubah menjadi uang tunai sesaat?

Cerita seperti ini memang ada di lapangan. Dalam pendampingan keluarga yang anaknya hendak mengikuti program Sekolah Rakyat, misalnya, terdapat kasus orang tua penerima bantuan beberapa ekor kambing untuk dikembangkan sebagai usaha. Belum lama berjalan, kambing-kambing tersebut dikabarkan dijual dengan berbagai alasan. Ada yang sakit, mati, atau tidak bisa dipelihara. Ketika diminta menunjukkan bukti, penjelasannya tidak selalu dapat diverifikasi. Bahkan, persoalannya menjadi lebih rumit ketika anak yang semula mengikuti Sekolah Rakyat akhirnya tidak melanjutkan sekolah.

Jika kejadian semacam ini benar-benar terjadi, yang hilang bukan hanya beberapa ekor kambing. Yang hilang adalah rantai tujuan sebuah kebijakan. Bantuan ternak diberikan agar muncul aset. Aset diharapkan berkembang menjadi usaha. Usaha menghasilkan pendapatan. Pendapatan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pada saat yang sama, anak memperoleh pendidikan agar memiliki peluang ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Ketika kambing dijual dan anak berhenti sekolah, dua jalur intervensi sekaligus terputus. Namun, menyalahkan penerima bantuan saja juga terlalu mudah. Program bantuan publik adalah sistem. Ada pendataan, penetapan penerima, mekanisme penyaluran, pendampingan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kalau sebuah keluarga menerima aset produktif tetapi beberapa waktu kemudian aset tersebut hilang tanpa penjelasan yang dapat diverifikasi, di mana sistem pengawasannya?

Bantuan produktif berbeda dengan bantuan konsumtif. Ketika pemerintah memberikan beras, beras memang untuk dikonsumsi. Tetapi ketika pemerintah memberikan kambing sebagai modal usaha, logikanya berbeda. Kambing tersebut bukan sekadar barang pemberian. Ia merupakan bagian dari desain program pemberdayaan. Karena itu, bantuan semacam ini semestinya tidak berhenti pada serah terima.

Penerima perlu mendapatkan pendampingan mengenai pakan, kesehatan ternak, reproduksi, pengelolaan hasil, hingga pencatatan sederhana. Pemerintah juga perlu memiliki mekanisme untuk mengetahui apakah aset masih ada, berkembang, mati karena penyakit, atau memang dijual. Jika ternak mati, misalnya, seharusnya ada mekanisme pelaporan yang jelas, bukan sekadar cerita lisan. Tetapi ada sisi lain yang juga tidak boleh ditutupi. Penerima bantuan memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan bantuan sesuai tujuan program.

Kemiskinan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan tanggung jawab. Justru karena bantuan tersebut berasal dari uang publik, penerima perlu memahami bahwa bantuan produktif bukan hadiah bebas tanpa tujuan. Menjual kambing mungkin menghasilkan uang yang bisa dipakai untuk kebutuhan mendesak hari ini. Tetapi jika kambing itu merupakan modal usaha, keputusan tersebut dapat menghilangkan kesempatan memperoleh pendapatan berulang pada masa depan.

Di sinilah negara menghadapi dilema klasik dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Bagaimana memberikan bantuan tanpa menciptakan ketergantungan, dan bagaimana mendorong kemandirian tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak penerima? Jawabannya bukan dengan memperketat bantuan sampai masyarakat miskin semakin sulit mendapatkannya. Jawabannya adalah membuat bantuan lebih tepat sasaran, terpantau, dan sesuai dengan kondisi penerima.

Tidak semua keluarga membutuhkan bantuan yang sama. Ada yang lebih membutuhkan pangan. Ada yang membutuhkan modal usaha. Ada yang membutuhkan akses pekerjaan. Ada pula yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum program ekonomi bisa berjalan. Sebab bantuan yang salah desain bisa sama tidak efektifnya dengan bantuan yang disalahgunakan.

Setelah bantuan diberikan, apa yang berubah? Berapa keluarga yang pendapatannya meningkat? Berapa ternak yang berkembang menjadi usaha? Berapa anak yang akhirnya bertahan di sekolah? Berapa penerima yang setelah beberapa tahun tidak lagi membutuhkan bantuan?

Ukuran keberhasilan bantuan bukan banyaknya kambing yang dibagikan, karung beras yang disalurkan, atau rupiah yang ditransfer. Ukuran keberhasilannya adalah apakah bantuan tersebut benar-benar membuat seseorang lebih mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Jika bantuan terus diberikan tetapi selalu habis, dijual, atau tidak menghasilkan perubahan, negara perlu mengevaluasi sistemnya.

Dan penerima bantuan juga perlu bercermin. Sebab bantuan publik seharusnya bukan sekadar sesuatu yang diterima. Ia adalah kesempatan. Dan kesempatan yang terus-menerus disia-siakan pada akhirnya tidak akan pernah berubah menjadi kesejahteraan.