Jebakan Politik Belas Kasihan: Mengapa Orang Mudah Menangisi Pejabat?

Postingan akun @psi_id di X baru-baru ini sukses bikin saya tergelitik. Akun tersebut membagikan momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membungkuk merapikan map di pengadilan. Postingan itu dibumbui narasi sedih agar pembaca ikut trenyuh.

"Siapa yang tidak trenyuh melihat adegan ini? Pak Jokowi membungkuk untuk mengambil dan merapikan map dokumen hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).Beliau menjalani proses persidangan dengan tertib dan penuh penghormatan terhadap hukum," tulis akun @psi_id, Kamis (5/11/2026).

Tapi yang bikin menarik bukan fotonya, melainkan reaksi warganet di kolom komentar yang justru balik mengkritik habis-habisan postingan tersebut.

Kritik-kritik itu wajar muncul karena publik sudah terlalu sering disuguhi drama pencitraan para pejabat selama bertahun-tahun. Pola-pola seperti ini seolah diulang terus untuk memancing simpati instan.

Dari sinilah kita bisa melihat adanya jebakan politik belas kasihan. Mengapa orang mudah menangisi pejabat yang punya segalanya, sementara penderitaan rakyat kecil yang benar-benar susah malah sering dilewatkan?

Sentilan Emosi yang Mulai Basi

Kalau dipikir-pikir, negeri ini seperti tidak pernah kehabisan stok drama di setiap musim politik atau dinamika kekuasaan. Dari masa ke masa, publik selalu saja disuguhi berbagai gimmick pencitraan yang polanya mirip-mirip. Entah itu drama keharuan saat figur tertentu diserang isu sensitif, hingga gestur-gestur serba melas di hadapan publik.

Tujuannya selalu sama, yakni menampilkan kerentanan visual sekecil apa pun, lalu dibungkus narasi seolah sang tokoh adalah korban keadaan atau pahlawan yang dizalimi.

Masalahnya, strategi usang ini ternyata masih saja ampuh karena perancang kampanye paham betul cara kerja psikologi massa. Mereka tahu persis bahwa di tengah himpitan hidup yang bikin stres, sebagian masyarakat kita punya cadangan empati yang gampang dicairkan.

Ketika empati publik dibajak secara rutin, yang rugi kita sendiri. Kita jadi terbiasa menilai kelayakan seorang pemimpin dari seberapa sering mereka kelihatan tersakiti atau mengundang iba, bukan dari seberapa beres kinerja dan kebijakan mereka.

Ketika Air Mata Salah Sasaran

Ironisnya, rasa iba itu sering jatuh ke orang yang salah. Coba lihat perbandingannya dengan kepala dingin. Di satu sisi, para elite politik sudah hidup mapan, punya kekuasaan, fasilitas mewah, dan jaminan hidup aman sampai anak-cucu.

Kalaupun mereka tersandung masalah hukum, privilege mereka jauh dari cukup untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak akan pernah tahu rasanya cemas memikirkan apa yang bisa dimakan besok.

Tapi lihatlah apa yang terjadi di sisi sebaliknya. Di luar sana, jutaan rakyat jelata hidup bertahun-tahun dalam survival mode yang mengerikan. Mereka harus pontang-panting banting tulang demi sekadar menyambung hidup.

Banyak yang akhirnya terjerat lingkaran setan pinjaman online ilegal dan judi online karena putus asa, sementara negara sering kali telat hadir menolong. Bahkan, tidak sedikit yang sampai mengakhiri hidup karena tak sanggup menanggung beban ekonomi.

Lalu, di tengah realita yang sekejam itu, masih ada yang rela membuang energi buat menangisi para elite yang punya segalanya. Bukankah itu sebuah ketimpangan nalar yang parah?

Memutus Rantai Drama demi Demokrasi yang Sehat

Sudah saatnya kita menyudahi kebiasaan lama yang kekanak-kanakan ini. Demokrasi kita tidak akan pernah naik kelas kalau tolok ukur suksesnya seorang pemimpin diukur dari seberapa bagus akting mereka memancing air mata.

Selama pemilih masih gampang meleleh sama drama pencitraan, selama itu pula kita akan terus kebagian pemimpin yang kerjanya cuma cari simpati instan tapi mlempem pas merumuskan kebijakan publik yang memihak rakyat kecil.

Kita harus berhenti meromantisasi penderitaan artifisial atau gestur-gestur manis di depan kamera. Kalau pejabat atau rezim bikin kebijakan yang ngawur, ya dikritik dan ditagih akuntabilitasnya secara dingin dan rasional. Jangan biarkan substansi masalah tertutup oleh cerita-cerita sedih personal yang sengaja disebar di media sosial untuk mencuci citra.

Simpan air mata dan kepedulian itu untuk diri sendiri dan sesama warga yang benar-benar butuh uluran tangan. Negara ini diatur menggunakan hukum, data, dan anggaran yang nyata, bukan dengan belas kasihan.