Anggaran Habis, Program Mati: Ada yang Salah dengan Cara Pemerintah Bekerja

Ada sesuatu yang keliru jika sebuah program pemerintah hanya terlihat hidup ketika anggaran mengalir. Begitu tahun anggaran berakhir, kegiatan berhenti, fasilitas terbengkalai, kelompok penerima kembali meminta bantuan, dan pemerintah menyiapkan anggaran baru untuk mengulang pola yang sama. Kalau terus seperti itu, sebenarnya pemerintah sedang membangun program atau sekadar menghabiskan anggaran?

Anggaran negara memang harus dibelanjakan untuk menjalankan pelayanan publik. Pemerintah tidak mungkin bekerja tanpa anggaran. Pendidikan membutuhkan sekolah dan guru, kesehatan membutuhkan fasilitas dan tenaga medis, pembangunan membutuhkan infrastruktur, sementara masyarakat miskin membutuhkan perlindungan sosial. Masalahnya bukan pada penggunaan anggaran. Masalah muncul ketika penyerapan anggaran lebih mudah dijadikan ukuran keberhasilan daripada perubahan yang dihasilkan oleh anggaran tersebut.

Sebuah program dapat dinyatakan berhasil karena 100 persen anggarannya terserap. Kegiatan terlaksana, peserta hadir, bantuan dibagikan, dokumentasi tersedia, laporan selesai. Secara administratif semuanya tampak rapi. Apakah pendapatan penerima meningkat? Apakah usaha yang dibangun masih berjalan dua tahun kemudian? Apakah fasilitas yang dibangun benar-benar digunakan? Apakah masyarakat menjadi lebih mandiri? Apakah masalah yang hendak diselesaikan benar-benar berkurang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berapa persen anggaran telah dibelanjakan.

Ambil contoh program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah memberikan modal atau aset kepada kelompok masyarakat. Pada tahun pertama, program terlihat sukses. Ada serah terima bantuan, pelatihan, pendampingan, dan laporan keberhasilan. Namun tiga tahun kemudian, aset rusak, usaha berhenti, anggota kelompok bubar, dan masyarakat kembali mengajukan bantuan. Jika kondisi tersebut berulang, kita seharusnya tidak buru-buru menyalahkan penerima. Bisa jadi desain programnya memang tidak pernah dirancang untuk bertahan setelah proyek selesai.

Program yang benar-benar produktif membutuhkan lebih dari sekadar modal awal. Ia membutuhkan pasar, pendampingan, kemampuan manajemen, akses pembiayaan, infrastruktur, teknologi, dan sistem evaluasi. Pemerintah juga harus mengetahui kapan masyarakat harus mulai mandiri dan kapan intervensi perlu dihentikan. Dengan kata lain, pemerintah perlu berhenti berpikir dalam siklus anggaran–kegiatan–laporan dan mulai berpikir dalam siklus masalah–intervensi–hasil–evaluasi–perbaikan.

Perubahan cara berpikir ini penting karena uang negara bukan uang yang muncul tanpa batas. Anggaran berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak dan berbagai sumber penerimaan lainnya. Setiap rupiah yang digunakan untuk sebuah program berarti ada pilihan penggunaan lain yang mungkin harus ditunda atau tidak dilakukan. Karena itu, program pemerintah seharusnya memiliki ukuran keberhasilan yang jelas sejak awal.

Bukan hanya berapa banyak orang yang menerima bantuan, tetapi berapa yang kehidupannya berubah. Bukan hanya berapa banyak pelatihan diselenggarakan, tetapi berapa peserta yang kemudian memperoleh pekerjaan atau meningkatkan pendapatan. Bukan hanya berapa fasilitas dibangun, tetapi apakah fasilitas tersebut digunakan dan memberikan manfaat setelah proyek selesai. Lebih penting lagi, harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa sebuah program tidak berhasil.

Budaya birokrasi yang hanya merayakan keberhasilan dapat membuat kegagalan disembunyikan di balik istilah seperti "evaluasi", "optimalisasi", atau "penyesuaian program". Padahal kegagalan yang diakui justru dapat menjadi informasi berharga untuk memperbaiki kebijakan.

Pemerintah juga perlu membangun mekanisme sunset clause atau evaluasi berkala untuk program tertentu. Tidak semua program harus berlangsung selamanya. Jika target sudah tercapai, program dapat dihentikan atau dialihkan. Jika tidak efektif, desainnya diperbaiki. Jika terbukti gagal, anggaran tidak semestinya terus mengalir hanya karena program tersebut sudah berjalan bertahun-tahun.

Tentu, tidak semua program publik harus "balik modal" secara finansial. Negara memang memiliki kewajiban membiayai layanan yang manfaatnya bersifat sosial dan tidak menghasilkan keuntungan langsung. Tetapi setiap program tetap harus menghasilkan nilai publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah kualitas pemerintahan diuji.

Pemerintah bukan sekadar mesin belanja yang setiap tahun menerima anggaran, menjalankan kegiatan, lalu mengajukan anggaran berikutnya. Pemerintah seharusnya menjadi institusi yang belajar dari hasil kebijakannya sendiri. Sebab program yang baik bukan program yang selalu mendapatkan anggaran.

Program yang baik adalah program yang mampu mencapai tujuan, menciptakan manfaat yang bertahan, dan pada waktunya tidak lagi membutuhkan intervensi sebesar ketika pertama kali dimulai. Kalau setiap tahun uang harus kembali disuntikkan agar program tetap hidup, sementara masalah yang sama terus muncul, apa yang sebenarnya berubah setelah uang itu dibelanjakan?