Kalau Semua Harus Ditanggung Sendiri, Lalu Pajak Kita untuk Apa?

Masa semua harus ditanggung pemerintah? Tugas lu apa? Seolah-olah meminta negara menyediakan layanan publik adalah bentuk kemalasan, sementara mengurus semuanya sendiri adalah tanda ketangguhan. Masalahnya, negara memang tidak dibentuk untuk membuat warganya menanggung seluruh kebutuhan hidup seorang diri. Kita membayar pajak justru karena ada hal-hal yang secara kolektif tidak efisien atau tidak adil jika seluruhnya dibebankan kepada individu. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik, keamanan, hingga berbagai layanan administrasi membutuhkan pembiayaan bersama.

Maka pertanyaan yang sama layak dikembalikan kepada negara. Kalau masyarakat sudah menjalankan kewajibannya, negara menjalankan kewajibannya dengan cara seperti apa? Sebab menjadi warga negara bukan hanya soal menerima fasilitas. Ada kewajiban yang harus dibayar.

Kita membayar pajak penghasilan. Ada pajak konsumsi dalam berbagai transaksi. Kendaraan bermotor dikenai pajak. Kepemilikan dan transaksi tanah serta bangunan memiliki kewajiban perpajakan tertentu. Ada pula Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan secara berkala oleh pemilik atau pihak yang memenuhi ketentuan. Bahkan ketika masyarakat membeli secangkir kopi di kafe, transaksi tersebut dapat melibatkan pungutan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, hubungan antara warga dan negara bukan hubungan antara orang yang meminta-minta kepada pemberi bantuan.

Ada kontrak sosial di dalamnya. Masyarakat memberikan sebagian sumber dayanya kepada negara. Negara kemudian mengelola sumber daya tersebut untuk menyediakan layanan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup dengan lebih aman dan sejahtera. Karena itu, kritik terhadap kualitas belanja negara bukan berarti meminta pemerintah membiayai semua kebutuhan pribadi. Yang dipersoalkan adalah apakah uang publik digunakan untuk menghasilkan manfaat publik yang sepadan.

Di sinilah kita perlu berhenti meromantisasi kalimat kemandirian warga. Tentu masyarakat harus bekerja. Tentu individu memiliki tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Tidak masuk akal jika seluruh kebutuhan pribadi dibebankan kepada APBN atau APBD. Tetapi ada perbedaan antara kemandirian individu dan negara melepaskan tanggung jawabnya.

Seorang warga bisa bekerja keras membayar pajak, tetapi tetap membutuhkan sekolah yang layak untuk anaknya. Ia bisa menabung untuk masa depan, tetapi tetap membutuhkan sistem kesehatan yang dapat diakses ketika sakit. Ia bisa membeli kendaraan sendiri, tetapi tetap berhak mempertanyakan kualitas jalan yang dibangun menggunakan uang publik.

Justru karena masyarakat tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan secara individual, negara dibutuhkan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Masyarakat berhak mempertanyakan program yang manfaatnya hanya terasa sesaat tetapi membutuhkan anggaran besar. Masyarakat juga wajar mempertanyakan kebijakan yang tidak memiliki desain jangka panjang atau tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Bukan karena setiap rupiah negara harus menghasilkan keuntungan finansial. Fungsi anggaran publik memang lebih luas daripada mencari laba. Tetapi setiap program seharusnya memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat, mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap hasilnya. Sebab anggaran negara bukan uang yang jatuh dari langit. Ia berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pajak yang dikumpulkan negara.

Karena itu, ketika ada rakyat bisa mandiri dan berdaya, hal ini tidak boleh berubah menjadi alasan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Mandiri sebagai warga negara dan kritis terhadap negara bukan dua hal yang bertentangan. Justru warga yang membayar pajak memiliki alasan untuk bertanya. Ke mana uang publik dialokasikan? Apa hasilnya? Siapa yang menerima manfaat? Apakah program tersebut menyelesaikan masalah atau hanya menghasilkan angka penyerapan anggaran?

Kita tidak membutuhkan budaya “sedikit-sedikit minta pemerintah”. Tetapi kita juga tidak membutuhkan budaya sebaliknya. Sedikit-sedikit warga disuruh menanggung sendiri.

Kalau semua pendidikan harus ditanggung sendiri, kesehatan harus ditanggung sendiri, transportasi harus diselesaikan sendiri, infrastruktur harus dicari sendiri, dan perlindungan sosial dianggap sebagai kemanjaan, lalu untuk apa masyarakat membangun negara dan membayar pajak secara kolektif?

Menjadi warga negara bukan berarti menyerahkan seluruh hidup kepada pemerintah. Tetapi menjadi warga negara juga bukan berarti membayar pajak lalu diminta diam ketika mempertanyakan bagaimana uang itu digunakan. Membayar pajak adalah kewajiban. Mengawasi penggunaannya adalah hak. Dan memastikan anggaran benar-benar meningkatkan kesejahteraan adalah tanggung jawab negara.