Drama Penyadapan di Istana: Elite Sibuk Berperang, Rakyat Tetap Jadi Korban

Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara kini memasuki babak baru. Bareskrim Polri menyebut aktivitas pemantauan komunikasi ini berlangsung dari 2025 sampai Oktober 2026, bahkan sempat ada upaya menghapus data di sistem LIMS demi menghilangkan jejak.

Polisi menyita belasan barang bukti dan menetapkan tiga tersangka utama, yaitu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Secara kasatmata, langkah hukum ini terlihat seperti ketegasan negara dalam membongkar skandal besar di institusi kepolisian. Tapi bagi masyarakat biasa, kehebohan di media ini justru memperlihatkan pemandangan yang mengelus dada.

Saat perhatian dan hukum dikuras habis untuk mengusut urusan para pejabat, masalah nyata yang dihadapi rakyat makin terbengkalai. Kabut asap masih mengepul di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih carut-marut, harga kebutuhan pokok melambung, dan mencari pekerjaan yang layak makin susah.

Perbedaan ini makin mempertegas betapa jauhnya fokus para penguasa dari urusan hidup rakyat. Saat para pejabat sibuk saling sikut demi mengamankan kursi masing-masing, rakyat tetap jadi korban yang cuma dibutuhkan suara dan angka statistiknya saat pemilu, lalu dilupakan begitu saja setelahnya.

Saling Sikut Demi Kursi, Bukan untuk Negeri

Jangan tertipu dengan bungkus "penegakan hukum" atau narasi "bersih-bersih" yang sering digaungkan para pejabat. Intrik yang terjadi di atas sana murni soal perebutan pengaruh dan pelanggengan kekuasaan. Kelompok yang satu berusaha menyingkirkan kelompok yang lain, dan siklusnya terus berputar seperti itu.

Mereka ribut bukan karena peduli pada negara, melainkan karena posisi dan zona nyaman mereka sedang terancam. Istilah reformasi atau pembersihan institusi itu cuma kedok ganti pemain, sementara cara mainnya tetap sama.

Buat kita yang melihat dari bawah, pertarungan mereka sama sekali tidak menarik. Itu cuma teater murahan antar elite yang sibuk mengamankan kantong dan jabatan masing-masing. Tidak ada satupun dari perkelahian mereka yang tujuannya untuk memperbaiki hidup rakyat.

Negara Sigap Urus Pejabat, Lambat Urus Rakyat

Lucunya, energi dan hukum di negeri ini mendadak jadi super cepat kalau yang diurus adalah masalah para pejabat. Rapat kilat, pengusutan ketat, dan konferensi pers besar-besaran langsung tuntas dalam hitungan hari. Tapi giliran rakyat yang menjerit karena harga pangan melambung atau sesak napas akibat kabut asap, negara mendadak pura-pura tuli.

Prioritas mereka sudah terbalik total. Istana sibuk memadamkan api konflik di internal mereka sendiri, sementara hutan dan dapur rakyat dibiarkan terbakar tanpa ada yang peduli.

Kita Cuma Angka di Kotak Suara yang Habis Manis Sepah Dibuang

Bagaimana pun juga, kita harus sadar posisi kita di mata mereka, yaitu tidak lebih dari sekadar angka statistik untuk mendulang suara saat pemilu. Begitu pemungutan suara selesai dan mereka duduk di kursi empuk, kita hanya bisa gigit jari.

Kita terlalu gampang terdistraksi oleh drama politik di televisi dan media sosial. Walaupun tidak ada salahnya kalau kita mau tetap mengikuti, tapi jangan sampai kita tertipu atau tersesat arah.

Boleh saja sibuk membahas siapa yang menyadap siapa, asal prioritas kita tidak bergeser. Suara kita harus tetap nyaring menagih penyelesaian kebakaran hutan, udara yang bersih, lapangan kerja, dan harga pangan yang stabil. Jangan biarkan intrik kekuasaan mereka mengalihkan fokus kita dari penderitaan nyata di akar rumput.