Indonesia Negara Maritim, tetapi Makan Lobster Harus Menunggu Kaya

Bayangkan hidup di negara kepulauan yang memiliki garis pantai panjang, kekayaan laut melimpah, dan iklim tropis yang memungkinkan berbagai jenis buah tumbuh sepanjang tahun. Namun, bagi sebagian masyarakatnya, makan seafood berkualitas justru dianggap sebagai kemewahan. Membeli lobster satu kilogram dengan harga Rp700 ribu hingga Rp1 juta bukan perkara sederhana. Bahkan, ada orang yang harus menyimpan keinginan untuk sekadar menikmati lobster di negaranya sendiri sebagai cita-cita suatu hari nanti.

Ironis, bukan? Tinggal di negara maritim, tetapi makan hasil laut tertentu terasa seperti gaya hidup orang kaya. Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar. Lautnya menghasilkan ikan, udang, kepiting, cumi-cumi, hingga lobster. Belum lagi kekayaan buah tropis seperti mangga, durian, rambutan, pisang, dan berbagai jenis buah lainnya. Secara geografis, Indonesia seharusnya memiliki modal besar untuk menyediakan pangan yang beragam bagi masyarakat. Namun, kekayaan alam tidak otomatis membuat seluruh hasilnya terjangkau oleh penduduk sendiri. Ada jarak antara melimpahnya sumber daya dan kemampuan masyarakat untuk menikmatinya.

Lobster menjadi contoh yang mudah dipahami. Harganya dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kilogram, bergantung pada jenis, ukuran, kualitas, lokasi, dan kondisi pasar. Harga tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari rantai distribusi, biaya logistik, pasokan, permintaan restoran, hingga orientasi pasar ekspor. Artinya, lobster yang berasal dari perairan Indonesia tidak otomatis dijual dengan harga murah kepada masyarakat Indonesia.

Persoalannya bukan berarti seluruh hasil laut harus dijual murah atau nelayan tidak boleh memperoleh keuntungan layak. Nelayan juga berhak mendapatkan harga yang adil atas hasil tangkapannya. Namun, negara perlu memastikan bahwa kekayaan laut tidak hanya menjadi komoditas bernilai tinggi bagi pasar, sementara masyarakat luas kesulitan mengakses pangan bergizi.

Hal serupa terjadi pada buah-buahan. Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan keanekaragaman buah yang tinggi. Akan tetapi, harga buah tertentu bisa terasa mahal bagi keluarga berpenghasilan rendah. Masalahnya bukan semata-mata ketersediaan hasil panen, melainkan juga distribusi, infrastruktur penyimpanan, panjangnya rantai pasok, serta ketimpangan daya beli.

Di sinilah persoalan struktural perlu dibicarakan. Kemiskinan bukan selalu berarti seseorang tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam. Seseorang bisa tinggal dekat laut, tetapi tidak mampu membeli seafood karena penghasilannya terbatas. Seseorang bisa hidup di daerah penghasil buah, tetapi tetap kesulitan membeli buah secara rutin karena harga dan biaya distribusi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan alam dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal berbeda. Sumber daya yang melimpah membutuhkan tata kelola, infrastruktur, kebijakan distribusi, serta sistem ekonomi yang memungkinkan manfaatnya dinikmati lebih luas.

Pemerintah perlu memperkuat posisi nelayan kecil, memperbaiki fasilitas penyimpanan dan rantai dingin, mengurangi biaya distribusi, serta memastikan pasar domestik memperoleh pasokan yang memadai. Untuk komoditas hortikultura, penguatan petani, transportasi, gudang penyimpanan, dan akses pasar juga penting agar hasil panen tidak terbuang sekaligus tetap terjangkau konsumen.

Selain itu, kebijakan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada angka produksi dan nilai ekspor. Keberhasilan juga harus diukur dari kemampuan masyarakat membeli makanan bergizi dengan penghasilan yang mereka miliki. Sebab, produksi melimpah tidak banyak berarti bagi keluarga yang tetap harus menghitung berkali-kali sebelum membeli ikan atau buah.

Mungkin terdengar sederhana ketika seseorang mengatakan bahwa ia bercita-cita makan lobster di negara maritimnya sendiri. Namun, justru dari keinginan sederhana itu muncul pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya kekayaan alam Indonesia dikelola?

Kita tidak sedang menuntut semua orang harus makan lobster setiap hari. Lobster memang bukan kebutuhan pokok dan tidak harus menjadi ukuran kesejahteraan. Namun, ketika ikan, buah, dan pangan bergizi lainnya semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, ada persoalan daya beli dan pemerataan yang tidak boleh diabaikan.

Jangan sampai kita hanya bangga menyebut Indonesia negara maritim dan tropis, tetapi masyarakatnya sendiri merasa menjadi orang asing di tengah kekayaan alamnya. Kekayaan negara seharusnya tidak berhenti sebagai angka produksi, komoditas ekspor, atau keuntungan perdagangan. Pada akhirnya, kekayaan itu harus terasa dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya.