Ketika Pemimpin Tak Percaya Pakar, Bagaimana Negara Menentukan Arah?

Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pidato dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, ia berbicara tentang cita-cita membawa Indonesia menuju kesejahteraan, termasuk memastikan tidak ada anak yang berangkat sekolah dalam kondisi kelaparan atau mengalami kekurangan gizi.

“Saya bersumpah untuk melihat Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya,” ujar Prabowo, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Namun, pembahasan itu kemudian bergeser ke para pakar yang mengkritik pemerintah. Prabowo mengatakan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya, jadi goblok.”

Sebagai rakyat Indonesia, kita rasanya sudah tidak kaget melihat gaya bicara Prabowo di podium. Tanpa diminta, kita juga selalu mempersiapkan diri untuk memperluas kesabaran setiap kali mendengar pidatonya.

Namun, saya tetap saja tergelitik untuk membahasnya. Dalam pemerintahan, pakar, akademisi, dan peneliti memang tidak selalu hadir untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat. Ada kalanya mereka justru memberikan catatan, menunjukkan risiko, atau menawarkan sudut pandang yang berbeda.

Lantas, ketika pemimpin sekelas presiden tak percaya pakar, bahkan meremehkan dan menghina mereka, bagaimana negara menentukan arah dan kebijakan?

Pakar Tidak Bertugas Membenarkan Penguasa

Kalau semua pakar hanya boleh bicara setelah pendapatnya sesuai dengan kemauan pemerintah, sebaiknya tidak usah minta pendapat. Dengan begitu, rapat selesai lebih cepat, suasana lebih tenang, dan kritik bisa dihemat untuk kesempatan lain.

Padahal, fungsi pakar memang tidak selalu membuat penguasa nyaman. Akademisi, peneliti, ekonom, ahli kesehatan, atau orang yang bertahun-tahun menekuni bidang tertentu punya tugas untuk melihat masalah dari sudut yang mungkin luput dari pandangan pemerintah. Mereka bisa menunjukkan celah kebijakan, menghitung risiko, atau mempertanyakan keputusan yang dibuat saat rapat.

Tentu saja pendapat ahli tetap bisa keliru, data bisa diperdebatkan, dan analisis bisa dibantah. Kalau ada pakar yang menyampaikan tuduhan tanpa dasar, pemerintah punya hak untuk membantahnya. Di situlah menariknya demokrasi, argumen dilawan dengan argumen, data diuji dengan data.

Tapi, kalau setiap kritik dibalas dengan mempertanyakan kepintaran orang yang mengkritik, pemimpin bisa terjebak dalam perdebatan yang tidak pernah sampai pada pokok masalah.

Kalau Semua Harus Menurut, Buat Apa Ada Kritik?

Ada satu hal yang barangkali sering terlupakan dalam pemerintahan: kritik bukan gangguan suara latar. Ia justru salah satu cara untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan benar-benar berjalan sebagaimana yang dibayangkan pembuatnya.

Pemerintah tentu memiliki program, target, data, dan alasan sendiri dalam mengambil keputusan. Namun, negara bukan ruang kerja pribadi yang penghuninya hanya terdiri dari orang-orang yang sepakat. Kebijakan publik menyentuh jutaan orang dengan kondisi yang berbeda-beda. Apa yang terlihat masuk akal dari meja pemerintahan belum tentu terasa sama bagi masyarakat yang menerima dampaknya.

Karena itu, kritik dari pakar seharusnya tidak otomatis dibaca sebagai upaya menghambat pemerintah. Ada kritik yang memang keliru. Ada pula kritik yang justru membantu pemerintah menemukan masalah sebelum masalah itu menjadi lebih besar. Dua hal tersebut mestinya dibedakan dengan kepala dingin.

Lucunya, kita sering meminta masyarakat untuk berpikir kritis, tetapi menjadi sangat sensitif ketika kritik itu diarahkan kepada mereka yang sedang berkuasa. Seolah-olah berpikir kritis punya jam operasional: boleh aktif untuk rakyat, tetapi sebaiknya dimatikan dulu kalau yang sedang dibicarakan adalah pemerintah.

Kalau Pemerintah Selalu Merasa Benar, Rakyat Ngapain?

Pemerintah memang punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Tapi punya kewenangan bukan berarti otomatis selalu benar.

Tapi, karena itulah rakyat punya hak untuk bertanya dan mengkritik apabila kebijakannya tidak sesuai atau tidak berdampak.

Kritik dari raktar seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk permusuhan. Kalau pemerintah memang yakin keputusannya benar, ya tinggal dijelaskan. Tidak perlu setiap kritik dibalas seolah-olah orang yang bertanya sedang mengajak perang.

Toh, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung. Mereka yang harus berhadapan dengan harga yang naik, layanan yang tidak sesuai harapan, atau program yang ternyata tidak berjalan seperti yang dibayangkan.

Jadi, kalau ada yang mengeluh atau mempertanyakan kebijakan, rasanya agak lucu kalau mereka malah diminta diam dan dilabeli sebagai "antek asing" setiap kali melontarkan kritik.