Kala Karhutla Nusantara Terus Berulang: Siapa yang Menanggung Derita?

Setiap kali musim kemarau menyapa, Indonesia seolah memasuki sebuah siklus teater musiman yang sudah dihafal di luar kepala: hutan dan lahan terbakar, kabut asap pekat mengepung permukiman, dan jutaan warga kembali dipaksa menghirup udara beracun.

Akan tetapi, jika kita menengok skala krisis ekologis yang terjadi sepanjang tahun ini, ada yang terasa jauh lebih mengoyak nalar. Ini bukan lagi sekadar angin lalu atau bencana alam musiman yang bisa dimaafkan begitu saja.

Ketika jutaan hektare lahan hangus dan emisi karbon melesat hingga mendominasi panggung global, pertanyaannya berubah drastis: sampai kapan kita terus berlindung di balik alasan "faktor cuaca"?

Mari membaca angka-angka dengan kepala dingin. Kementerian Kehutanan mencatat bahwa luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menembus ratusan ribu hektare hingga pertengahan tahun.

Sementara itu, pantauan independen dari Nusantara Atlas menggunakan citra satelit bahkan memperkirakan angka yang jauh lebih masif—mencapai hampir dua juta hektare. Belum lagi laporan layanan pemantauan atmosfer Copernicus yang mencatat lonjakan emisi kebakaran Indonesia sempat menyumbang sepertiga dari total emisi global dalam sepekan.

Angka-angka ini bukan sekadar deretan statistik kering di atas meja birokrat. Di balik angka tersebut, ada ekosistem gambut yang sekarat, keanekaragaman hayati yang musnah, dan hak asasi manusia atas udara bersih yang dirampas secara paksa.

Tentu saja, cuaca ekstrem, suhu tinggi, dan musim kering berkepanjangan adalah variabel pemantik yang nyata. Namun, menyandarkan seluruh akar masalah pada faktor alam adalah bentuk pengingkaran intelektual yang berbahaya.

Alam tidak berjalan sendiri menyulut api di atas lahan gambut yang sengaja dikeringkan. Di sinilah letak persoalan utamanya: dari mana asal api itu, bagaimana ia menjalar, dan siapa yang diuntungkan dari terbukanya lahan-lahan tersebut? Pertanyaan ini menuntut transparansi penyelidikan yang jujur, baik di dalam wilayah konsesi korporasi maupun di luar kawasan izin. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas—ketika pihak-pihak berpunya bebas dari jerat hukum, sementara rakyat kecil menanggung derita.

Sayangnya, dalam kalkulasi bisnis dan politik agrarian kita, penegakan hukum lingkungan sering kali berakhir menjadi kompromi setengah hati. Sanksi administratif atau denda finansial yang dijatuhkan kepada korporasi kerap dianggap sekadar "biaya operasional" ketimbang efek jera yang mematikan.

Ketika izin usaha jarang dicabut dan proses peradilan berjalan lambat serta tertutup, celah impunitas ini justru memberi sinyal hijau bagi praktik pembakaran lahan terselubung pada musim-musim berikutnya. Kebijakan pemulihan ekosistem gambut pun kerap berhenti di atas kertas rapat, sementara di lapangan, saluran drainase ekologis terus dibuat mengering demi ekspansi komoditas.

Ironisnya, karhutla selalu menyuguhkan drama ketidakadilan lingkungan (environmental injustice) yang paling telanjang. Mereka yang meraup pundi-pundi keuntungan dari eksploitasi dan pembukaan lahan sering kali duduk nyaman di ruang pendingin udara kota metropolitan, jauh dari kepulan asap pekat.

Sebaliknya, warga lokal, petani tradisional, anak-anak, hingga para pekerja jalanan di sekitar lokasi kebakaranlah yang harus membayar mahal dengan paru-paru mereka. Mereka kehilangan ruang hidup, sumber penghidupan, dan kesehatan tanpa memiliki kuasa sedikit pun atas keputusan-keputusan bisnis korporasi yang merusak lingkungan.

Dampak karhutla bahkan tidak berhenti pada kerusakan fisik dan penyakit ISPA belaka, tetapi juga trauma kolektif yang menghantui ingatan warga. Anak-anak yang terpaksa meliburkan sekolah selama berminggu-minggu dan keluarga yang terisolasi di dalam rumah beratap asap adalah bukti betapa krisis ini merampas masa depan secara perlahan. Ketika asap tebal melintasi batas negara tetangga, karhutla menegaskan satu hal: kejahatan lingkungan adalah bentuk pengkhianatan lintas batas yang memalukan martabat bangsa.

Mengakhiri siklus tahunan ini menuntut perombakan total cara pandang negara—beralih dari sekadar pemadam kebakaran yang sibuk saat api membesar, menjadi penjaga garis depan pencegahan yang konsisten.

Pertama, transparansi data peta konsesi dan hak guna usaha (HGU) harus dibuka seluas-luasnya agar publik serta masyarakat sipil bisa ikut mengawasi status lahan dan penegakan hukumnya.

Kedua, penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi pembakar lahan harus menjadi harga mati, disertai kewajiban pemulihan ekosistem secara total dan ganti rugi terhadap masyarakat terdampak. Ketiga, pelibatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam edukasi pembukaan lahan tanpa bakar harus diperkuat, karena pencegahan yang paling efektif selalu berakar dari kesadaran dan kesejahteraan komunitas akar rumput.

Pada akhirnya, langit Nusantara yang sesak oleh asap adalah cerminan dari tata kelola bumi yang sakit dan komitmen iklim yang masih sebatas retorika. Cuaca mungkin berada di luar kuasa manusia, tetapi keserakahan, kelalaian, dan lemahnya penegakan hukum adalah pilihan sadar yang bisa diperbaiki.

Selama negara terus bersikap Setengah hati dalam menindak para perusak lingkungan, kabut asap beracun akan terus menjadi warisan kelam bagi generasi masa depan. Melindungi hutan bukan sekadar menyelamatkan pohon, melainkan merawat hak setiap manusia untuk bernapas dengan merdeka dan bermartabat.