Teruntuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sungguh saya dibuat bingung berkenaan dengan disahkannya revisi UU KPK pada tanggal 17 September lalu. Enam poin yang baru disahkan atas kesaksian 102 dari 560 anggota DPR itu benar-benar menyisakan pertanyaan besar dalam diri saya, juga banyak orang di luar sana.
Di antara poin-poin krusial terkait revisi UU KPK yang paling menjadi sorotan ialah akan adanya Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas ini berjumlahkan 5 orang dan dipilih langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Revisi UU KPK ini dinilai penting oleh pemerintah karena usia regulasi yang sudah 17 tahun lamanya. Atas dasar itu, evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut diselenggarakan. Dimulai pada tanggal 3 September 2019 saat Badan Legislasi DPR menggelar rapat berbarengan dengan pembahasan usulan revisi UU MD3, hingga berakhir pada 17 September 2019 saat DPR mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK.
Salah satu poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah yang paling menyisakan tanda tanya ialah dibentuknya sebuah Dewan Pengawas. Dalam Pasal 37A ayat (1) menyebut Dewan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dengan adanya poin tersebut, kewenangan KPK dinilai akan melemah, dan KPK tak lagi mampu memberantas korupsi melainkan hanya mampu "mencegah" tindak kejahatan luar biasa tersebut.
Poin di ataslah yang dinilai akan menyebabkan kinerja KPK tidak lagi independen dan kredibel. Maka, bukan hal yang aneh jika beberapa kalangan masyarakat menilai wajar antara legislatif dan eksekutif yang berebut "kursi" Dewan Pengawas, karena merekalah yang berpotensi melakukan korupsi. Bagaimana pun, pemberantasan korupsi tak melulu hanya tugas KPK saja, kita sebagai rakyat pun perlu ikut andil dalam mengawasi tindakan-tindakan korupsi di Indonesia. Awasi dan lapor!
Baca Juga
Artikel Terkait
-
Suahasil Akan Habiskan Rp 945,2 T dari APBN untuk Belanja Negara di November-Desember
-
Euforia Kirim PMI ke Jepang: Awas Jebakan "Pengangguran Terdidik" di Masa Depan!
-
Kenapa Tidak Bisa Upload KTP di SSCASN? Ini 7 Cara Mengatasinya
-
PM Singapura Terimakasih ke Pemadam Kebakaran Indonesia Mati-matian Padamkan Kebakaran Hutan
-
Koalisi Pasif Takut Risiko 2029, Tiga Kader Gerindra Melenggang ke Bursa Wapres
News
-
Mengenal Stamp Hunter Indonesia: Tempat Berkumpulnya Para Pemburu Cap di Tanah Air
-
Euforia Kirim PMI ke Jepang: Awas Jebakan "Pengangguran Terdidik" di Masa Depan!
-
Menggugat Standar Ganda: Kenapa Loker Admin Butuh Sarjana, Tapi Pembuat UU Cukup Lulusan SMA?
-
Dari Polemik Pesantren Sampai Thriller Hantu, 8 Tontonan Baru iQIYI Ini Siap Menguras Emosi
-
Penampilan Go Kyung Pyo Disensor Buntut Kasus DUI, Langsung Di-Cancel TV Korea?
Terkini
-
Rilis MV I Want You, ENHYPEN Bahas Kisah Cinta Lintas Dimensi Penuh Takdir
-
Paylater Bukan Uang Tambahan! Sadari Jebakan Utang Ganda Sebelum Mental Morat-marit
-
Ganti Wapres: Momen Pilih Pemimpin Baru atau Membagi Kepentingan Politik?
-
Tinggalkan Blitzway Entertainment, Ju Ji Hoon Bakal Dirikan Agensi Sendiri
-
Wangi Manis seperti Permen! 5 Parfum Marshmallow Terbaik untuk Tampil Girly