Dari Isi Piring hingga Obat, Politik Mengatur Kehidupan Kita Sehari-hari

Kita sering menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Politik seolah hanya menjadi urusan mereka yang duduk di gedung parlemen, berpidato di hadapan kamera, berkampanye menjelang pemilihan umum, atau berdebat tentang kekuasaan. Sementara itu, masyarakat sibuk dengan urusan yang dianggap lebih nyata seperti mencari uang, membeli kebutuhan pokok, membayar biaya sekolah, berobat, hingga memikirkan harga bahan bakar. Padahal, hampir seluruh urusan tersebut memiliki hubungan erat dengan politik.

Politik tidak berhenti di bilik suara. Ia hadir di meja makan, ruang kelas, pasar tradisional, rumah sakit, bahkan di jalan yang setiap hari kita lalui. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah dapat menentukan berapa harga beras yang harus dibayar masyarakat, bagaimana kualitas pelayanan kesehatan, siapa yang memperoleh akses pendidikan, hingga seberapa besar pajak yang dipotong dari penghasilan kita.

Ambil contoh sederhana: makanan yang kita konsumsi setiap hari. Harga beras, minyak goreng, telur, dan cabai tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar. Ada kebijakan impor, pengelolaan stok pangan, subsidi pupuk, distribusi, perlindungan petani, hingga tata niaga yang ikut memengaruhi harga. Ketika pemerintah mengambil keputusan terkait impor beras atau menetapkan kebijakan subsidi, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh petani maupun konsumen.

Begitu pula dengan kesehatan. Akses masyarakat terhadap layanan medis bukan sekadar persoalan ketersediaan dokter dan rumah sakit. Ada kebijakan anggaran kesehatan, sistem jaminan kesehatan nasional, distribusi tenaga medis, harga obat, serta pembangunan fasilitas kesehatan yang ditentukan melalui proses politik.

Ketika anggaran kesehatan diprioritaskan atau justru dikurangi, konsekuensinya dapat menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Bagi seseorang yang membutuhkan pengobatan, keputusan tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan persoalan hidup yang konkret.

Pendidikan pun demikian. Besarnya anggaran pendidikan, kebijakan kurikulum, kesejahteraan guru, biaya pendidikan tinggi, hingga pemerataan fasilitas sekolah merupakan bagian dari keputusan publik. Nasib seorang anak yang tinggal di daerah terpencil bisa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dirumuskan oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah ia temui.

Bahkan, persoalan pekerjaan dan penghasilan tidak bisa dilepaskan dari politik. Penetapan upah minimum, aturan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, pajak, serta kebijakan investasi menentukan bagaimana hubungan antara pekerja dan pemberi kerja berlangsung. Ketika aturan berubah, masyarakat bisa merasakan dampaknya melalui peluang kerja, kepastian kontrak, maupun daya beli. Lantas, mengapa masih banyak orang merasa politik tidak penting untuk dibicarakan?

Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa politik identik dengan pertengkaran, perebutan jabatan, dan konflik antarkelompok. Pemberitaan tentang politisi yang saling menyerang juga membuat sebagian masyarakat lelah. Akibatnya, muncul sikap apatis yaitu tidak mau mengikuti perkembangan politik karena merasa tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi.

Padahal, menjauh dari pembicaraan politik tidak membuat seseorang terbebas dari dampak kebijakan politik. Kita boleh tidak mengikuti perdebatan antarpolitisi, tetapi tetap harus membayar pajak, mengikuti aturan, membeli kebutuhan pokok dengan harga yang berlaku, dan menggunakan layanan publik yang disediakan negara.

Itulah sebabnya, melek politik seharusnya menjadi kebutuhan dasar warga negara, bukan sekadar minat tambahan bagi mereka yang menyukai isu pemerintahan. Melek politik bukan berarti harus menjadi pendukung partai tertentu, menghafal nama seluruh pejabat, atau selalu terlibat dalam perdebatan politik di media sosial. Lebih dari itu, melek politik berarti memahami bagaimana keputusan publik dibuat, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana anggaran digunakan, serta bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Masyarakat juga perlu membiasakan diri memeriksa informasi, membandingkan sumber berita, membaca kebijakan secara kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja membelah masyarakat. Kritik terhadap pemerintah pun sebaiknya dibangun berdasarkan data dan persoalan konkret, bukan semata-mata kebencian atau fanatisme terhadap kelompok tertentu.

Pada akhirnya, politik bukan sesuatu yang bisa kita hindari hanya dengan memilih untuk tidak membicarakannya. Sebab, ketika kita mengeluh tentang harga pangan, sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya pengobatan, atau buruknya fasilitas pendidikan, sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan persoalan yang memiliki dimensi politik.

Kita tidak harus menjadi politisi untuk memahami politik. Namun, kita perlu menjadi warga negara yang sadar bahwa setiap keputusan politik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan bersama.

Sebab, jika kita tidak berusaha memahami bagaimana kebijakan dibuat dan siapa yang membuatnya, kita berisiko hanya menjadi pihak yang menerima dampaknya tanpa mengetahui bagaimana memperjuangkan kepentingan sendiri. Karena itu, setidaknya, jangan sampai kita begitu memahami harga kebutuhan sehari-hari, tetapi sama sekali tidak memahami keputusan yang membuat harga tersebut berubah.